Seleksi Capim KPK Bermasalah, Busyro Cs Desak Jokowi Turun Tangan

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mendesak Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dalam proses seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Yogyakarta – Puluhan aktivis yang tergabung dalam Jaringan Anti-Korupsi (JAK) Yogyakarta mendesak Presiden Jokowi turun tangan untuk menyelesaikan persoalan dalam proses seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Presiden harus turun tangan dalam proses seleksi pimpinan KPK,” kata Direktur Pusham Universitas Islam Indonesia (UII), Eko Riyadi, membacakan pernyataan sikap JAK di Kantor PP Muhammadiyah Jalan Cik Ditiro Yogyakarta, Jumat (30/8/2019).

Hadir dalam acara tersebut Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua Majelis Hakum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo, Rektor UII Fathul Wahid, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan aktivis lainnya.

JAK Yogyakarta menyebut seleksi capim KPK mengkhawatirkan. Sebab 20 peserta yang dinyatakan lolos tahapan uji publik kurang memperhatikan aspek rekam jejak. Tak hanya itu, proses seleksi juga dinilai tidak mempertimbangkan saran publik.

“Hasil penelusuran rekam jejak yang disampaikan oleh KPK menunjukkan masih ada beberapa catatan dari 20 calon pimpinan KPK yang lolos. Catatan tersebut di antaranya calon yang tidak taat dalam laporan LHKPN, diduga pernah terlibat pelanggaran etik, pernah menghalangi kerja KPK, dan bahkan ada yang diduga pernah menerima gratifikasi,” jelasnya.

Seleksi Capim KPK Bermasalah, Busyro Cs Desak Jokowi Turun Tangan
JAK Yogyakarta menyampaikan pernyataan sikap soal capim KPK — Foto: Usman Hadi/detikcom

Eko melanjutkan, sebenarnya sudah banyak kalangan sipil yang mengingatkan sekaligus memberi masukan ke Pansel Capim KPK agar memperhatikan rekam jejak. Tak hanya itu, publik juga meminta agar para Capim menyerahkan dokumen LHKPN ke Pansel.

“Sayangnya masukan tersebut tidak diakomodir oleh Pansel. Hal itu dibuktikan dengan masih lolosnya beberapa nama yang memiliki rekam jejak buruk serta tidak patuh dalam melaporkan harta kekayaan,” tegasnya.

Melihat kinerja Pansel Capim KPK tersebut, JAK Yogyakarta mendesak agar Presiden Jokowi turun tangan. Para aktivis antikorupsi ini menagih komitmen Presiden Jokowi untuk memperkuat KPK dengan memilih 10 Capim yang tak bermasalah.

“Presiden harus melakukan evaluasi kinerja Pansel calon pimpinan KPK demi memperhatikan komitmen pemberantasan korupsi pemerintah. Bagaimanapun hasil kerja Pansel dalam menentukan calon pimpinan KPK akan menjadi cermin seberapa serius perhatian presiden dalam memberantas korupsi,” pungkas Eko. (detik.com/hp)