Golkar Usung Novanto Jadi Ketua DPR karena Sikap MKD Soal ‘Papa Minta Saham’

Jakarta, Baranews.co – Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menjelaskan bagaimana DPP Golkar bisa mengusulkan Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Menurut Nurdin, usulan datang dari kajian hukum oleh DPP Golkar.

“Itu keputusan DPP. Tidak ada usulan dari mana-mana. DPP setelah mengkaji, kajian kita adalah produk hukum (putusan MKD -red),” kata Nurdin seusai pertemuan antara DPP Golkar dengan fraksi Golkar DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/11/2016).

Produk hukum yang dimaksud oleh Nurdin, adalah keputusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Pada putusan MKD dinyatakan bahwa Novanto tidak bersalah dalam kasus ‘papa minta saham’. Karenanya, keputusan rapat pleno DPP Golkar yang mengusulkan Novanto sebagai bentuk menjaga martabat Novanto.

“MKD telah memutuskan bahwa, MKD tidak pernah menyatakan bersalah secara etik pada Setya Novanto. Karena itu, martabatnya harus terjaga. Martabat apa yang dijaga? Ketika Novanto masih menjadi Ketua DPR, karena itu, martabat sebagai Ketua DPR,” kata mantan Ketua PSSI tersebut.

“Kemudian DPP setelah mengkaji secara hukum, politik dan organisasi, DPP memutuskan secara pleno untuk menjaga harkat dan martabat Setya Novanto, baik secara pribadi, saat menjadi Ketua DPR dikembalikan sebagai Ketua DPR. Dan menjaga harkat dan martabat sebagai Ketua Umum partai dan simbol partai,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, tidak ada yang istimewa dalam pengantian Ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Novanto. Karena, menurut Idrus, semua proses dijalankan sesuai mekanisme yang ada di DPR.

“Kalau kita mau lihat aturan, dari segi proses politik, ini tidak ada yang istimewa. Dan ini berjalan sesuai mekaanisme yang ada. Kalau kita kembali keaturan yang ada, bahwa ini terkait Ketua DPR dari Golkar dan itu adalah paket fraksi. Jadi kalau paket fraksi dari Golkar adalah ketua, jadi ini ketua juga dari Golkar,” kata Idrus.

“Seluruh proses yang dilakukan Partai Golkar dilakukan demokratis dan tidak ada intervensi dari siapapun, tapi sebagai proses di internal Partai Golkar,” tutupnya. (detik.com/hp)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*