Anggota DPR dari Hanura Miryam S Haryani Terancam Dijemput Paksa

Mantan Anggota Komisi II DPR RI Miryam S Haryani menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (23/3/2017). Miryam S Haryani menjadi saksi untuk terdakwa Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto, dan Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Perbuatan keduanya diduga merugikan negara Rp 2,3 triliun. (Sumber: TRIBUNNEWS/HERUDIN).

JAKARTA, Baranews.co – Politikus Partai Hanura yang juga anggota DPR RI Miryam S Haryani akan dijemput paksa jika tidak memenuhi panggilan diperiksa di pengadilan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Miryam S Haryani hari ini tidak bisa hadir di persidangan karena sedang sakit berdasarkan surat yang dikirimkan dokter RS Fatmawati Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi Irene Putrie mengatakan pihaknya tetap memanggil Miryam S Haryani untuk datang pada Kamis pekan ini.

“Ada upaya, kita bisa upaya paksa. Nanti kalau tiga kali tidak hadir kita bisa upaya paksa,” kata Irene Putrie di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (27/3/2017).

Irene Putrie mengatakan pihaknya tidak mengetahui sakit penyakit yang diderita Miryam.

Irene mengaku pihaknya mengetahui berdasarkan surat yang dikirim dokter RS Fatmawati Jakarta ke Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi.

“Tidak ada sakitnya, hanya yang bersangkutan sakit dan butuh istirahat selama dua hari. Nanti kita tanya sakitnya apa,” kata Irene Putrie.

Sebelumnya, Miryam S Haryani berurai air mata saat memberikan kesaksiannya. Anggota DPR daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu mengaku akhirnya menjawab sekenanya untuk menyenangkan penyidik yang memeriksa dia.

“Waktu saya duduk dia sudah mengatakan itu tahun 2010 mestinya saya ditangkap. Terus habis itu saya ditekan-tekan lagi,” kata Miryam dalam tangisnya.

Dalam dakwaan, Miryam meminta uang kepada Irman sejumlah Rp 5 miliar untuk kepentingan operasional Komisi II DPR RI.

Irman kemudian memerintahkan Sugiharto untuk menyiapkan uang dan menyerahkannya kepada Miryam. Sugiharto kemudian meminta uang Rp 5 miliar dari Direktur Utama PT Quadra Solution Anang S Sudihardjo dan memerintahkan langsung agar diserahkan kepada Miryam.

Dari total uang tersebut, Miryam membagi-bagikannya secara bertahap yakni pertama untuk pimpinan Komisi II yakni Chairuman Harahap, Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, dan Taufik Effendi masing-masing 25 ribu Dollar Amerika Serikat.

Kemudian tahap kedua adalah kepada sembilan orang ketua kelompok fraksi Komisi II DPR RI masing-masing 14 ribu Dollar Amerika Serikat termasuk Kapoksi yang merangkap sebagai pimpinan komisi. Sementara ketiga adalah kepada 50 anggota Komisi II DPR RI masing-masing delapan ribu Dolar Amerika Serikat termasuk pimpinan komisi dan Kapoksi.

Negara disebut menderita kerugian Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triiun anggaran penggadaan KTP elektronik. (Eri Komar Sinaga/tribunnews.com/bh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*