PILKADA SERENTAK, Presiden: Saatnya Kembali Bekerja

Sumber: detikNews

JAKARTA, Baranews.co – Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih karena pemungutan suara pada pilkada serentak 2017 di 101 daerah pada Rabu berlangsung aman dan lancar. Presiden mengimbau semua pihak kini kembali bekerja.

“Kita patut bersyukur pemungutan suara pada pilkada serentak di 101 daerah berlangsung aman dan lancar. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran KPU, Bawaslu, Polri, TNI, dan semua aparat keamanan yang telah bekerja keras. Saya juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam pilkada,” tutur Presiden, Kamis (16/2), di Istana Merdeka, Jakarta.

Presiden meminta semua pihak kini kembali fokus bekerja melaksanakan program-program pembangunan. Persaudaraan, kebersamaan, dan persatuan tetap perlu dikedepankan.

Secara umum, pemungutan suara pada pilkada Rabu lalu berjalan lancar. Sejumlah riak memang muncul, seperti adanya tempat pemungutan suara (TPS) yang kekurangan surat suara di DKI Jakarta. Namun, hal itu tidak mengganggu pelaksanaan pilkada secara umum.

Tidak tepat

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Sigit Pamungkas, secara terpisah menuturkan, dari evaluasi awal, KPU menemukan ada pemahaman yang tidak tepat dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terkait dengan pengaturan pemilih yang bisa menggunakan hak pilihnya dalam waktu satu jam sebelum tempat pemungutan suara ditutup.

Itu akan menjadi salah satu hal yang dievaluasi untuk menghadapi pemilihan mendatang, termasuk jika Pilkada DKI Jakarta dilakukan dua putaran.

“Ada beberapa varian kesalahpahaman sebagian penyelenggara ad hoc (KPPS). Misalnya, jika tidak membawa formulir C6 (pemberitahuan), maka hanya bisa memanfaatkan sejam terakhir. Padahal, belum tentu orang itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Kalau terdaftar, tinggal mencocokkan KTP elektroniknya,” ujar Sigit.

Selain itu, ada pula pemahaman pada sebagian petugas KPPS bahwa orang yang menggunakan KTP elektronik atau surat keterangan karena belum masuk DPT juga harus membawa surat identitas lain untuk menjelaskan ia benar-benar pemilih di daerah itu. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengantisipasi manipulasi, tetapi pada saat bersamaan menghasilkan persoalan terkait pemenuhan hak pilih.

Poin 2 (b) Surat Edaran KPU Nomor 151/KPU/II/2017 tentang Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 10 Februari 2017 menyatakan, apabila pemilih yang tidak membawa formulir C6 tetapi setelah diperiksa ada dalam DPT, maka bisa menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP atau paspor atau identitas lainnya yang memuat antara lain nama, alamat, dan pas foto.

content

Namun, KPU DKI Jakarta melalui Surat Edaran Nomor 162/KPU-Prov-010/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 membuat syarat yang lebih berat sebagai antisipasi manipulasi. Poin 4 (b) surat edaran itu menyebut pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil asli dan kartu keluarga asli.

Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, menuturkan, hal-hal yang dinilai menyulitkan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan putaran II Pilkada DKI Jakarta akan diperbaiki. Prosedur standar akan didetailkan agar kesalahan tidak terulang. KPU juga akan mendorong agar DPT di putaran II Pilkada DKI Jakarta dilakukan dengan menggabungkan DPT Pilkada DKI Jakarta putaran I dan daftar pemilih tambahan.

Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, menuturkan, pada pemungutan suara Rabu lalu ditengarai juga ada pemilih ganda, pemilih yang menggunakan C6 milik orang lain, dan ada warga yang kehilangan hak pilih. Bawaslu akan menginvestigasi temuan awal itu untuk menjadi landasan rekomendasi perbaikan.

Tenang

Sementara itu, pendukung dan tim sukses pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Banten diminta tidak berlebihan menanggapi hasil hitung cepat. Mereka diharapkan menanti hasil rekapitulasi suara yang ditetapkan KPU Banten.

“Pilkada akan berakhir damai atau sebaliknya bergantung pada pasangan calon kepala daerah dan timnya,” kata Penanggung Jawab Kelompok Kerja Kampanye, Pemungutan, dan Penghitungan Suara KPU Banten Syaeful Bahri, kemarin.

Pilkada Banten diikuti dua pasangan calon kepala daerah, yakni Wahidin Halim-Andika Hazrumy dan Rano Karno-Embay Mulya Syarief. Berdasarkan hasil hitung cepat sejumlah lembaga, perbedaan perolehan suara kedua pasangan itu amat tipis.

Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh Ridwan Hadi juga meminta masyarakat menanti hasil perhitungan resmi Pemilihan Gubernur Aceh yang akan diumumkan pada 25-27 Februari 2017. Tidak ada lembaga survei independen yang menghitung hasil perolehan suara pada Pemilihan Gubernur Aceh 2017 yang diikuti enam pasangan calon tersebut. (HAR/INA/GAL/MHD/DIM/ITA/HRS/PIN/NSA/AIN/APA)/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*