INFRASTRUKTUR: Jokowi Targetkan Jalan Tol Mencapai 5.400 km Sampai 2024

Suumber: dw.com

Presiden Joko Widodo berencana siapkan anggaran sebesar 70 milliar dolar AS untuk membangun jalan tol di seluruh Indonesia. Ditargetkan pada tahun 2024 jalan tol di Indonesia akan membentang sepanjang 5.400 km.

Baranews.co – Jalan tol yang panjangnya akan menjadi tiga kali lipat dari yang ada sekarang ini nantinya diharapkan bisa menghubungkan wilayah-wilayah terpencil dan menumbuhkan ekonomi. Dengan adanya konektivitas itu, pengiriman logistik akan jauh lebih mudah dan dapat menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok di wilayah-wilayah yang sulit diakses. Lantas apa saja tantangan pengerjaan mega proyek ini?

DW Indonesia” berbicara dengan Suharman Hamzah, pengamat infrastruktur dari Universitas Hasanuddin. Simak wawancara berikut.

DW: Apa sebenarnya arti penting rencana pembangunan jalan tol di antero negeri ini?

Suharman Hamzah: Ya memang jalan tol itu penting. Karena itu mobilitas penumpang, barang, dan sebagainya. Apalagi di era digital ini orang menginginkan infrastruktur IT yang bagus, mesti infrastruktur pengiriman logistik juga bagus. Sebenarnya logikanya di situ. Ketika permintaan untuk infrastrukur IT besar sekarang, dengan (adanya) sistem (transaksi) online, ekonomi digital juga berkembang pesat, infrastruktur jalan, infrastruktur logistik, pengiriman barang, harus diperhatikan.

Hadirnya jalan tol akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi?

Suharman Hamzah (privat)

Suharman Hamzah, pengamat infrastruktur Universitas Hasanudin, Makassar.

Iya, mestinya. Coba kalau kita tidak bangun jalan tol sekarang, macetnya dimana-mana. Berapa banyak BBM yang harus habis di jalan karena kemacetan yang ada. Mungkin orang melihat sangat besar rencana ini, sebenarnya tidak. Kalau diihat dari aspek berapa miliar yang habis dalam satu hari hanya untuk mengatasi macet. Pengembangan jalan bukan tol itu agak berat, karena terbatas pada kondisi perkotaan. Hingga harus dibuatkan jalur yang lebih memungkinkan. Saya sepakat dengan itu.

Tantangan apa yang paling mendasar dalam pembangunan jalan tol sepanjang 5.400 km ini?

Sebenarnya tantangan kita dari dulu yang paling besar adalah pembebasan lahan. Karena di negara kita lahan itu tidak dikuasai oleh negara melainkan oleh masyarakat. Sehingga mestinya ada penegakkan peraturan ketika alokasi tanah itu disepakati untuk infrastruktur, masyarakat mestinya rela.

Kondisi geografis Indonesia khususnya wilayah timur juga menjadi tantangan tersendiri. Apakah SDM kita mampu melaksanakan mega proyek ini?

Mampu. Toh BUMN kita sebenarnya sudah cukup kuat . Cuma kendala yang terjadi saat ini, banyak jalan tol sekarang yang dikonsorsiumkan bersama dengan beberapa BUMN. Masalahnya, ketika masuk di daerah kontraktor lokal protes karena tidak dilibatkan sementara ini proyek besar. Ini juga sisi lain dari negara yang begitu luas, harus mengikutsertakan orang-orang lokal. Konsensus inilah yang kemudian bisa melebar kemana-mana lagi. Tidak gampang membangun jalan di Indonesia, variasi daerah besar, variasi SDM juga cukup tinggi, pemahaman juga berbeda-beda. Misalnya kemarin Trans Papua yang dibangun Pak Jokowi, orang lokal teriak kemana-mana, kapan akan dilibatkan. Proyek itu harus diingat ada batasannya, ada biayanya, ada keselamatannya, dan sebagainya. Waktu dan keselamatan penting. Mohon maaf, kadang-kadang kontraktor lokal tidak menyiapkan itu. Logikanya, kalau berkompetensi pasti diajak. Tidak mungkin kalau kontraktor lokal berkompetensi tidak diajak. Cuma kadang teman-teman kita yang di tingkat lokal ingin diajak, tidak ‘menjual diri’ untuk berkompetisi. Ya itulah ,masih banyak sekat daerah yang harus diperhatikan.

Pemerintah persiapkan anggaran 70 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan Rp 1.000 triliun. Pendapat Anda terkait anggaran tersebut? 

Indonesia negara yang cukup luas, sehingga tidak mungkin pemerintah ang harus membangun semuanya. Banyak riset saya terkait itu, bagaimana Build Operate Transfer (BOT) jalan tol itu bisa lancar, dan itu sudah berjalan dengan baik, bagaimana swasta terlibat, investor terlibat dalam membangun jalan tol. Investor harus ikut, tidak mungkin pemerintah bisa membangun semua, sepanjang aturannya tepat. Dulu sering sekali ketika rezim berganti aturan diutak-atik lagi, akhirnya berjalan pemerintah baru, mandek lagi. Makanya kita berharap ada konsistensi untuk penegakkan aturan kalau orang sudah berinvestasi, jaminannya juga harus ada. Itu yang membuat orang sekarang sering lari, karena tidak ada jaminan ketika sudah investasi, nanti pergantian pemerintahan berubah lagi. Misalnya Pak Jokowi sudah lima tahun, terus tambah lima tahun, berarti sepuluh tahun. Kalau konsesi 30 tahun, ada masa 20 tahun orang harus gamang berdoa agar investasinya berhasil. Masalahnya di situ.

Menurut Anda bagaimana kondisi jalan tol kita yang ada saat ini, dibandingkan dengan negara-negara lain?

Kalau mau jujur, kita harus mengakui bahwa kita sangat terlambat. Saya enam tahun di Jepang. Sejak saya masih kecil di Jepang sudah terintegrasi infrastrukturnya. Masyarakat kita harus terbiasa menggunakan infrastruktur umum supaya mereka tahu seberapa pentingnya infrastruktur. Jangankan dibandingkan Jepang, dengan Malaysia saja kita ketinggalan. Saya kira masih banyak hal yang mesti diperbaharui, cuma memang kita tidak bisa langsung loncat seperti mereka. Harus ada langkah kecil yang diambil. Menurut saya sebagai akademisi, untuk kepentingan jangka panjang kita harus membangun jalan tol. Mungkin sekarang belum terlalu terasa, tapi coba beberapa tahun mendatang? Kalau tidak dibangun dari sekarang akan keteteran kita. Teman-teman biasanya melihat dari sisi jangka pendek saja. Coba sekarang, Jakarta sudah stuck, baru bicara tentang ibu kota baru, itu sudah susah. Negara harus belajar  bagaimana konsistensterhadap sesuatu yang sudah diputuskan bersama.

Suharman Hamzah ST, MT, Ph.D merupakan akademisi Universitas Hasanuddin, Makassar.  Selain sebagai pengajar di Departemen Teknil Sipil Universitas Hasanuddin, ia juga menjabat sebagai Direktur Komunikasi dan Sekretaris Rektor Universitas Hasanuddin. Suharman Hamzah meraih gelar doktornya di Kyoto University, Jepang (2012). Wawancara untuk DW dilakukan oleh Rizki Akbar Putra.

-ae/hp/Rizki Akbar Putra/dw.com/swh