WAWANCARA KHUSUS DENGAN PRESIDEN RI – Jokowi: Kita Terbuka dengan Siapapun yang Ingin Bersama-sama

Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019). (Sumber: KOMPAS/HERU SRI KUMORO)

Komisi Pemilihan Umum, Minggu (30/6/2019) lalu,   baru saja menetapkan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019, yaitu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wapres RI periode 2019-2024. Penetapan itu sekaligus menandai berakhirnya kontestasi Pilpres 2019, yang dimulai sejak akhir tahun lalu dengan pendaftaran calon presiden dan wapres.

Ada harapan besar dari masyarakat terhadap Presiden dan Wapres terpilih, yang yang tercermin pada jajak pendapat Litbang Kompas yang terbit pada Senin (1/7/2019) ini. Dalam jajak pendapat itu, publik mendesak agar Presiden Jokowi, yang juga Presiden terpilih hasil Pilpres 2019, segera bekerja tanpa harus menunggu pelantikan 20 Oktober mendatang sebagai Presiden RI untuk masa kedua jabatannya.

Setidaknya ada empat hal yang perlu jadi prioritas Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla hingga enam bulan mendatang. Selain menyatukan kembali masyarakat yang terbelah akibat kontestasi, juga menguatkan kembali ideology Pancasila serta mengonsolidasikan aspek kelembagaan pemerintah yang baru, seperti membangun cabinet dan koalisi pemerintah yang kuat serta seleksi calon pimpinan KPK sebagaimana diharapkan rakyat.

Seperti apa dan bagaimana langkah Presiden Jokowi enam bulan terakhir ini, Pimpinan Redaksi Kompas, Ninuk Mardiana Pambudi mewawancarai Presiden Jokowi. Inilah wawancara yang dilakukan pertama sejak Jokowi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden RI terpilih periode 2019-2024, bersama Ma’ruf Amin.

Pertama menyangkut program kerja di periode kedua ini karena periode pertama Bapak berkonsentrasi pada infrastruktur sosial yang sudah kita lihat hasilnya dan dirasakan oleh publik. Untuk program periode kedua ini, Bapak sudah bicara dengan menekankan pada sumber daya manusia. Artinya membangun infrastruktur sosial untuk melengkapi infrastruktur fisik. Bagaimana program tersebut akan dijalankan?

Jadi, pertama, kita akan teruskan untuk membangun infrastruktur fisik secara lebih meluas dan lebih cepat. Yang kedua memang akan mulai menggeser pada pembangunan sumber daya manusia. Hal itu karena dua fondasi ini penting sekali bagi kita untuk bersaing ke depan dengan negara-negara lain. Tapi, saya minta pembangunan SDM ini betul-betul konkret, nyata, dan bisa menaikkan level kualitas skill, keterampilan, betul-betul harus konkret.

Ketiga, kita juga akan masuk ke investasi, meskipun lima tahun itu sudah, dan kita akan meningkatkan ekspor. Ini akan membuka lapangan kerja sebesar-sebesarnya. Tanpa investasi tidak akan ada yang namanya lapangan kerja. Artinya membuka investasi merupakan salah satu cara paling cepat membuka lapangan pekerjaan.

Di sini, ada masa-masa yang kita atasi, urusan yang berkaitan dengan perizinan, dan, yang keempat yaitu reformasi birokrasi dan reformasi struktural. Kita ingin pemerintahan kita ini efektif, efisien, dan tidak bertele-tele. Jangan sampai kita ngurus perizinan berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun. Bukan zamannya lagi. Ini yang akan terjadi perombakan besar-besaran di sisi ini.

Kemudian kita juga ingin yang kelima, penggunaan APBN yang tepat sasaran, belanja APBN yang tepat sasaran juga harus menjadi konsentrasi kita. Karena memang kita ingin masyarakat itu merasakan manfaatnya langsung. Jadi yang konkret, yang riil yang bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat, baik itu APBN yang dipakai untuk dana desa, untuk infrastruktur, yang dipakai untuk di bidang kesehatan, semuanya harus bisa dirasakan. Ini akan terus kita cek secara detail agar betul-betul penggunaan APBN bisa tepat sasaran.

Tadi Bapak menyebut reformasi birokrasi secara struktural, itu bagaimana konkretnya? Karena ASN kita banyak sekali.

Akan ada reformasi besar agar kita ini tidak terlalu procedural. Selama ini kita terlalu prosedural, inilah yang harus dipangkas. Sekarang ini perubahan terjadi secara cepat. Kalau kita hanya rutin, seperti yang lalu-lalu, ditinggal kita. Artinya pemerintah ini harus fleksibel, kebijakan-kebijakannya harus fleksibel, artinya bisa menyesuaikan kalau terjadi perubahan. Ada perubahan, cepat disesuaikan agar birokrasinya juga menyesuaikan, termasuk regulasinya juga disesuaikan. Jangan sampai regulasi kita ini terlalu banyak sekali. Terlalu banyak regulasi, ini menjerat kita sendiri, enggak bisa apa-apa.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (1/7/2019).

