Bupati Manggarai NTT Pecat 6 ASN Yang Melanggar Disiplin

Bupati Manggarai Deno Kamelus (Alfan Manah-NTT.baranews.co)

Oleh: Alfan Manah-NTT.baranews.co

RUTENG, Baranews.co – Bupati Manggarai, Deno Kamelus mengambil tindakan tegas terhadap 217 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindakan indisipliner. Bahkan enam ASN diantaranya harus dipecat.

“Jadi, kita punya Undang-Undang ASN Nomor 5 2014, kita punya peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP 53 2010, kita punya Peraturan Kepala BKN nomor 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP 53 2010. Itu dasar hukumnya. Dari 2010 lo ini. Jadi di situ ada 16 kewajiban ASN. ASN itu terdiri dari PNS dan Pegawai Non PNS, atau dalam UU ASN disebut Pegawai Pemerintah Dengan Kontrak Kerja,” ujarnya di Kantor Bupati di Ruteng, Rabu, 11/1/2016.

Ditegaskan Deno, pelanggaran terhadap 16 kewajiban ASN itulah yang diberikan sanksi.

Dari 16 kewajiban, salah satunya adalah masuk kerja.

“Pelanggaran terhadap 16 kewajiban ini ada hukuman disiplinnya. Yang sekarang dilanggar ini pasal 3 Ayat 11 yaitu tidak masuk kerja,” ujarnya.

Dikatakan Deno, dirinya mengetahui ASN yang tidak masuk kerja dari rekap absensi dari bulan Juni sampai 31 Desember 2016.

“Karena sejak bulan Juni 2016, kami buat Standar Operasional Prosedur. Di situ jelas berkaitan dengan bagaimana SOP nya kalau masuk kantor dan tidak masuk kantor. Lalu akhir tahun kami rekap. Dari rekapitulasi itu diketahui 217 ASN yang melakukan tindakan pelanggaran tidak masuk kerja,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, ada tiga jenis kategori hukuman, yaitu hukuman ringan, hukuman sedang dan hukuman berat.

“Ada tiga jenis hukuman ringan antara lain teguran lisan bagi yang 5 hari tidak masuk kerja. Itu ada 39 orang. Teguran tertulis bagi yang tidak masuk kerja 6 sampai 10 hari, jumlahnya akan kita sampaikan kemudian. Dan hukuman pernyataan tidak puas,” ujarnya.

Sedangkan hukuman sedang ada tiga jenis, dan hukuman berat ada lima jenis. Salah satunya pemecatan.

“Itulah kenapa kami putuskan 6 ASN dipecat karena melakukan pelanggaran berat yang tidak bisa ditolerir lagi. Atau pemberhentian dari jabatan dengan tidak hormat dan bukan atas permintaan sendiri,” tegasnya.

Menurut Bupati Deno, pihaknya akan menegaskan SOP yang sama menjangkau sampai unit-unit dan pelosok-pelosok desa bagi ASN yang bertugas di Kecamatan dan desa.

“Itulah kenapa hari ini saya lakukan rapat dengan para camat agar sesegera mungkin SOP itu diberlakukan di unit kerja pemerintah di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa,” tandas Deno. *

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*