Pejabat Harus Solid Menerjemahkan Visi dan Misi Jokowi

Ilustrasi (Sumber: (Sumber: cnbcindonesia.com/Aristya Rahadian Krisabella)

Oleh: Yogie T wardhana, Ketua Bara JP Lampung

Belakangan ini muncul nama-nama (calon) menteri yang disebut untuk jabatan di Kabinet Kerja Jilid II yang beredar luas di media massa, media online dan media sosial. Sebagai relawan saya tidak mau mempersoalkan hal tersebut, tapi saya memiliki harapan yang berbeda.

Saya tidak mempersoalkan siapa menteri yang akan dipilih Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan menteri pada Kabinet Jokowi-Ma’ruf. Kepercayaan rakyat terhadap Jokowi begitu besar, maka  otomatis saya percaya atas pilihan Jokowi terkait dengan format dan menteri Kabinet Kerja Jilid II.

Yang jadi persoalan justru pejabat pada posisi di bawah menteri, seperti wakil menteri, sekretaris jenderal, direktur jenderal, direktur sampai pejabat di bawahnya. Justru inilah yang harus selektif agar tidak ada pejabat yang diangkat pada posisi-posisi tsb. sebagai pejabat yang Non-Pancasilais, radikal, neolib, dsb.

Pilihan Jokowi untuk menteri sudah pasti steril karena tidak mungkin ada menteri yang Non-Pancasilais.

Kita semua relawan sebagai pejuang Jokowi berharap agar kabinet ke depan harus lebih solid dalam menerjemahkan visi dan misi Indonesia yang dicanangkan Presiden Jokowi. Maka, untuk itu pelaksana kebijakan harus betul-betul diisi orang yang paham keinginan Jokowi.

Jangan ada kontra kebijakan di internal kementerian. Sebagai contoh, Jokowi ingin swasembada pangan dan daging, tapi pejabat di kementerian terkait justru memberikan izin impor dengan alasan dan analisis yang bermacam-macam. Ini ‘kan lucu. Bahkan, ada juga suap dan korupsi. OTT (operasi tangkap tangah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pejabat membuktikan suap dan korupsi terkait dengan kebijakan yang berlawanan dengan perintah Jokowi.

Yang dilakukan pejabat terkait adalah membenahi persoalan yang mendasar, seperti meningkatkan produksi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi. Meningkatkan kualitas produksi, dll. Atau membangun infrastruktur yang jadi pendukung program.

Bukan pilih jalan pintas yang terindikasi suap dan korupsi. Lagi pula kalau yang diambil jalan pintas tentulah persoalan yang mendasar tidak akan pernah selesai.

Harapan ke depan adalah jangan sampai ada (lagi) pejabat pelaksana pemerintah yang tidak selaras dengan harapan Jokowi. Jika ini yang terjadi itu artinya terjadi pelemahan yang merusak citra pemerintah  di mata rakyat. Sebagai relawan pendukung militan Jokowi kena bully. Ini terjadi karena ‘kubu sebelah’ tidak bisa move on. *