Untuk bisa mengakomodasi itu, perlu kabinet yang kuat dan berintegritas. Kira-kira seperti apa kabinet yang akan dibentuk dan kemungkinannya untuk mengajak juga non koalisi untuk bergabung di kabinet Bapak ini?

Setiap periode waktu, diperlukan kabinet yang berbeda. Karena tantangannya juga berubah, sehingga kabinet yang nanti kita bentuk memang yang pertama, menterinya ini harus memiliki sense untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat. Artinya, dia harus menjadi eksekutor yang kuat.

Kedua, dia harus mengerti manajemen. Karena manajerial ini penting sekali di dalam bidang-bidang lingkup yang ada. Di bidang PU, di bidang kesehatan, pendidikan, harus memiliki pengalaman manajemen dan manajerial yang betul-betul bisa mengelola, baik personalia, sisi anggarannya, sehingga organisasi kementerian itu betul-betul bisa efektif, mengeksekusi secara cepat, tetapi juga harus tepat manfaatnya.

Dan, ketiga kabinet mendatang juga mungkin akan banyak diwarnai dengan yang muda-muda.

Semuda apa Pak?

Ya, bisa saja ada menteri umur 20-25 tahun, kenapa tidak? Tapi dia harus mengerti manajerial, dan mampu mengeksekusi program-program yang ada. Umur 30an juga akan banyak. Karena memang sekarang ini, dan ke depan diperlukan orang-orang yang dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perubahan zaman yang sangat cepat sekali sekarang ini. Energik, dan itu ada di anak anak muda.

Walaupun mungkin ada yang mengkahwatirkan juga pengalaman mereka dalam manajemen pemerintahan?

Itu, ‘kan nanti ada menteri koordinator, yang bisa mengoordinir, memberikan arahan. Saya kira tidak perlu kekhawatiran semacam itu. Tetapi yang kedua, ya kita ini jangan bicara ini politisi, ini profesional, tindak. Banyak yang dari politik tapi yang profesional juga banyak. Kabinet diisi oleh orang ahli di bidangnya. Jangan sampai dibeda-bedakan ini dari profesional dan ini dari (partai) politik, jangan seperti itulah karena banyak juga politisi yang profesional. Yang penting setiap kementerian diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Mengerti masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga gampang mengeksekusi program, gampang menyelesaikan masalah2 yang ada.

Kita akan konsentrasi terlebih dahulu dengan internal Koalisi Indonesia Kerja. Kalau nanti ada yang baru masuk, sedang saya tata. Sudah sering saya sampaikan, kita terbuka untuk siapapun yang ingin bersama-sama, yang ingin bekerja sama memajukan negara ini, membangun negara ini, secara terbuka.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo- Maruf Amin memberikan sambutan usai menerima surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Minggu (30/6/2019). Pasangan Joko Widodo bersama Ma’ruf Amin resmi ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 suara atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Litbang Kompas ini membuat jajak pendapat, hasilnya ada yang diharapkan dilakukan oleh Bapak, tanpa harus menunggu 20 oktober. Pertama menyatukan masyarakat yang terpolarisasi akibat pemilu. Menguatkan kembali ideology Pancasila, dan ketiga menguatkan kembali lembaga public. Kira-kira bagaimana jawab keinginan masyarakat.

 Tentu saja kita akan respons dengan melakukan program-program yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Menteri-menterinya juga harus sesuai dengan persoalan itu, seperti yang diinginkan oleh masyarakat. Yang jelas kemarin dalam kontestasi pilpres memang kita lihat terjadi polarisasi yang kita harus ngomong apa adanya, ke depan kita harus berangkulan kembali. Saya sampaikan bahwa politik ada menang ada kalah, ada daerah menang ada daerah kalah. Tapi sudah saya sampaikan bahwa saya ini adalah presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. 100 persen rakyat Indonesia, tanpa kecuali.

