Proyek KTP-el Jadi Bancakan, Korupsi Diduga Libatkan Politisi Lintas Partai

Warga mengikuti perekaman untuk pendataan pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau e-KTP di Balai Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Rabu (8/3). Komisi Pemberantasn Korupsi saat ini masih melanjutkan penanganan perkara dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang melibatkan sejumlah pejabat. (Sumber: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA)

JAKARTA, Baranews.co – Kasus pengadaan kartu tanda penduduk elektronik menunjukkan, praktik korupsi terjadi lintas partai dan lintas lembaga. Hampir separuh dari anggaran proyek itu yang besarnya Rp 5,9 triliun diduga dibagi ke politisi dari berbagai partai dan pejabat di lembaga eksekutif.

Kamis (9/3) ini, dua terdakwa kasus KTP-el, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri Sugiharto, direncanakan mulai diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menuturkan, dalam surat dakwaan terhadap Irman dan Sugiharto akan disebutkan nama sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 serta pejabat Kemendagri yang diduga menerima aliran dana dalam kasus ini. Turut disebutkan sejumlah korporasi yang diperkaya karena korupsi yang dilakukan terdakwa.

“KPK akan membacakan dakwaan yang memuat konstruksi kasus ini dan menyebutkan peran mereka yang terlibat,” kata Febri, Rabu (8/3), di Jakarta.

Surat dakwaan yang akan dibacakan, menurut Febri, sudah diberikan KPK ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 1 Maret lalu.

Saat ditanya tentang adanya dokumen yang beredar di masyarakat dan memuat nama-nama yang diduga terlibat dalam kasus KTP-el, Febri mengatakan, “Lihat saja besok (hari ini) di persidangan.”

Terlibat

Dalam dokumen yang beberapa hari terakhir beredar di masyarakat, antara lain, disebutkan, Irman dan Sugiharto melakukan korupsi dalam kasus KTP-el bersama Ketua DPR Setya Novanto yang pada 2009-2014 menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar. Di dokumen itu juga ditulis nama lain yang diduga turut serta dalam kasus ini, yaitu Andi Agustinus alias Andi Narogong selaku penyedia jasa di Kemendagri, Isnu Edhi Wijaya (Ketua Konsorsium Perum Percetakan Negara Republik Indonesia), Diah Anggraini (mantan Sekretaris Jenderal Kemendagri), dan Drajat Wisnu Setyawan (ketua panitia pengadaan barang/jasa di lingkungan Ditjen Dukcapil tahun 2011).

Dalam dokumen yang beredar juga disebutkan nama sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 dari sejumlah fraksi yang umumnya anggota Komisi II DPR dan pejabat di Kemendagri.

Membantah

Setya Novanto, kemarin, menyatakan tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi KTP-el. “Semoga tak ada gaduh politik karena saya dengar beredar dakwaan yang menyebut nama-nama besar, termasuk diri saya. Sampai hari ini mudah-mudahan saya tidak pernah menerima dana apa pun dari proyek KTP-el,” kata Ketua Umum Partai Golkar itu.

Novanto, yang saat dirinya menjabat Bendahara Umum Partai Golkar mengenal Andi Narogong, membantah menjalin komunikasi saat perencanaan proyek KTP-el di DPR. “Kita serahkan saja ke persidangan. Yang jelas saya tidak pernah urus anggaran. Sebagai pimpinan fraksi, saya hanya terima laporan dari ketua-ketua komisi,” katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR periode 2009-2013 Ganjar Pranowo menyatakan, tuduhan bahwa dia menerima uang 500.000 dollar AS dalam kasus KTP-el adalah tak benar. Dia berharap persidangan berlangsung terbuka sehingga publik dapat menilai kredibilitas informasi.

content
content
,

Soesilo Ariwibowo, pengacara Irman dan Sugiharto, menyatakan, kliennya bukan pelaku utama dalam kasus dugaan korupsi ini. “Tentu akan ada tersangka-tersangka lain. Bahkan, pelaku utama juga akan diputuskan sebentar lagi,” tuturnya.

Menurut Soesilo, salah satu yang disampaikan kliennya kepada penyidik terkait aliran dana dari rekanan pemenang tender KTP-el. Irman dan Sugiharto juga telah mengembalikan kepada KPK uang yang diberikan rekanan. “Pak Irman Rp 3 miliar lebih, sementara Pak Sugiharto sekitar Rp 300 juta. Uang ini dari pihak swasta yang diuntungkan dalam kasus ini,” katanya.

Ketua Partai Golkar Yorrys Raweyai mengatakan, Golkar akan mengalami turbulensi politik yang sangat kuat karena dari nama-nama anggota DPR yang disebut itu, politisi terbanyak adalah dari Golkar.

Dikhawatirkan, kasus KTP-el ini akan memengaruhi citra dan elektabilitas Golkar dalam menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. “Hal ini harus disikapi secara politik karena kasus ini menyebar ke seluruh Indonesia dan orang jadi punya persepsi macam-macam,” tuturnya.

Hari ini, bertepatan dengan sidang perdana kasus KTP-el, Golkar akan mengadakan rapat koordinasi teknis di Jakarta. Rapat itu kemungkinan juga akan membahas sikap partai terkait kasus KTP-el. “DPP harus punya sikap karena pasti hal itu akan ditanyakan oleh teman-teman daerah di rapat,” ucap Yorrys.

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan, partai akan menjatuhkan sanksi pada kadernya yang terbukti terlibat dalam kasus KTP-el. “Kami mendukung penuh upaya KPK memberantas korupsi,” ujarnya.

Mengenai sejumlah kader PDI-P yang disebut terlibat, Hasto mengatakan telah melakukan klarifikasi tudingan itu, tetapi mereka membantahnya.

Hal senada disampaikan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Mohamad Sohibul Iman. “Kasus KTP-el harus diproses hingga tuntas. PKS mendukung KPK memproses dan mengungkapnya,” ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Nurdin Tampubolon menegaskan, kader partainya yang terbukti terlibat kasus KTP-el akan dipecat dari keanggotaan partai.

Larangan siaran langsung

Yohannes Priyana dari bagian Humas Pengadilan Tipikor Jakarta meminta pembacaan dakwaan perkara KTP-el yang hari ini akan digelar di ruang Kusumah Atmadja 1 tidak disiarkan secara langsung di televisi karena dikhawatirkan mengganggu jalannya persidangan dan berdampak terhadap hukum yang sedang berproses. Namun, ia tetap memperbolehkan liputan seperti biasa.

Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang mengecam larangan siaran langsung tersebut. Selain pelecehan terhadap kemerdekaan pers, larangan itu juga bertentangan dengan prinsip peradilan yang bebas, terbuka, dan jujur. (IAN/AGE/APA/MDN/NIK/KRN/REK/BIL)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*