Aktivitas Tambang Ilegal Kian Marak, Kerusakan Daerah Makin Masif

Sejumlah warga Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi menggelar istigasah di pesisir Pantai Pulau Merah, Banyuwangi, Senin (20/3). Istigasah tersebut digelar sebagai bentuk penolakan warga terhadap penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu. (Sumber: KOMPAS/ANGGER PUTRANTO)

AMBON, Baranews.co – Kerusakan hutan lindung akibat penambangan liar di sejumlah daerah kian masif. Kerusakan itu tidak hanya sebatas kehancuran lingkungan di kawasan, tetapi juga pencemaran yang luar biasa akibat penggunaan sianida dan merkuri.

Tambang emas liar yang muncul di sejumlah daerah di Maluku telah merusak lingkungan hingga mengancam keamanan pangan. Namun, tidak ada keseriusan pemerintah daerah dalam menangani dampak tambang liar. Bahkan, sejumlah lokasi pertambangan belum berhasil ditutup.

Lokasi tambang emas liar umumnya ada di Pulau Buru, tepatnya Kabupaten Buru, yakni Gunung Botak, Gunung Nona, dan Gogorea. Selain itu, juga ada tambang batu sinabar di Luhu-Iha, Pulau Seram, Kabupaten Seram Bagian Barat. Gunung Botak dan Gogorea sudah ditutup, sementara Gunung Nona dan Luhu-Iha masih beroperasi.

Kepala Kepolisian Resor Pulau Buru Ajun Komisaris Besar Leo Simatupang, Rabu (22/3), mengatakan, aktivitas tambang di Gunung Botak baru bisa ditutup kembali pekan lalu. Sekitar 2.000 petambang meninggalkan Gunung Botak. Akibat penambangan itu, bukit setinggi lebih kurang 500 meter terbelah sehingga membentuk jurang.

Kedalaman jurang hampir 300 meter dari puncak bukit. Material tanah dari bukit itu dibawa ke lereng dan diolah menjadi emas menggunakan merkuri dan sianida. Hutan sagu dijadikan tempat pengolahan material. Akibatnya, sagu-sagu itu mati.

Pengolahan juga dilakukan di pinggir sungai, seperti di Desa Dafa, Kecamatan Waelata. Lokasi itu paling dekat dengan Gunung Botak. Warna air sungai setempat keruh. Padahal, sungai itu mengairi persawahan warga.

Sempat ditutup pada November 2015, sungai di Desa Dafa dan hutan sagu belum dibersihkan. Pemerintah Provinsi Maluku malah bekerja sama dengan PT Buana Pratama Sejahtera mengeruk sedimen di titik lain yang tidak terhubung langsung ke sungai. Material itu akan diolah menjadi emas.

Pemprov belum memperbaiki lingkungan di Gunung Botak yang luasnya sekitar 500 hektar. Sejauh ini, hanya Komando Daerah Militer XVI/Pattimura yang melakukan penanaman pohon di sekitar Gunung Botak pada pertengahan 2016.

Sementara di Gunung Nona, penambangan masih berlangsung di Daerah Aliran Sungai Wai Pamali. Lumpur limbah tambang masuk ke dalam saluran irigasi di Desa Grandeng, Kecamatan Lolongguba. Sebanyak 326 hektar sawah terdampak. Pengairan menggunakan air bercampur lumpur.

content

Komandan Koramil Waeapo Lettu (Inf) Husain Malagapi, dihubungi secara terpisah, mengatakan, tambang di Gunung Nona mengancam keselamatan pangan. Dikhawatirkan, zat-zat berbahaya, seperti merkuri, mencemari persawahan warga.

Belum ditutup

Pertambangan emas ilegal juga marak di Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kawasan itu hingga kini belum juga ditutup. Padahal, ancaman bahaya penggunaan merkuri terhadap lingkungan, khususnya kesehatan manusia, makin nyata. Penelitian terakhir menyebutkan warga terpapar merkuri.