Jadi, enggak ada yang namanya nanti daerah kalah ndak diperhatikan, provinsi kalah tidak diperhatikan, saya kira tidak seperti itu. ini kan ingin membangun negara. Jangan sampai ada rasa seperti itu, dan saya harapkan juga gubernur, bupati, walikota juga melakukan hal yang sama. Jangan sampai nanti ada gubernur, ada yang wilayah menang, ada yang kalah kemudian dibedakan. Bupati juga sama, ada kecamatan kalah, ada kecamatan menang, dibedakan, endak lah. Kontestasi pilpres ini kontestasi lima tahunan, Insya Allah akan ada terus. Dan memang kontestasi demokrasi yang baik adalah kontestasi gagasan, kontestasi ide. Lha kemarin kita itu yang banyak politik identitas. Yang berkaitan dengan suku, agama., saya kira itu yang harus kita tinggalkan. Kita harus menuju kepada pendewasaan politik, kematangan kita berpolitik, dan itu dimulai dari elit-elit politiknya. Sehingga masyarakat juga melihat dan mengikuti contoh-contoh dari panutan-panutannya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Upacara peringatan hari lahir Pancasila di halaman Gedung Pancasila, Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (1/6/2019). Presiden Joko Widodo memimpin langsung upacara ini. Hadir pula dalam upacara ini presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, wakil presiden ke-6 Try Sutrisno, dan Wapres ke-11 Boediono. Upacara berlangsung semarak, meriah, dan penuh warna karena hampir semua peserta yang hadir mengenakan pakaian adat Nusantara.

Soal politik identitas dan populisme, ini kan melanda di mana-mana termasuk di Indonesia. Keterkaitan dengan penguatan ideologi Pancasila supaya bisa diterima generasi milenial itu seperti apa?

Kita sudah ada BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Hanya cara-cara yang harus disampaikan ke bawah, terutama anak-anak muda kita cara-cara kekinian, nggak bisa menggunakan cara-cara doktrinasi seperti dulu lagi. Bisa nanti lewat komik. Kenapa tidak. Lewat film kenapa tidak. Lewat media sosial kenapa tidak. Memang cara-cara seperti itu. Sudah tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama sehingga in gitu. Sehingga orang merasa Pancasila relevan dengan zamannya.

Bagaimana dengan KPK yang segera berakhir masa jabatan komisionernya?

Saya harap kita segera mendapatkan pimpinan-pimpinan KPK lewat pansel yang telah dibentuk, yang sesuai dengan keinginan masyarakat sehingga betul-betul KPK bisa menjalankan fungsinya dalam pemberantasan korupsi. Tapi perlu juga program-program pencegahan oleh KPK dan mungkin kerja sama dengan Kekmenterina dna lembaga yang ada di pemerintahan agar kita mulai membangun sistem yang sulit dilompati, sulit penyelewengan itu ada, membangun sistem ini yang penting. Misalnya kecepatan dalam memberikan perizinan pelayanan publik yang cepat dan tidak perlu ketemu orang, sistem seperti ini akan mengurangi korupsi. Pembangunan sistem ini yang penting sekali u mencegah korupsi sehingga ke depan kita harap lebih diprioritaskan, pencegahan kor oleh KPK.

Ke depan ekonomi kelihatannya akan jadi tantangan berat. Walau di KTT G-20 yang Bapak hadiri ada harapan bahwa Amerika dan China akan mulai mau berunding lagi tapi kelihatannya kita masih harus terus waspada. Bagaimana menghadapi situasi ini? Sebab pangan dan energi kita masih bisa tergantung pasar internasional.

Kita harus membenahi urusan yang sudah berpuluh tahun nggak bisa kita selesaikan, yaitu defisit transaksi berjalan dan defisit neraca berjalan. Ini dua hal yang harus bisa kita selesaikan karena ini menyangkut ekspor dan impor, investasi yang harus meningkat. Saya kira kalau investasi dan ekspor ini kita fokus dan selesaikan, dua masalah ini akan rampung dan yang juga perlu didorong yang selalu saya sampaikan di mana-mana, investasi yang berkaitan dengan ekspor berikan ruang seluas-luasnya, tutup mata. Kalau mau minta izin untuk industri yang membuka lapangan kerja banyak, sudahlah, izin sambil berjalan nggak apa-apa, beri izin langsung, secepat-cepatnya. Dari dalam dan luar negeri.

Investasi yang berkaitan dengan barang substitusi impor, harus juga kita galakkan. Yang kita impor ini apa misalnya, petrochemical. Kalau ada investor yang mau investasi, tutup mata, bangun. Tidak usah nunggu atau tanya macam-macam dan misalnya yang berkaitan dengan impor minyak, apa barang substitusinya, misalnya B20 dari kelapa sawit. Inilah yang juga mesti dikerjakan sehingga defisit transaksi berjalan atau defisit neraca perdagangan betul-betul bisa kita selesaikan.

Saya kira kita sudah mengerti semua. Bagaimana pelaksanaannya, implementasinya betul-betul bisa riil. Sebab di situ, saya tahu banyak kepentingan-kepentingan yang tidak suka itu berjalan. Karena (mereka) sudah menikmati kenyamanan yang ada. Saya harus ngomong apa adanya.

