DIALOG PAKAR: Indonesia Menuju Empat Besar Dunia

Pemandangan kondisi sebagian wilayah ibu kota Jakarta. Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan nomor empat dunia pada tahun 2050. (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia di tahun 2050. Keseriusan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam mengorkestrasi pemerintahan yang melayani masyarakat Indonesia menjadi kunci untuk mencapai posisi itu.

Apabila berjalan sesuai rel demokrasi dan kondisi pemerintahan beberapa tahun terakhir, Republik Indonesia diprediksi oleh lembaga profesional dan audit Pricewaterhouse Coopers (PwC) akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia pada tahun 2050. Indonesia menjadi power house ekonomi dunia di bawah China, India, dan Amerika Serikat!

Sementara prediksi Pricewaterhouse Coopers (PwC), di tahun 2030, urutan ekonomi dunia didominasi China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Indonesia! Hanya 11 tahun dari sekarang, Indonesia akan menjadi peringkat ke-5 kekuatan ekonomi dunia!

Adapun berdasarkan perhitungan yang disampaikan Ekonom Kepala PwC John Hawksworth, di tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-8 ekonomi dunia di bawah China, Amerika Serikat, India, Jepang, Jerman, Rusia, dan Brasil.

KOMPAS/IWAN SETYAWAN

Lanskap Jakarta yang dipadati permukiman dan gedung-gedung bertingkat. Indonesia diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomor empat dunia pada tahun 2050.

Hanya Indonesia satu-satunya negara anggota ASEAN yang masuk 10 besar dan lima besar ekonomi dunia saat ini dan dalam 30 tahun mendatang. Produk domestik bruto Indonesia naik pesat dari 3.028 miliar dollar AS tahun 2016 menjadi 5.424 miliar dollar AS di tahun 2030 dan akan mencapai 10.502 miliar dolar AS tahun 2050.

Namun, ada pekerjaan rumah soal pemerataan, kesejahteraan, dan kepastian hukum yang harus dikerjakan saksama sejak sekarang, setelah Reformasi 1998 bergulir 20 tahun lebih.

Dalam forum percakapan yang diadakan lembaga penilai sumber daya manusia Daya Dimensi Indonesia di Jakarta, Kamis (25/7/2019) malam, Guru Besar Universitas Islam Negeri Komaruddin Hidayat mengingatkan, syarat-syarat untuk menjadi negara besar adalah adanya berbagai penemuan (invention) melalui ilmu pengetahuan dan riset serta penelitian serta pengembangan.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Aktivitas bongkar muat peti kemas ekspor impor di Jakarta International Container Terminal Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, adanya birokrasi yang efektif dan efisien melalui pelayanan masyarakat yang bagus dan bebas korupsi serta kuatnya identitas. Itu pun yang menguat di Indonesia saat ini adalah adanya desakan identitas kelompok.

”Indonesia saat ini hanya unsur ketiga saja yang terpenuhi, yakni kuatnya identitas. Menurut Francis Fukuyama, negara yang mampu mengombinasikan riset dan pengembangan ilmiah, birokrasi yang efisien, dan kuatnya identitas sebagai bangsa akan bisa melakukan lompatan kemajuan di berbagai bidang menjadi bangsa besar. Kalau tidak terpenuhi dua variabel lainnya, Indonesia hanya akan menjadi negara pasar dan bukan negara industri,” kata Komaruddin.

Perjalanan kehidupan berbangsa di Indonesia, lanjut Komaruddin, di masa Orde Baru diwarnai kekuasaan yang terpusat pada Soeharto. Peran tersebut kini diambil alih partai politik sebagai instrumen demokrasi. Akan tetapi, partai politik lemah dalam menjalankan transparansi keuangan dan terjadi praktik politik berbiaya tinggi.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Ratusan bendera partai politik terpasang di pinggir jalan di kawasan Karangrejo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Sabtu (8/2/2014). Menjelang pemilu, partai politik melakukan sosialisasi, salah satunya pemasangan bendera partai secara masif di berbagai sudut kota.

Walhasil, saat ini partai politik ibarat hanya menyediakan atau menjual boarding pass bagi calon yang akan muncul dalam proses elektoral di tingkat daerah dan nasional. Parpol dan ormas mengisi ruang dalam hubungan antara negara dan  masyarakat.

