Pemberhentian Ahok Menunggu Dakwaan Jaksa

Sumber: Liputan6.com

Peradilan kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) masih berlangsung di PN Jakarta Utara, tapi ada beberapa kalangan yang tidak sabar menunggu dakwaan jaksa agar pemerintah bisa melakukan langkah administrasi terhadap Ahok.

Pemerintah, dalam hal ini Mendagri Tjahjo Kumolo, sudah menjelaskan alasan mengapa Ahok belum diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai gubernur di DPR. Tapi, tetap saja ada kalangan yang ngotot memaksa pemerintah memberhentikan Ahok dengan berbagai cara, al. unjuk rasa dengan membawa agama.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjerat Ahok dengan dua pasal yaitu  Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP atas dugaan penodaan agama pada pidato Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, tanggal 27 September 2016. Tuntutan JPU itu bukan berlapis tapi pasal alternatif.

Pasal 156a ancaman hukumannya paling lama 5 tahun (Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa), sedangkan pasal 156 ancaman hukumannya paling lama 4 tahun (Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beherapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah)  .

Celakanya, pemberhentikan kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) tanpa melalui proses di DPRD hanya bisa dilakukan jika tuntutan jaksa lebih dari 5 tahun yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 83 ayat 1: “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena JPU menuntut Ahok dengan pasal alternatif, maka tidak ada alasan hukum untuk memberhentikan sementara Ahok dari jabatannya karena tidak ada kepastian hukum. JPU belum mentukan dakwaan terhadap Ahok karena persidangan baru memeriksa saksi-saksi, sedangkan tersangka belum diperiksa di persidangan.

Alasan Mendagri Tjahjo Kumolo tidakmemberhentikan Ahok sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ahok, tapi untuk menyelamatkan pemerintah, dalam hal ini presiden. Soalnya, kalau Mendagri mengusulkan pemberhentian Ahok sekarang bisa jadi bumerang kalau kelak JPU mendaksa Ahok dengan pasal alternatif dengan ancaman hukuman 4 tahun. Ini tidak masuk kategori Pasal 83 ayat 1 UU 23/2014.

Itu artinya terbuka luas celah hukum bagi Ahok untuk menuntut pemerintah karena dia diberhentikan semetara dengan cara inkonstitusional yaitu melawan hukum karena tidak sesuai dengan UU.

Maka, adalah lebih arif menunggu dakwaan JPU daripada ribut-ribut agar pemerintah tidak gegabah dalam bertindak sehingga tidak melawan hukum. (Syaiful W. Harahap) *

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*