BREXIT: Ekonomi Suram, Peritel Inggris Minta Pemerintah Bekukan Pajak dan Pungutan

Sumber: dw.com

Lebih 50 perusahaan ritel Inggris, termasuk Sainsbury dan Marks & Spencer mendesak pemerintah membekukan pajak dan pungutan bisnis untuk membantu mereka di masa ekonomi suram.

Baranews.co – Dalam sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Menteri Keuangan yang baru, Sajid Javid (13/8), lebih 50 perusahaan pengecer, termasuk Sainsbury, Marks & Spencer dan Morrison, menuntut pemerintah untuk mengambil tindakan konkret agar mereka tidak terpuruk di masa kelesuan ekonomi.

Selama ini, pengusaha ritel di Inggris dibebani pungutan bisnis yang tinggi untuk berbagai pelayanan lokal. Pungutan bisnis di luar pajak ini dikenakan pada sebagian besar properti komersial, termasuk toko, gudang, pub, kafe, dan restoran. Tingginya pungutan itu dihitung berdasarkan nilai sewa properti, dengan komponen peningkatan sesuai inflasi tahunan.

Dalam surat terbuka itu, para pengecer Inggris menuntut agar peningkatan pungutan bisnis dibekukan karena suasana ekonomi yang tidak menentu, terutama dampak dari proses Brexit. Asosiasi ritel British Retail Consortium (BRC) selama ini mengeluhkan, sistem pungutan itu tidak adil.

Marks & SpencerPeritel Inggris saat ini terancam kelesuan ekonomi

Sektor swasta terbesar dengan prospek suram

Industri ritel di Inggris adalah sektor swasta terbesar yang mempekerjakan sekitar tiga juta orang dan menyumbang menyumbang 5 persen hasil ekonomi Inggris. Namun para peritel secara keseluruhan membayar 10 persen dari semua pajak dan 25 persen dari semua pungutan  bisnis.

“Kesenjangan ini merusak prospek kami dan komunitas yang mereka dukung,” kata Ketua BRC Helen Dickinson.

Surat itu dirilis sehari setelah data BRC menunjukkan bahwa 10,3 persen toko-toko di Inggris kosong, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Angka itu menunjukkan kesuraman yang sedang melanda sektor ini.

Großbritannien Einzelhandel Supermarkt Morrison (picture-alliance/dpa)Pengecer di Inggris dibebani pungutan bisnis yang cukup tinggi

Pertumbuhan terlemah sejak adanya pencatatan

Survei lain dari BRC yang diterbitkan awal bulan ini menunjukkan bahwa peritel Inggris mengalami angka pertumbuhan penjualan pada bulan Juli 2019 adalah yang terlemah sejak adanya pencatatan angka penjualan.

Bulan lalu, Perdana Menteri baru Inggris Boris Johnson mengumumkan akan menyalurkan dana sampai 3,6 miliar pound (sekitar Rp 62,2 triliun) untuk mendukung pertumbuhan di pusat kota.

Menteri keuangan Sajid Javid akan menngumumkan rencana angaran untuk tahun keuangan 2020-21 bulan depan. [hp/ae (rtr)]/dw.com/swh