Namun, jadi lebih sulit?

Nggak, nggak ada.

Oke, jadi nggak ada yang sulit ya, Pak?

Nggak nggak (ada). Asal menteri-menterinya betul-betul konsern ke sana.

Pengalaman selama ini, selain inflasi, untuk menjaga ekonomi masyarakat luas adalah pangan dan energi. Kita dengar juga bahwa B20. Tapi bagaimana dengan listrik dan ketersediaan pangan yang terjangkau? Dalam sejarah Indonesia dua hal ini penting sekali.

Untuk masalah pangan, saya lihat lima tahun kemarin, stabilitas harga, stabilitas stok bisa kita jaga dengan baik, dan inflasi bisa kita lihat 3,5 persen yang sebelumnya pada angka 8-9 persen. Sekarang 3,5 persen dan stabil sepanjang lima tahun ini. Saya kira itu yang terus kita jaga, artinya urusan yang berkaitan dengan stok pangan, distribusinya, betul-betul dilihat dan dijaga di lapangan.

Tapi juga yang kedua, masalah produksi mesti ditingkatkan. Tapi juga tolong kita lihat karena produksi kalau berlebih, harganya sering jatuh. Kalau kita tidak bisa mengelola itu, nanti petani atau peternak mengeluh. Seperti sekarang ini peternak mengeluh karena harga ayam jatuh. Mengelola seperti ini tidak gampang supaya demand and supply dijaga dan dikelola baik. Itulah tugas menteri (pertanian) ke depan.

Kalau energi, ada rencana menaikkan harga listrik?

Sampai sekarang, perhitungan kita belum ada. Baik listrik maupun BBM belum ada. Tapi, kita juga melihat harga minyak secara internasional seperti apa. Tapi sampai saat ini, bisa kita jaga (turun naiknya).

Soal keterbelahan masyarakat, Bapak menyebut peran elite dan mengajak para elite untuk bisa bekerja bersama bahkan saat di penetapan KPU, Bapak mengajak Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bekerja bersama karena Indonesia begitu besar dan persoalannya juga kompleks. Sebenarnya peran apa dukungan seperti apa yang diharapkan dari Pak Prabowo dan Pak Sandi itu?

Ya, ini sekali lagi, ini negara besar, jadi peran elite politik sangat penting sekali dalam merangkul semuanya, sehingga sekali lagi bisa dilihat oleh rakyat, memberi contoh. Memberi contoh ini untuk masyarakat kita penting sekali, jangan sampai apa yang kita sampaikan berbeda dengan apa yang kita perbuat. Rakyat juga melihat dan nanti lho lho lho…

Juga selain itu, tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat juga harus mampu memberikan contoh. Jangan sampai di tingkat tokoh tidak menyejukkan. Kita ingin tokoh agama tokoh masyarakat bisa mendinginkan suasana, bisa memberikan kata-kata yang menyejukkan, dan juga jangan sampai justru provokasi-provokasi berasal dari tokoh politik, atau tokoh agama, atau tokoh masyarakat. Ini sangat berbahaya bagi persatuan negara ini karena kekuatan terbesar kita ini kalau bersatu, akan menjadi kekuatan kita dalam bekerja membangun negara ini. Jangan lagi sampai terjadi polarisasi.

Bagaimana pembagian tugas dengan Wapres terpilih Pak Ma’ruf Amin. Kami dengar Wapres akan fokus di bidang sosial pendidikan dan kebudayaan, sedangkan Bapak pada eko pertahanan penguatan kelembagaan dan hal-hal lain?

Nggak. Kalau saya fleksibel. Sekali lagi ini negara besar, persoalannya banyak, masalahnya banyak sehingga pembagian-pembagian itu akan justru membuat kita kaku. Oleh karena itu, menurut saya lebih baik fleksibel. Sama seperti dengan Pak JK sekarang, juga fleksibel. Kalau ada masalah apa yang bisa diselesaikan oleh wapres, silakan diselesaikan. Problem apa yang bisa diselesaikan, silakan. Karena buanyak sekali masalah yang harus kita selesaikan.

Nanti apakah Pak JK dan pembantu-pembantu Bapak lainnya akan juga dilibatkan dalam periode mendatang?

Saya kira semua yang masih bisa berkontribusi pada negara ini, apalagi Pak JK dengan pengalaman panjang di bidang politik dan ekonomi, saya kira negara ini sangat memerlukannya. Tugas kita bersama untuk bekerja sama dan membangun negara ini. **** (ANITA YOSSIHAR, NINA SUSILO Dan SUHARTONO)/Kompas Cetak

ISTIMEWA

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan istrinya, Nyonya Mufidah Kalla, berfoto dengan keluarga Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini saat menjenguk Risma di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, Jumat (28/6/2019)