Kehadiran Joko Widodo yang bukan dari golongan elite penguasa di Indonesia, diyakini Komaruddin, membuka pintu bagi siapa pun yang punya kemampuan bekerja dan dapat tampil memimpin di Indonesia.

Hal yang menjadi permasalahan saat ini adalah menguatnya politik identitas di negara yang majemuk. Itu mengakibatkan tidak terjadinya adu gagasan dan merujuk pada rekam jejak serta kemampuan calon yang akan memimpin Indonesia di berbagai lini.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Sejumlah kampung mengabadikan ingatan sejarah kepemimpinan presiden dari beberapa periode dengan menggambarnya di tembok, seperti di Kaliwiru, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/4/2019). Mulai dari Presiden pertama Soekarno, Soeharto, Bacharuddin Jusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo. 

Padahal, untuk mencapai kemajuan Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan, memiliki kemampuan, religius, sekaligus intelektual, dan menjunjung tinggi peradaban.

Kemajuan Indonesia juga tidak terlepas dari pertarungan berbagai kekuatan besar dunia. Komaruddin Hidayat mengingatkan pentingnya memahami geostrategis Indonesia yang selalu jadi rebutan kekuatan besar.

Semasa Perang Vietnam dan terjadi pertarungan Amerika-Blok Barat melawan Blok Timur yang komunis, korban besar di pihak Amerika adalah prajuritnya di Vietnam. Keseriusan dan komitmen Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam mengorkestrasi pemerintahan yang melayani masyarakat Indonesia menjadi kunci untuk mencapai posisi kekuatan empat besar dunia tahun 2050.

KOMPAS/IWAN SETYAWAN/LUCKY PRANSISKA

Foto aerial menggunakan drone menunjukkan kawasan niaga Jalan Sudirman, Jakarta, yang makin dipenuhi gedung-gedung pencakar langit, Rabu (24/6/2015). Perekonomian Indonesia diprediksi akan berada di urutan keempat terbesar dunia sebagai kekuatan ekonomi di tahun 2050.

Akan tetapi, dalam periode yang sama di Indonesia, Amerika Serikat untung besar tanpa mengorbankan prajurit karena bisa mendapat konsesi ekonomi. ”Komunisme diberantas tanpa melibatkan fisik mereka dan salah satu keuntungannya adalah tambang besar Freeport di Papua,” kata Komaruddin.

Beda lagi dengan kondisi saat ini yang menghadapi benturan kepentingan antara Amerika Serikat dan China di Asia Tenggara, yang harus disikapi dengan bijak dan kepala dingin oleh Indonesia.

Kemajuan Indonesia juga tidak terlepas dari pertarungan berbagai kekuatan besar dunia. Komaruddin Hidayat mengingatkan pentingnya memahami geostrategis Indonesia yang selalu jadi rebutan kekuatan besar.

Menghadapi kepentingan dan peradaban besar tersebut, Komaruddin Hidayat mengingatkan pentingnya berpegang pada nilai Nusantara. Agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan berbagai peradaban yang masuk ke Nusantara selalu dilokalkan sehingga dapat mengakar dan berbaur.

”Dari 16 hari besar agama, 11 adalah hari besar agama Islam. Banyak hari besar Islam yang kita rayakan yang tidak dirayakan di Timur Tengah. Ini bukti kebesaran kita dalam menerima peradaban dan nilai yang masuk,” kata Komaruddin.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi bagian dari realisasi nilai-nilai Pancasila karena beranggotakan berbagai agama, suku, dan kelompok masyarakat.

Relasi militer-penegak hukum

Pembicara lain, pakar militer Connie Rahakundini Bakrie mengingatkan adanya variabel lain yang penting dalam mengatur roda pemerintahan di Indonesia. Untuk memastikan Indonesia menjadi negara besar dan sejahtera perlu membenahi relasi militer dan penegak hukum, terutama kepolisian.

”Yang terjadi pascareformasi adalah pemisahan antara pertahanan yang diembankan kepada TNI untuk menghadapi ancaman dari luar dan keamanan yang diserahkan kepada polisi untuk mengatur situasi aman di dalam negeri. Yang terjadi hari ini adalah militerisasi polisi dan demiliterisasi tentara,” kata Connie.

