PEMERINTAHAN: Menghadirkan Kabinet Kompeten

Pasangan calon presiden-wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin seusai pertemuan di Menteng, Jakarta, Kamis (27/6/2019). (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan dalam lima tahun mendatang. Pemerintahan diharapkan mampu menciptakan lingkungan dan tata kelola birokrasi yang mampu menjawab tantangan tersebut. Karena itu, kabinet yang diisi orang yang menguasai persoalan jadi sebuah kebutuhan.

Indonesia berhadapan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5,17 persen, naik tipis dari tahun 2017 sebesar 5,07 persen. Sebagai pembanding, pada tahun 2011, pertumbuhan mencapai 6,5 persen.

Kondisi ini harus disikapi tidak semata-mata dengan pendekatan teknis instrumental, tetapi juga dengan memahami akar persoalan agar perekonomian dan berbagai hal lain di negeri ini tidak salah urus.

Di tengah kondisi itu, presiden dan wakil presiden terpilih, Jokowi-Amin, yang akan dilantik Oktober mendatang, sedang menyiapkan susunan kabinet. Diharapkan kabinet itu berisi orang-orang yang menguasai persoalan, kompeten, dan jeli dalam mendiagnosis persoalan. Syarat tersebut salah satu kunci penting menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih baik ataupun suprastruktur berupa regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penataan kelembagaan dan kejelasan formulasi kebijakan menjadi salah satu hal penting yang perlu dilakukan kepala negara dalam mengatasi berbagai persoalan, termasuk ekonomi. Belajar dari periode pertama pemerintahan Jokowi, tata kelola pemerintahan yang tecermin dari formulasi kebijakan belum terlihat jelas. Dari mana suatu program berasal kerap menjadi pertanyaan.

Oleh karena itu, kajian dan perencanaan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menjadi kunci penting membantu presiden merumuskan tujuan dan program yang ingin dicapai pemerintahan. Selain itu, peran Kantor Staf Presiden (KSP) perlu lebih ditingkatkan untuk membantu presiden memformulasikan kebijakan.

Bukan hanya politik

Memang tidak dapat dimungkiri terpilihnya Jokowi-Amin di Pemilu 2019 merupakan proses politik yang melibatkan partai politik ataupun jejaring sukarelawan. Namun, perspektif politik seyogianya tidak menjadi satu-satunya bahan pertimbangan membentuk kabinet dan menyusun kebijakan. Formulasi program dan kebijakan seharusnya juga berasal dari kesadaran teknokratis pemerintah, misalnya, melalui kajian mendalam yang dilakukan KSP, Bappenas, atau badan riset lainnya untuk mengetahui akar sebuah persoalan.

Birokrasi di sisi lain adalah tangan kanan presiden yang bertugas mengoperasikan program kerja sehingga birokrasi memerlukan penanganan khusus, baik dalam peningkatan kompetensi dan keahlian melalui pelatihan maupun efisiensi kerja. Setelah reformasi 1998, birokrasi kerap luput dari perhatian pemerintahan dan tidak mendapat cukup dukungan untuk berkembang membantu mewujudkan visi dan misi kepala pemerintahan.

Dengan sistem pemerintahan presidensial, presiden memiliki kewenangan penuh mengontrol pemerintahan. Dalam kerangka ini, presiden diharapkan mampu mengorganisasikan sekaligus merumuskan kabinet yang efektif dan efisien.

Menetapkan kriteria

Terlepas dari apakah anggota kabinet nantinya akan berasal dari parpol atau dari kalangan profesional, presiden terpilih sebaiknya cepat merumuskan prasyarat calon menteri yang diperlukan agar tidak tersandera oleh parpol. Pasangan Jokowi-Amin perlu segera merumuskan visi-misi ke dalam program kerja dan strategi guna mencapai visi dan misi dengan dukungan para menteri yang kompeten.

Janji masa kampanye harus diturunkan dalam formulasi kebijakan dan program yang jelas agar dapat ditangkap jelas birokrasi sebagai pelaksana. Kebijakan yang jelas dan tajam pada akhirnya akan memudahkan presiden mengorkestrasi kinerja para menterinya.

Di sisi lain, seni memimpin Jokowi-Amin pun menghadapi tantangan. Selain harus memilih pembantu yang memahami bidangnya, Jokowi-Amin juga harus menjaga pendulum dukungan politik dari partai-partai pendukung yang ingin kadernya masuk kabinet.

Namun, demi kepentingan bersama menghadapi tantangan yang tak mudah pada masa mendatang, kabinet idealnya diisi sosok-sosok yang tahu persoalan, berani dan cepat mengeksekusi, serta menguasai aspek manajerial. (Kompas Cetak)