Penelitian Bali Fokus (lembaga swadaya masyarakat di bidang lingkungan) yang dirilis tahun lalu membeberkan, berdasarkan sampel rambut dari masyarakat di sekitar kawasan pertambangan emas tanpa izin (PETI), termasuk di Poboya, paparan merkuri dari 0,82 per part million (ppm) hingga 13,3 ppm. Paparan itu jauh melebihi standar kesehatan 0,58 ppm (Kompas, 11/3).

PETI Poboya beroperasi sejak 2009. Saat ini, luas lahan rambahan mencapai 50 hektar. Berdasarkan pantauan Kompas, Rabu (22/3), di tempat pengolahan emas dengan menggunakan tromol memakai merkuri. Setidaknya ada sekitar 20 tromol yang beroperasi.

Tumpukan material yang diduga mengandung emas dalam kemasan karung 20 kilogram diletakkan di sekitar mesin tromol. Truk masuk-keluar mengangkut tangki berisi air untuk pengolahan emas di tromol. Truk dan pikap juga tak sedikit yang mengangkut material diduga mengandung emas.

Semakin masif

Kerusakan lingkungan di Kalimantan Tengah (Kalteng) juga semakin masif. Selain hutan yang dibabat habis, daerah aliran sungai juga menjadi sasaran utama para petambang ilegal.

Kondisi gunung Tumpang Pitu yang dijadikan lokasi tambang emas oleh PT Bumi Suksesindo, ketika diabadikan dari Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesangggaran Kabupaten Banyuwangi, Senin (20/3). Keberadaan tambang emas tersebut masih mendapat penolakan dari warga karena dianggap merusak lingkungan.
KOMPAS/ANGGER PUTRANTO
Kondisi gunung Tumpang Pitu yang dijadikan lokasi tambang emas oleh PT Bumi Suksesindo, ketika diabadikan dari Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesangggaran Kabupaten Banyuwangi, Senin (20/3). Keberadaan tambang emas tersebut masih mendapat penolakan dari warga karena dianggap merusak lingkungan.

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas dari Kecamatan Mantangai sampai Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Kalteng, rusak berat akibat pertambangan ilegal. Di Sungai Murui dan Mentaring, anak Sungai Kapuas, dua ekskavator disita petugas.

Sekitar 10 hektar lahan dari bibir sungai hingga hutan di sekitar sungai dirusak, pohon-pohon dibabat, serta pasir di dasar sungai disedot habis dan dibuang begitu saja.

Selain di DAS Kapuas, DAS Kahayan juga tak kalah menyeramkan. Ratusan kato atau alat isap pasir tradisional berjejer setiap 100 meter di sisi kanan dan kiri Sungai Rungan, anak sungai Kahayan, di Kelurahan Mungku Baru, Palangkaraya. Sungai Rungan tidak hanya keruh, tetapi juga berbuih seperti busa sabun di sana-sini.

”Yang menambang itu orangnya bergantian, bukan orang dari sini. Orang di sini sudah tidak menambang lagi karena mulai bertani. Petambang dari luar setelah selesai di sini pindah lokasi, tidak tetap,” kata Jhon Arei (51), warga Kelurahan Mungku Baru, Palangkaraya, Rabu.

Penambangan liar dalam sehari bisa mendapat 5 gram emas dengan nilai Rp 450.000 per gram. Sementara dengan ekskavator bisa mendapatkan puluhan kilogram zirkon dan 45-50 gram emas.

Umumnya para petambang menggunakan merkuri dan sianida. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Mursid Marsono mengatakan, bahan-bahan itu didapat dari para pengumpul emas atau pembeli.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot Ariyono, Rabu, di Kementerian ESDM, mengatakan, soal penertiban tambang ilegal di daerah sepenuhnya kewenangan pemda. ”Pemerintah pusat hanya sebatas pengawasan dan evaluasi.”

Sejauh ini, dari 9.433 izin usaha pertambangan (IUP) di seluruh Indonesia, tercatat 3.202 IUP belum berstatus bersih tanpa masalah (clear and clean/CNC). Dari IUP yang berstatus non-CNC itu, 1.674 IUP izinnya tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan hutan lindung. Sejumlah IUP yang tak segera memperbaiki statusnya menjadi CNC diusulkan untuk dicabut. (FRN/VDL/IDO/APO)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*