Jokowi Minta Maaf Stok Blanko e-KTP Terganggu Kasus Korupsi

Presiden Joko Widodo mengunjungi pameran furniture di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017). Presiden Joko Widodo hari ini secara resmi membuka Indonesia International Furniture Expo (IFEX) 2017, yang akan diselenggarakan dari tanggal 11 sampai 14 Maret. (Sumber: TRIBUNNEWS/BIRO PERS)

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada masyarakat Indonesia terkait adanya gangguan pelayanan pengurusan administrasi KTP elektronik sebagai dampak kasus korupsi proyek dokumen kependudukan itu.

“Jadi kalau ada kekurangan blanko, masalah hambatan, kita mohon maaf,” ujar Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/3/2017).

Ia mengatakan tidak optimalnya pengurusan KTP yang terjadi selama ini karena imbas dari adanya persoalan pada proyek e-KTP pada masa lalu.

“Itu imbas dari problem e-KTP. Habisnya Rp6 triliun, jadinya hanya KTP yang dulunya kertas sekarang plastik. Hanya itu saja, sistemnya belum,” tutur Jokowi.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebelumnya menargetkan lelang pengadaan blanko e-KTP selesai akhir Maret 2017.

“Dalam proses lelangnya, kami berhati-hati agar jangan sampai ada sedikitpun yang prosesnya tidak terbuka dan harus memenuhi aturan,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengakui perekaman data penduduk dan akta kelahiran tersendat. Sebabnya, proses lelang yang belum selesai, sementara blanko di beberapa daerah habis.

“Untuk sementara warga diberikan surat keterangan perekaman yang sah sebagai KTP,” ucapnya.

Dia pun menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat yang perekaman datanya terhambat.

Meski terhambat, ia memastikan perekaman data berjalan normal.

“Kendala ada, tapi pelayanan masyarakat tetap jalan walau belum bisa optimal,” ujarnya.

Presiden mengakui akibat korupsi di proyek e-KTP semuanya menjadi berantakan. “Sekarang menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup,” ujarnya.

Jokowi mengatakan manfaat yang bisa diambil dari KTP elektronik sangat banyak dan akan membantu setiap pengurusan administrasi, misalnya membuat SIM, paspor dan sebagainya.

“KTP elektronik itu ini memang problem besar. Sebetulnya kalau e-KTP ini jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali masalah, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan, urusan pilkada, semuanya kalau sistem yang kita bangun bener ini sudah rampung,” tutur Jokowi.

Mengenai Menteri Hukum dan HAM Yasona H Laoly yang namanya disebut dalam surat dakwaan, Presiden Joko Widodo menyerahkan sepenuhnya kepada hasil penyidikan KPK.

“Serahkan ke KPK. Saya yakin KPK bertindak profesional dalam kasus ini,” katanya.

Joko Widodo juga mengatakan dirinya mengedepankan asas hukum praduga tidak bersalah dalam menyikapi kasus ini, termasuk dugaan keterlibatan Yasona Laoly. “Ada asas praduga tidak bersalah,” kata Jokowi.

Cepat diproses
Selain Yasona, ada sejumlah kader PDI Perjuangan yang namanya disebut dalam surat dakwaan yaitu Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Olly Dondokambe (Gubernur Sulawesi Utara), dan Arief Wibowo.

Terkait hal itu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengaku prihatin.

“Ibu Megawati prihatin pada kasus ini. Ditambah lagi angka kerugian negaranya begitu besar di saat negara sedang dalam kondisi susah,” ujar anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI
Perjuangan tersebut.

Menyangkut nama kader PDI Perjuangan tersebut, Arteria memastikan apabila terbukti terlibat kader tersebut akan dipecat.

“Kami tegas menyatakan melawan korupsi. Kalau ada kader kami yang terlibat akan dipecat dan tidak mendapat bantuan hukum,” tambahnya.

Arteria Dahlan mengapresiasi kinerja KPK yang mengungkap korupsi e-KTP kep pengadilan pada tahun ini.

“Kalau baru diungkap pada 2018, nanti isunya politisasi dan kriminalisasi. Apalagi nama-nama ini bisa jadi cagub atau capres. Ini momen tepat, KPK bergerak dalam keheningan,” ungkap Arteria.

Arteria juga menyarankan KPK bisa cepat memproses nama-nama yang sudah disebut menerima uang, sesuai tercantum dalam surat dalam. Lebih baik lagi, apabila sebelum pertengahan tahun sudah ada konfirmasi mengenai nama-nama itu, sebelum masa pendaftaran pilkada.

“Kami minta KPK proses cepat, kalau bisa nama-nama sudah terkonfirmasi betul di pertengahan tahun sebelum masa pendaftaran pilkada. Tolong disegerakan, supaya KPK tidak dipandang ikut politik,” tegasnya. (tribunnetwork/nicolas manafe/theresia felisiani)/tribunnews.com/if

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*