Sri Mulyani: Tunjangan Kinerja PNS Hamil Jangan Dipotong!

Perempuan hamil itu bukan salahnya. Dia bukan lagi holiday, itu tugas luar biasa berat, belum rasa sakit waktu bukaan 1, bukaan 2, bukaan 10, yang Bapak enggak punya ide sama sekali.Sri Mulyani

Jakarta, Baranews.co – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, meminta pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi PNS yang hamil tidak dipotong. Pasalnya, PNS perempuan selama libur hamil dan melahirkan bersusah payah untuk menjaga bayinya.

“Jadi saya tadi sudah minta, selaintukinnya harus dibayar penuh, karena
,” kata Sri Mulyani, saat Peringatan Kartini di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Perjuangan perempuan saat mengandung, jelas Sri Mulyani, sangat berat sehingga dirasa tidak perlu ada pemotongan tukin, karena tak masuk kerja selama kehamilan.

“Suatu saat ada lelaki dicoba ditaruh 15 kg saja di atas perutnya. Baru satu hari sudah mengeluh. Kalau Indonesia melakukan itu lebih maju dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat paternally life-nya tidak dibayar. Kita mungkin belum semaju perusahaan di Eropa, tapi bagus di Kementerian Keuangan mulai mengikuti,” terangnya.

Menurut Sri Mulyani, tukin yang dibayar penuh untuk PNS hamil ini baru dilakukan di Kementerian Keuangan. Namun selanjutnya dirinya mengupayakan untuk segera diberlakukan secara nasional.

“Saya akan lihat keseluruhannya nanti, akan melihat bagaimana konsekuensinya dari APBN bagaimana membuat dimensi gender itu dalam keseluruhan perencanaan dan pelaksanaan budgeting kita, tidak hanya inisiatif satu kementerian saja, tapi nasional,” jelas Sri Mulyani.

Lanjut dia, saat ini jumlah PNS di lingkungan Kementerian Keuangan tercatat lebih dari 18.900 orang. Namun jumlah tersebut masih kurang dari porsi yang ideal, apalagi untuk persentase jumlah pejabatnya.

“Statistik bahwa pegawai Kemenkeu ada 18.900 lebih yang perempuan. Kalau kita lihat jumlahnya berarti kurang dari 35%. jumlah pegawai, pejabat eselon II hanya 30 dari 179. Itu sangat kecil dibanding persentase. Kalau berasumsi jumlah yang masuk semua proporsional untuk jadi eselon II, harusnya sesuai dengan persentase yang di Sekjen yaitu 37%,” pungkas Sri Mulyani. (detik.com/hp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*