INFRASTRUKTUR: Kementerian PUPR Fokus Selesaikan Proyek Tahun Ini

Bagian ini adalah saluran pelimpah dari Bendungan Gondang, Kabupaten Karanganyar. Selain untuk pengairan, bendungan ini juga digunakan untuk sumber air baku, pembangkit listrik mikrohidro 0,2 MW, kawasan konservasi, dan tempat wisata. (Sumber: KOMPAS/NINA SUSILO)

Jakarta, Baranews.co  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memfokuskan penyelesaian proyek pembangunan infrastruktur sampai akhir tahun 2019. Namun, ada beberapa program tahun ini yang diyakini sulit tercapai.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (12/6/2019), di Jakarta, mengatakan, pembangunan 65 bendungan menjadi fokus penyelesaian hingga tahun 2023. Pemerintah akan melelang kontrak pembangunan 10 bendungan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tahun ini.

Sebelumnya, berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), hanya 9 dari 21 program infrastruktur yang mesti dicapai dalam RPJMN 2015-2019 yang dipastikan tercapai. Delapan program lain dinilai perlu kerja keras menyelesaikannya hingga akhir tahun, sementara empat program sisanya dipastikan sulit tercapai, antara lain karena kendala lahan.

Empat program yang dinilai sulit dicapai adalah pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir dan program terkait penyediaan air minum. Selain itu, program sanitasi bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan penyediaan hunian layak.

Dalam rapat, Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengusulkan agar Menteri PUPR mengalihkan anggaran untuk program-program yang sudah pasti berhasil ke program yang sulit tercapai. Dengan demikian, masalah kurangnya anggaran, yang menyebabkan program tak tercapai, dapat diatasi.

Anggaran 2020

Kebutuhan anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 diperkirakan Rp 137,48 triliun. Sementara pagu indikatif yang diberikan Rp 103,87 triliun. Menurut Fary, Komisi V menyetujui total pagu anggaran tersebut. Ke depan, Komisi V akan membahas secara lebih detail peruntukan dari anggaran tersebut.

Menurut Basuki, salah satu yang menjadi evaluasi Bappenas dalam penyusunan program tahun 2020 adalah penyediaan air bersih bagi masyarakat. Pemerintah menargetkan penyediaan 10 juta sambungan air bersih ke masyarakat. Selain itu, agar infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat, maka Kementerian PUPR akan melengkapinya dengan infrastruktur pendukung, seperti membangun jaringan irigasi untuk setiap bendungan yang sudah jadi.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Hari Suprayogi menambahkan, untuk mengejar target kontrak 10 bendungan tahun ini, pihaknya hanya akan melelang proyek bendungan yang memang siap baik secara desain maupun lahan. Jika ada bendungan yang masih kesulitan untuk pembebasan lahan karena penolakan masyarakat setempat, maka bendungan tersebut akan ditunda dan akan diganti dengan bendungan lain.

Sampai saat ini terdapat beberapa rencana proyek bendungan yang mengalami penolakan seperti di Aceh dan Nusa Tenggara Timur. “Kita akan segera ganti. Rencananya semua bendungan akan kita lelang sekaligus dalam waktu dekat, bukan satu demi satu seperti sebelumnya,” kata Suprayogi. (NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR)/Kompas Cetak

NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bersama Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis memberikan keterangan mengenai rapat kerja yang membahas program dan anggaran Kementerian PUPR, Rabu (12/6/2019), di Jakarta.