Selain Beri ‘Cash Power’, Pemerintah Juga Beri Stimulan Pembangunan Rumah Roboh Korban Gempa

Repro: setkab.go.id

JAKARTA, Baranews.co – Selain memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan kembali rumah-rumah yang roboh, fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang rusak akibat terdamak gempa berkekuatan 6,4 Skala Richter (SR), di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Rabu (7/12) lalu, pemerintah juga akan memberikan bantuan dalam bentuk tunai (cash power) selama 7 hari terhitung mulai kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kedua ke daerah terdampak gempa tersebut, Kamis (15/12) kemarin.

“Karena dampak bencana ini tentu kehilangan pekerjaan. Pemerintah memutuskan memberikan bantuan cash power, yaitu sebesar Rp 50.000 per KK (Kepala Keluarga) untuk 7 hari terhitung mulai kunjungan Presiden kemarin,” kata Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei kepada wartawan usai rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/12) sore.

Menurut Kepala BNPB itu, karena perintahnya baru kemarin, maka pemerintah melakukan itu termasuk dukungan uang lauk pauk. “Tadi Ibu Mensos sudah menjelaskan akan memberikan Jadup (Jaminan Hidup) setelah tanggap darurat selesai.

Willem menjelaskan, terkait penanganan pasca gempa di Aceh itu, perintah presiden Joko Widodo adalah agar pelayanan publik jangan sampai terganggu. Tidak perlu menunggu sampai dengan berakhirnya masa tanggap darurat tanggal 20. “Bisa hari ini, hari ini semua dipulihkan. Itu perintahnya,” ujarnya.

Adapun terkait perintah percepatan, Kepala BNPB itu menjelaskan, yang dimaksudkan terutama adalah pembangunan kembali rumah warga yang roboh terkena gempa. Ia menjelaskan, pihaknya melakukan verifikasi, dan kalau satu hari 200 yang diverifikasi maka 200 di SK-kan sama Bupati, maka pemerintah bisa menyalurkan bantuan dana stimulan yang Rp 40 juta dengan pendampingan dari Kementerian PU tentang struktur pembangun rumah dan sebagainya.

“ Jadi dengan Rp 40 juta itu masyarakat bisa membangun sesuai dengan seleranya rumah yang bagaimana. Jadi itu,” tegas Willem.

Sementara terkait rumah rusak, rumah sakit rusak, banyak gedung-gedung rusak, menurut Willem sesuai dengan perintah Menko PMK Puan Maharani kepada BNPB, maka bahwa kegiatan sekolah, kegiatan lain-lain tidak boleh terganggu. “Oleh karena itu kami menyiapkan tenda tenda-tenda kelas darurat,” terangnya.

Sementara pembangunan kembali sekolah, menurut Willem, memerlukan waktu paling lama 1 tahun. “Kalau beliau sih targetnya 6 bulan, beliau (Menko PMK) akan gerak cepat ini. Tetapi kami mengasumsikan atau merencanakan pada akhir tahun 2017 rehabilitasi dan rekonstruksi ini sudah selesai dilakukan. Tentunya, untuk bangunan-bangunan besar tidak selesai pada 2017, seperti masjid, itu mungkin memerlukan waktu lebih dari itu. Itu masalah penanganan pengungsi,” terang Willem. (FID/ES)/setkab.go.id/swh

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*