Data Penerima Kartu Indonesia Sehat Tak Akurat, 5.000 Kartu KIS Mubazir

Bupati Manggarai, DR. Deno Kamelus, SH, MH (Foto: Alfan Manah-NTT.baranews.co)

Oleh: Alfan Manah-NTT.baranews.co

RUTENG, Baranews.co – Sedikitnya ada 5000 Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang disalurkan di Kabupaten Manggarai, Propinsi Nusa Tenggara Timur menjadi mubasir. Pasalnya data warga miskin sudah tidak pernah divalidasi lagi selama kurang lebih empat tahun terakhir. Alhasil, warga yang sudah meninggal dunia, dan warga yang sudah pindah masih terdata sebagai warga miskin penerima KIS di wilayah itu.

Demikian disampaikan Bupati Manggarai, DR. Deno Kamelus, SH, MH dalam rapat koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan tingkat Kabupaten Manggarai di Ruang Nuca Lale, Kantor Bupati Manggarai di Ruteng, Sabtu, 26/11/2016.

Menurut Bupati Deno, kelemahannya ada pada tidak dilakukannya validasi atau pemutahiran data selama kurang lebih 4 tahun terakhir.

“Validasi data warga miskin tidak pernah dilakukan pemerintah karena adanya pemahaman yang salah bahwa validasi data warga miskin hanya dilakukan pihak Badan Pusat Statistik,” ujarnya.

Sementara BPS itu masuk dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tetapi bukan di sekretariat tetapi di Pokja (Kelompok Kerja, red.).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, tentang Penanganan Fakir Miskin, BPS itu lembaga untuk melakukan pendataan warga miskin, tetapi data itu belum final karena harus dilakukan validasi data.

“Siapa yang melakukan validasi, menurut Undang-Undang Bupati yang lakukan validasi untuk kemudian diserahkan ke Gubernur dan ke Kementerian Sosial. Itulah kenapa Bupati membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Dan tugas awalnya validasi data. Oleh karena itu, mulai besok kita mulai validasi datanya,” ujarnya.

Validasi atau pemutahiran data miskin ini mesti dilakukan setiap dua tahun sekali.

Diakui Deno, dirinya juga baru tahu kewenangan validasi data warga miskin ada pada pemerintah daerah saat ada Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan antara seluruh Kepala Daerah, baik Bupati maupun Gubernur dengan Menteri Sosial Republik Indonesia pada Senin, 21 November lalu di Jakarta.

“Karena itu tim Penanggulangan Kemiskinan Tingkat Kabupaten Manggarai saya bentuk. Ketua Tim melekat pada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan anggota berasal dari para pejabat lintas SKPD. Tugasnya adalah secara terintegrasi menanggulangi kemiskinan di daerah ini,” ujar Deno.

Validasi akan dilakukan pihaknya secara fungsional melalui SKPD yang ada, dan juga secara struktural melalui camat dan kepala desa. “Data itu nantinya akan diserahkan ke sekretariat Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang melibatkan multi pihak, atau stakeholder lain selain pemerintah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kabupaten Manggarai, Jhon Santos mengatakan ada 5000 KIS yang mubasir. Ada kartunya tetapi orangnya tidak ada.

“Itu karena datanya tidak divalidasi. Ini contoh konkretnya, data warga miskin di Manggarai ada 44.000. Data ini bersumber dari dari Tim Nasional Penanggulangan kemiskinan. 24.000 diantaranya yang sudah menerima KIS. Sisanya 20.000 belum dapat. Dari 24.000 penerima KIS, 5000 orang yang datanya tidak valid,” tandasnya. *

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*