Bupati Manggarai Beri Sanksi Kepada 217 ASN, 14 di Antaranya Terancam Dipecat

Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH,MH (Foto: Alfan Manah-NTT.baranews.co).

Oleh: Alfan Manah-NTT.baranews.co

RUTENG, Baranews.co – Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus,SH, MH sedang berupaya menciptakan birokrasi yang profesional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai, Provinsi NTT.

Tak tanggung-tanggung 217 Aparatur Sipil Negara bakal diberi sanksi. Bahkan 14 diantaranya terancam dipecat.

Terkait sanksi pemecatan bagi 14 Aparatur Sipil Negara dan sanksi penurunan pangkat bagi 6 Aparatur Sipil Negara lainnya sesuai amanat PP Nomor 53 Tahun 2010 dan UU ASN Nomor 5 Tahun 2014, Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengatakan tindakan tegas terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut masih dalam proses internal dan sedang diverifikasi lebih lanjut.

Dikatakan Deno, dirinya sudah memerintah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan Sekda untuk diverifikasi lebih lanjut.

Verifikasi itu, lanjut Deno, untuk memastikan apakah mereka yang tidak masuk kerja itu karena ada alasan sakit permanen misalnya tapi tidak sempat diberitahu.

Oleh karena itu, pihaknya meminta bukti lain misalnya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sakit permanen.

“Bukti yang ada ini baru absensi. Karena itu masih dikumpulkan bukti-bukti lain,” ujarnya di Kantor Bupati Manggarai, Senin, 23/1/2017.

Dirinya juga menyayangkan bahwa nama-nama ASN yang dikenakan sanksi sudah beredar di media.

Namun saat ditanya wartawan tentang keabsahan rekapitulasi nama-nama yang beredar seperti dilansir sejumlah media, Deno pun tak membantahnya.

“Ini kan masih dalam proses internal tetapi tiba-tiba nama-nama sudah beredar di media,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya di dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP 53 2010, Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 53 2010, telah diatur 16 kewajiban ASN.

Ditegaskan Deno, ada 16 kewajiban ASN dan salah satunya masuk kerja. Dan pelanggaran terhadap 16 kewajiban ASN itulah yang diberikan sanksi.

“Pelanggaran terhadap 16 kewajiban ini ada hukuman disiplinnya. Yang sekarang dilanggar ini pasal 3 Ayat 11 yaitu tidak masuk kerja,” ujarnya.

Dikatakan Deno, dirinya mengetahui ASN yang tidak masuk kerja dari rekap absensi dari bulan Juni sampai 31 Desember 2016.

“Karena sejak bulan Juni 2016, kami buat Standar Operasional Prosedur. Di situ jelas berkaitan dengan bagaimana SOP nya kalau masuk kantor dan tidak masuk kantor. Lalu akhir tahun kami rekap. Dari rekapitulasi itu diketahui 217 ASN yang melakukan tindakan pelanggaran tidak masuk kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga jenis kategori hukuman, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat. Sedangkan hukuman sedang ada tiga jenis, dan hukuman berat ada lima jenis. Salah satunya pemecatan.

“Berdasarkan aturan ASN, yang tidak masuk kerja selama 46 hari dalam setahun sanksinya adalah diberhentikan. Atau dipecat dari ASN bukan atas permintaan sendiri. Itu perintah Undang-Undang yah. Seperti apa penerapannya masih diproses lebih lanjut,” terangnya.

Hal itu dilakukan pihaknya dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional.

“Kami lakukan ini untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Bagaimana mau profesional kalau tidak masuk kerja. Disiplin kerja mesti jadi budaya dalam rangka menciptakan birokrasi yang profesional,” ujarnya.

Menurut Deno, yang dibutuhkan tidak sekedar birokrat yang pintar tetapi juga harus disiplin. Dirinya yakin, dengan ditegakkannya semua aturan terkait ASN, kinerja birokrasi yang ia pimpin akan lebih profesional. *

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*