Presiden Dukung Penuh KPK, Penolakan Angket Diapresiasi

Presiden Joko Widodo menyambut kedatangan empat unsur pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dari kiri Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang, di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5). Dalam pertemuan itu, pimpinan KPK memberikan masukan kepada Presiden terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO_

 

JAKARTA, Baranews.co – Di tengah polemik penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan komisi itu bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyatakan mendukung penuh langkah-langkah KPK.

”Saya sangat mendukung langkah-langkah yang dilakukan KPK, dalam hal apa pun. Terutama upaya KPK dalam mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi,” kata Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan empat dari lima pemimpin KPK di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/5).

Empat unsur pimpinan KPK yang kemarin bertemu Presiden adalah Agus Rahardjo, Basaria Pandjaitan, Alexander Marwata, dan Saut Situmorang. Saat tiba di Ruang Kredensial Istana Merdeka, Jakarta, pukul 10.22, mereka langsung disambut Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP.

Saat bertemu pimpinan KPK, Presiden juga menyatakan, pemerintah membutuhkan dukungan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi di lembaga atau instansi pemerintahan. KPK juga diperlukan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

Hasil kajian

Badan Keahlian Dewan (BKD) Sekretariat Jenderal DPR telah merampungkan hasil kajian terkait syarat pembentukan panitia angket. Kajian ini dilakukan terutama setelah enam dari 10 fraksi di DPR menyatakan tak akan mengirimkan anggotanya di panitia angket terhadap KPK. Enam fraksi itu adalah Fraksi Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional.

Padahal, Pasal 201 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) menyatakan, keanggotaan panitia angket terdiri atas semua unsur fraksi DPR.

Saat dihubungi di Jakarta, Jumat, Kepala BKD Johnson Rajagukguk mengatakan, kajian terkait syarat pembentukan panitia angket telah dilakukan dan dalam waktu dekat akan disampaikan kepada pimpinan DPR. ”Mengkaji tentang syarat pembentukan panitia khusus (pansus) itu tidak terlalu sulit,” kata Johnson.

Ini bukan pertama kalinya Johnson dimintai oleh pimpinan DPR untuk mengkaji sesuatu yang berkaitan dengan KPK. Pada Februari lalu, ia juga diperintahkan pimpinan DPR untuk melakukan sosialisasi terkait revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK ke sejumlah perguruan tinggi. Wacana sosialisasi revisi UU KPK itu mendapat penolakan dari penggiat gerakan antikorupsi.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, yang juga salah satu pengusul hak angket, mengatakan, BKD sudah menyampaikan hasil pengkajian kepada dirinya secara lisan, tetapi belum secara tertulis. Dari paparan BKD, panitia angket tetap bisa direalisasikan meski jumlah anggota pansus tidak mencapai 30 orang dan dari semua fraksi.

Menurut Fahri, hal terpenting sebagai syarat pembentukan panitia angket bukan rekomendasi anggota dari tiap fraksi, melainkan persetujuan di paripurna untuk menyepakati usulan hak angket menjadi hak angket. Rapat paripurna untuk menyetujui usulan hak angket itu sudah dilakukan pada 28 April lalu meskipun diwarnai berbagai kejanggalan,

”Maka, makna dari frasa semua fraksi dalam Pasal 201 di UU MD3 itu berarti, kesempatan bagi semua fraksi harus memenuhi prinsip keadilan. Kalau mereka tidak mau mengirimkan anggota, artinya tidak mau menggunakan haknya,” kata Fahri.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK telah memperoleh masukan dari sejumlah ahli hukum bahwa pansus harus dihadiri wakil dari semua fraksi. ”Pansus yang dibentuk harus dari seluruh fraksi,” ujar Febri.

Terkait hal itu, KPK mengapresiasi sikap dari enam fraksi di DPR yang menolak mengirimkan anggotanya ke panitia angket. KPK akan melihat konsistensi dari sikap fraksi-fraksi tersebut.

Febri pun mengungkapkan, penyidik KPK, Novel Baswedan, yang kini masih dirawat di rumah sakit di Singapura karena disiram air keras oleh orang tak dikenal, berharap agar setiap anggota DPR yang masih memiliki nurani dalam pemberantasan korupsi konsisten menolak hak angket terhadap KPK.

Masukan

Ketua KPK Agus Rahardjo menegaskan, hak angket DPR terhadap KPK tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Presiden Jokowi. ”Tadi, kami tidak berbicara masalah kasus sama sekali. Kedatangan kami untuk memberikan masukan terhadap banyak aturan perundang-undangan yang mungkin bisa disesuaikan,” ujarnya.

Setelah pertemuan, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi SP mengatakan, pertemuan yang dilakukan atas permintaan pimpinan KPK itu untuk mendiskusikan sejumlah persoalan, seperti tata kelola pemerintahan dan perbaikan sistem.

Salah satu masukan yang disampaikan pimpinan KPK dalam pertemuan itu adalah perlunya pembentukan undang-undang tindak pidana korupsi di sektor swasta. Menurut Agus, berdasarkan pengalaman sejumlah negara, UU korupsi di sektor swasta dapat mengubah budaya korup masyarakat, khususnya sektor swasta. ”Undang-undang korupsi di private sector itu benar-benar bisa membentuk karakter bangsa, tingkah laku bangsa,” ujarnya.

Dengan pemberlakuan legislasi tindak pidana korupsi sektor swasta, kata Agus, gratifikasi dan suap tidak lagi menjadi budaya masyarakat. ”Sebab, siapa pun yang menerima dan memberikan gratifikasi bisa dijerat hukum,” katanya.

Saut menambahkan, KPK tidak bisa menangani gratifikasi atau korupsi yang dilakukan sektor swasta. Ini karena UU Tindak Pidana Korupsi yang berlaku saat ini hanya mengatur tentang korupsi atau suap yang dilakukan penyelenggara negara.

Padahal, 70 persen perekonomian di Indonesia ditopang oleh sektor swasta. ”Kalau dalam bisnis mereka (sektor swasta) sangat transaksional, negara ini mau jadi apa? Karena itu, penting sekali adanya undang-undang korupsi private sector,” kata Saut. (NTA/AGE/MDN)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*