Penggeledahan Anggota Polisi Harus Seizin Kapolri, Ini Kata KPK

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat ditemui di acara sosialisasi saber pungli di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (18/12/2016). (Repro: kompas.com/Ambaranie Nadia K.M).

JAKARTA, Baranews.co – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengaku belum melihat langsung surat arahan Kapolri terbaru.

Surat itu mengatur keharusan izin Kapolri sebelum KPK memeriksa dan menggeledah anggota polisi yang diduga terkait perkara hukum.

Meski begitu, Laode menyebut koordinasi merupakan hal yang lumrah dilakukan KPK dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Biasanya selalu ada koordinasi dengan polisi. Dilaksanakan undang-undang KPK dan tindak pidana korupsi. Itu saja pedomannya,” ujar Syarif saat ditemui pada Minggu (18/12/2016).

Syarif mengatakan, selama ini koordinasi terus dilakukan KPK dengan Polri, termasuk izin untuk menggeledah. Jadi, Syarif tak mempermasalahkan keberadaan surat tersebut.

“Memang yang selama ini kita lakukan, bekerjasama dan berkoordinasi tentang izin (menggeledah),” kata Syarif.

Sebelumnya, terbit surat pemberitahuan dari Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Irjen Pol Idham Aziz.

Surat tersebut kemudian disebarkan ke kabid propam di masing-masing seluruh kepolisian daerah di Indonesia.

Surat tertanggal 14 Desember 2016 itu ditembuskan kepada kapolri, irwasum Polri, serta para kapolda.

Dalam surat tersebut diinstruksikan KPK, kejaksaan, dan pengadilan melakukan penggeledahan ke ruang-ruangan markas kepolisian maka mereka harus mendapatkan izin kapolri atau kabid propam polda.

“KS ini bersifat arahan dan penunjuk untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas,” deikian bunyi surat itu.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto mengatakan, setiap penggeledahan anggota Polri yang diduga terkait perkara hukum memang harus seizin Kapolri.

“(Surat) Itu hanya penegasan saja, tapi ini sudah lama. Supaya ada pendampingan,” ujar Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, seharusnya setiap penggeledahan terhadap anggota Polri harus mendapatkan pendampingan dari Divisi Propam atau Divisi Hukum Polri.

Jadi, lembaga penegak hukum yang menangani kasus terkait polisi, semestinya melaporkan ke pimpinan Polri sebelum melakukan tindakan.

“Karena ada beberapa kejadian yang langsung (geledah), dampaknya ke organisasi. Muncul pertanyaan anggota Polri gini-gini di media, kok kita gak tahu ada masalah,” kata Rikwanto. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita/kompas.com/if).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*