Presiden: Bongkar Korupsi KTP-el, Tak Akan Ada Turbulensi Politik

Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Banda Aceh, Aceh mengikuti perekaman kartu tanda penduduk elektronik di sekolah tersebut, Kamis (9/3). Petugas kependudukan dan pencatatan sipil Banda Aceh melakukan perekaman ke sekolah-sekolah agar para pemula dengan mudah memperoleh KTP elektronik. Namun, hingga kini blangko KTP elektronik masih kosong, warga diberikan surat keterangan sebagai penggantinya. (Sumber: KOMPAS/ZULKARNAINI)

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) membongkar tuntas kasus korupsi pengadaan KTP elektronik. Akibat dikorupsi, tujuan utama KTP-el agar Indonesia memiliki sistem identitas tunggal bagi penduduknya tak terwujud sampai sekarang.

Hingga tahun keenam pelaksanaan proyek, sistem identitas tunggal, yang adalah tujuan akhir program kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), belum juga terbangun. Selain itu, sampai kini masih banyak penduduk yang belum memperoleh fisik KTP-el meski sudah melakukan perekaman data kependudukan.

Presiden Jokowi pun meminta KPK mengungkap kasus yang diduga melibatkan banyak anggota DPR dan pejabat negara, termasuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. “Saya ingin ini (kasus korupsi KTP-el) diproses yang benar,” kata Presiden seusai membuka dan meninjau pameran internasional furnitur Indonesia di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3).

Presiden Jokowi melihat ada permasalahan besar dalam pengadaan KTP-el. Dengan anggaran hingga Rp 5,9 triliun, seharusnya tahun ini proyek KTP elektronik sudah selesai. Tidak hanya perekaman data kependudukan, tetapi juga sistem identitas tunggal semestinya sudah terbangun.

Apabila sistem identitas tunggal terbangun dengan baik, persoalan yang menyangkut identitas kependudukan bisa terselesaikan. Tidak akan ada masalah dalam mengurus paspor, surat izin mengemudi, perpajakan, dan daftar pemilih dalam pemilu.

Namun, kenyataannya, sistem identitas tunggal, yang adalah tujuan program KTP-el, belum juga selesai dibangun. “Sekarang jadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorupsi. Habis hampir Rp 6 triliun, jadinya KTP yang dulu kertas, sekarang jadi plastik. Hanya itu saja. Sistemnya juga belum benar,” ujar Jokowi.

Wakil Presiden M Jusuf Kalla, secara terpisah di Jakarta, mengatakan, pengusutan kasus ini tidak akan menimbulkan keguncangan atau turbulensi politik meski sejumlah nama politisi dan pejabat disebut menerima aliran dana dari proyek ini. “Partai-partai pasti ada masalah, tetapi tidak akan terjadi turbulensi. Kalau Ketua DPR yang terkena, banyak orang antre untuk menggantinya. Tidak susah mencari penggantinya,” ujar Kalla seraya tertawa.

Terbuka

Kalla mengatakan, kini perhatian publik tertuju pada proses persidangan kasus itu. “Semua pihak mendukung proses hukum berjalan. Selama proses hukum terbuka, supaya diketahui semua orang. Selama proses hukumnya benar, semua orang akan setuju itu,” katanya.

Presiden menyerahkan kelanjutan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan KTP-el kepada KPK. Ia meyakini KPK akan bertindak profesional dalam menangani kasus korupsi KTP-el.

Presiden meminta maaf kepada masyarakat atas berbagai persoalan yang muncul akibat korupsi KTP-el. “Kalau ada kekurangan blangko dan masalah atau hambatan lain, itu imbas dari problem KTP-el. Kami mohon maaf kalau masih ada hambatan seperti itu,” ujarnya.

Tak bisa mengawal

Sementara terkait dengan nama-nama politisi dan pejabat negara yang disebut dalam dakwaan menerima aliran dana korupsi KTP-el, sejumlah pihak meminta KPK mengungkap aktor utama kasus tersebut. Ini untuk menjawab keraguan politisi yang namanya diduga terlibat kasus itu.

Mantan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan, KPK harus segera mengungkap siapa aktor utama kasus ini karena sidang perkara ini tak boleh disiarkan langsung oleh televisi. Ketertutupan sidang bisa membuat publik tak bisa mengawal kasus ini. “Bagi partai politik, ini adalah upaya untuk membersihkan diri,” ujar Adnan dalam diskusi yang diadakan Populi Center dan Smart FM Network, di Jakarta, Sabtu.

Pembicara diskusi lainnya, aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Yuntho, mengatakan, tugas KPK saat ini adalah menjawab keraguan politisi dengan mengungkap aktor utama korupsi KTP-el. Untuk mengungkapnya, KPK tak perlu menunggu proses pengadilan selesai, tetapi bisa langsung merealisasikannya dengan menetapkan tersangka baru melalui penyidikan lanjutan.

“Seperti 14 orang yang mengembalikan uang, penyidikan bisa dimulai dari mereka karena pengembalian uang itu tak menghapus pidana mereka,” katanya.

Apalagi, lanjut Emerson, ada indikasi pembalasan dari DPR kepada KPK terkait pengungkapan kasus ini dengan cara mengajukan kembali revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Saat ini DPR tengah menyosialisasikan usulan revisi itu ke sejumlah kampus, yang salah satu usulannya adalah soal penyadapan yang harus melalui izin Dewan Pengawas.

Sosialisasi revisi UU KPK memang diakui sebagian kalangan di DPR memunculkan kesan DPR berupaya menghambat KPK mengungkap kasus KTP-el. “Apa urgensinya Badan Keahlian DPR (BKD) terus melakukan sosialisasi saat pemerintah bersama semua fraksi di DPR sepakat tak memasukkan revisi undang-undang itu dalam program legislasi nasional tahun 2017?” kata Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo.

Menurut Dossy, sosialisasi oleh BKD merugikan citra DPR. Sosialisasi yang dilakukan saat KPK sedang berupaya membongkar kasus dugaan korupsi KTP-el karena di dalamnya banyak anggota DPR disebut terlibat memunculkan kesan bahwa DPR berupaya melemahkan KPK. Atas pertimbangan itu, Baleg DPR meminta BKD menghentikan kegiatannya menyosialisasikan revisi UU KPK. (MDN/APA/COK/NDY/NTA)/Harian KOMPAS

Puluhan mahasiswa mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2017mengadakan aksi demo  di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/3). Mereka menuntut KPK untuk tidak gentar mengusut korupsi e-KTP tanpa intervensi dari pihak manapun.
               KOMPAS/ALIF ICHWAN
Puluhan mahasiswa mahasiswi yang tergabung dalam Aliansi BEM Seluruh Indonesia 2017mengadakan aksi demo di halaman gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (9/3). Mereka menuntut KPK untuk tidak gentar mengusut korupsi e-KTP tanpa intervensi dari pihak manapun.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*