Pernyataan Anggota DPRD Manggarai Terkait Pembahasan RAPBD 2017 Berujung Somasi

Fransiskus Ramli (Foto: Alfan Manah-NTT.baranews.co)

Oleh: Alfan Manah-NTT.baranews.co

RUTENG, Baranews.co – Pernyataan Anggota DPRD Manggarai, Marselinus Nagus Ahang yang menilai “Bupati arogan dan lebih pada melayani kepentingan Bupati” terkait pembahasan RAPBD Kabupaten Manggarai Tahun Anggaran 2017, berujung somasi.

Dalam suratnya yang diterima Baranews.co, Jumat, 25/11/2016, Bupati Manggarai, DR. Deno Kamelus, SH, MH melalui kuasa hukumnya Expatrindo Law Office, Fransiskus Ramli dan Rekan, melayangkan Somasi atau peringatan tertulis kepada Marselinus Nagus Ahang terkait pernyataannya di salah satu media yang mengatakan “….ada kesan Bupati Manggarai mengatur DPRD sehingga RAPBD 2017 yang akan dibahas lebih pada melayani kepentingan Bupati. Kami akan boikot pembahasan RAPBD 2017 jika Bupati arogan begini”.

Somasi itu disampaikan dalam surat dengan nomor 112/XI/2016/NLT.PID/ELO per tanggal 23 November 2016 kepada Marselinus Nagus Ahang. Untuk dan atas nama kliennya, Fransiskus Ramli menulis bahwa Somasi itu didasari atas pernyataan Marselinus Nagus Ahang yang menyebutkan “Bupati arogan” menunjukkan sikap Ahang yang tidak menjunjung tinggi adat dan budaya timur serta melanggar norma sopan santun.

Selain itu, tulisnya, pernyataan Ahang termasuk perbuatan yang dilarang Undang-Undang sebab dilakukan secara sengaja, tanpa hak, dan bertujuan untuk menyerang nama baik klien kami agar diketahui umum sebagai “Bupati arogan”.

“Dengan demikian perbuatan Ahang tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik klien kami menjadi tercemar dan rusak,” tulisnya.

Dituliskannya bahwa konstitusi telah memberi perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang sebagai salah Hak Asasi Manusia, termasuk kepada klien kami. Perlindungan hukum diberikan kepada korban, bukan kepada orang lain yang tidak dapat menilai sama seperti penilaian korban.

Karena itu, pihaknya memperingatkan Ahang secara tertulis agar sesegera mungkin mencabut pernyataan yang mengatakan “Bupati arogan”. Dalam Somasi yang diterima wartawan itu, pihak Pengacara Bupati Deno Kamelus meminta Ahang menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada kliennya dengan tata cara Budaya Manggarai dan menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui media cetak dan media online. Ahang juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut.

“Jika dalam waktu 7 hari Ahang tidak memenuhi beberapa butir tuntutan tersebut, maka pihaknya akan menempuh semua jalur hukum yang diperlukan,” tulis Ramli.

Seperti diberitakan “Baranews.co” sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Manggarai dinilai arogan dengan dicoretnya sejumlah aspirasi atau pokok pikiran DPRD Kabupaten Manggarai dalam naskah RAPBD Manggarai 2017. Apalagi pencoretan aspirasi DPRD tersebut dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan DPRD secara kelembagaan. *

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*