Selepas Reformasi 1998, reformasi TNI dan reformasi Polri dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Walaupun dalam realitas di lapangan banyak hal yang harus dikerjakan tentara, secara formal hal itu berada dalam kewenangan polisi. Walhasil, banyak dilakukan perbantuan atau bawah kendali operasi (BKO) TNI di bawah kepolisian.

KOMPAS/HAMZIRWAN

Keluarga berkumpul dengan perwira remaja lulusan Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian setelah mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah oleh Presiden Joko Widodo di Lapangan Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (26/7/2016). Presiden Jokowi berpesan agar 720 perwira remaja TNI dan Polri meneruskan agenda reformasi internal di tubuh lembaga masing-masing agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan tantangan zaman.

Upaya membangun kultur patuh pada otoritas sipil di tubuh militer sulit dilakukan selama tidak jelas garis kewenangan polisi dan militer, terutama dalam isu keamanan. Ditambah lagi kecemburuan terhadap makin luasnya peran polisi di berbagai sendi kehidupan masyarakat dan negara.

Connie Bakrie mengingatkan, adanya peredaran rekaman ujaran petinggi militer yang menganjurkan melawan negara di situasi seputar pemilu adalah bukti adanya persoalan yang belum selesai dan berbau politik.

Dia menyayangkan kenapa yang muncul bukannya ujaran untuk membangun kepedulian terhadap para veteran, seperti veteran Timor Timur dan lain-lain.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (ketiga dari kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (keempat dari kiri) saat berkunjung ke Pulau Nipa, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (27/7/2019). Pulau Nipa merupakan batas laut wilayah negara Indonesia dan Singapura di bagian barat. Dasar yang digunakan kedua negara dalam menetapkan garis batas adalah Konvensi Hukum Laut 1982.

Pemisahan militer dari keamanan yang kemudian diproyeksikan menghadapi ancaman dari luar juga harus didukung dengan membangun industri pertahanan yang sanggup menghadapi ancaman dari luar, semisal potensi konflik Laut China Selatan.

”Nyatanya, itu tidak terjadi. Momentum pemerintahan 2019-2024 ini harus dimaksimalkan untuk mewujudkan gagasan poros maritim dunia. Poros maritim dunia berarti kita juga poros dirgantara dan daratan sebagai persimpangan kepentingan perdagangan dunia dan berbagai kepentingan lain,” ujar Connie.

”Dengan membangun poros maritim dunia secara serius, berarti membangun pertahanan dan kemampuan militer Indonesia yang sejalan dengan pembangunan ekonomi Indonesia,” lanjutnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Pekerja sedang membangun bagian kapal perintis KM Sabuk Nusantara 64 di wilayah PT Dok Bahari Nusantara, Kota Cirebon, Jawa Barat, Rabu (9/3/2016). PT Dok Bahari mengerjakan lima kapal perintis tipe 500 DWT milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk dioperasikan pada 2016-2017. Jumlah tersebut merupakan bagian dari 188 kapal milik negara yang bakal digunakan untuk mendukung program tol laut dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Mantan Pemimpin Redaksi Harian Kompas yang kini menjadi Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas, Rikard Bagun, dalam kesempatan sama mengingatkan pentingnya mengedepankan rasionalitas dalam perbedaan.

”Pemilu tahun 1955 itu sangat terpecah dalam berbagai aliran politik, tetapi sangat menghargai rasionalitas dan adu gagasan. Pemilihan umum kita tahun 2019 sangat memecah, bahkan sampai tingkatan keluarga terbelah,” ujarnya.

Ia kemudian mengusulkan perlunya pemilu dengan calon minimal tiga pasangan agar tidak terjadi polarisasi dalam satu putaran pemilihan.

Kondisi dewasa ini, berita palsu, era post-truth, dan semakin minimnya etika di ruang publik terjadi di seluruh dunia. Kondisi yang semakin berbahaya muncul ketika kelompok ekstremis memanfaatkan platform media sosial yang sulit dikontrol.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Kepolisian Daerah Metro Jaya mengampanyekan gerakan melawan hoaks saat hari bebas kendaraan bermotor di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (18/3/2018). Polisi mengimbau masyarakat menolak segala bentuk hoaks dan menyaring segala informasi yang berpotensi memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.

