Program Sejuta Rumah Jokowi Masih Terganjal Banyak Aturan Daerah

Ilustrasi (Sumber: Waspada Online)

JAKARTA, Baranews.co – Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, program sejuta rumah yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dianggap mampu memberi titik cerah bagi industri properti tanah air karena akan merangsang penjualan properti. Namun ternyata hal ini masih sulit terwujud lantaran pelaksanaannya masih terkendala beberapa hal di lapangan.

“Kami sangat mengapresiasi program itu. Kami harapkan program tersebut dapat berjalan maksimal dan didukung oleh kebijakan lainnya misalnya, proses perizinan yang lebih mudah, harga tanah yang terkontrol, insentif perpajakan, dan kebijakan lainnya yang perlu disinergikan antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Plt Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti, Eddy Hussy dalam Rakernas Kadin bidang Properti di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Pembangunan rumah oleh pengembang sendiri masih terkendala oleh masalah pajak dan tanah. Khusus untuk masalah tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengatakan, hal ini menjadi satu momok terbesar terhambatnya perwujudan program sejuta rumah.

Menurutnya, selama ini tanah dijadikan pasar komoditas yang diperjualbelikan dengan harga yang sangat tinggi oleh para spekulan.

“Program satu juta rumah banyak sekali kendalanya, salah satu nya adalah masalah pertanahan. Karena tanah ini, pengalaman saya setelah menjadi menteri ATR, kebijakan pertanahan kita selama ini sangat market oriented. Tanah dibuat betul-betul sebagai komoditi. Padahal untuk negara seperti Indonesia, di mana tanah sangat terbatas, lautnya yang luas. Apalagi di Pulau Jawa. Negara kita besar lautnya, kecil dan sangat kecil tanahnya di pulau Jawa,sedangkan penduduk kita terkonsentrasi di pulau Jawa,” ujar Sofyan.

Selain itu, ada pula masalah pajak seperti implementasi paket kebijakan ekonomi XI yang belum berjalan 100% di daerah. Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diubah menjadi maksimal 1% tidak terjadi di semua daerah.

“Pajak ini memang dilema antara dua hal. Di satu pihak, tingkat koleksi pajak Indonesia masih sangat rendah, sedangkan di pihak lain, pajak selalu dianggap sesuatu yang akan menghambat. Oleh sebab itu kita harus sama-sama membayar pajak yang benar sehingga tidak semua harus dipajakin. Nanti hal-hal insentif bisa lebih banyak diberikan,” tandasnya. (dna/dna)/Eduardo Simorangkir – detikFinance/bh

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*