Realitas keberagaman

Yosef Djakababa dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan menegaskan, pengalaman sejarah Nusantara sejak zaman Hindu-Buddha, kerajaan Islam, kolonial, dan Republik Indonesia selalu hidup dalam masyarakat majemuk.

”Beragam ini dalam semua bidang, tidak hanya suku, agama, sosial, ekonomi, tetapi juga dalam hal aliran pemikiran pun sejak dulu kita selalu beragam,” kata Djakababa, putra Pulau Sumba lulusan Wisconsin State University ini.

Masyarakat Nusantara sudah tidak asing dengan kebudayaan hibrida hasil percampuran gagasan dari seluruh dunia. Hingga memasuki fase kolonialisme Eropa. Metropole atau pusat kekuasaan di Eropa, makmur dari kekayaan negeri jajahan di Asia-Afrika, termasuk Nusantara yang menjadi titik utama pencarian jalan pelayaran ke timur oleh bangsa-bangsa Eropa.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Puluhan anak usia dini mengikuti kegiatan mewarnai dengan tema kebinekaan yang digelar oleh Taman Komik Nusantara di RPTRA Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, Kamis (21/2/2019). Kegiatan dalam rangkaian Festival Kebhinekaan ini berupaya mengenalkan literasi budaya Nusantara dan merawat kebinekaan dengan komik kreatif kepada anak sejak dini.

Lalu Indonesia pun lahir dari kesamaan nasib berbagai elemen masyarakat di Nusantara. Akan tetapi, persoalan budaya feodalisme masih mengakar di masyarakat Indonesia hingga kini.

Bung Karno memimpin di masa Orde Lama dengan visioner dan semangat antikolonial. Tetapi, itu tidak cukup di masa Perang Dingin. Bung Karno pun terjungkal.

Orde Baru muncul di bawah Soeharto dengan fokus pembangunan ekonomi, tetapi keras terhadap oposisi, kekuasaan yang sentralistik, dan pembangunan yang Jawa-sentris pada akhirnya berakhir tragis di tahun 1998.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Grafiti Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto terpampang di gang Jalan Pedati, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (21/5/2012). Pemimpin Orde Baru tersebut resmi mengundurkan diri dari jabatan Presiden pada 21 Mei 1998 yang menandai lahirnya era Reformasi.

Indonesia memasuki era globalisasi pascareformasi dengan berbagai kebebasan dan munculnya multilateralisme dalam pergaulan dunia.

Akan tetapi, Djakababa mengingatkan fenomena Old State, New Society di Indonesia yang disampaikan Indonesianis Bennedict Anderson. Masyarakatnya boleh jadi baru, tetapi relasi dan bentuk bernegara masih sama seperti di masa silam, dengan berbagai kekurangan dan kelemahan yang ada.

Indonesia pun kini memasuki era populisme dengan banjirnya informasi dan menguatnya kesenjangan ekonomi dan kemunduran kualitas lingkungan.

Tantangan terakhir yang dihadapi Indonesia dan dunia saat ini adalah pola patron-klien (tidak sejajar) yang masih bertahan, sikap reaksioner dalam menghadapi persoalan karena terbiasa pragmatis, dan lambat bahkan enggan berbenah diri.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Aktivis dari Brantas River Coalition to Stop Imported Plastic Trash (Brascip) berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (19/7/2019). Brascip mendesak Pemerintah Amerika Serikat menghentikan penyelundupan sampah rumah tangga ke dalam kertas yang diekspor ke Indonesia serta ikut bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh sampah-sampah plastik, sampah domestik, serta kotoran yang mencemari bumi, udara, dan air di Jawa Timur.

”Ditambah lagi kerusakan lingkungan, krisis iklim global yang sudah terjadi, dan krisis pangan. Indonesia harus melakukan mitigasi jika ingin menjadi kekuatan dunia dalam beberapa dekade mendatang,” kata Djakababa.

Keseriusan dan komitmen Joko Widodo dan Ma’ruf Amin dalam mengorkestrasi pemerintahan yang melayani masyarakat Indonesia menjadi kunci untuk mencapai posisi kekuatan empat besar dunia tahun 2050. (IWAN SANTOSA)/Kompas Cetak