DEMONSTRASI HASIL PEMILU: Warga Jakarta Tolak Aksi Massa

Suasana kerusuhan peserta aksi penolak hasil pemilu di depan Kantor Bawaslu RI di Jalan MH Thamrin hingga Jalan Abdul Muis, Jakarta, yang ditangkap, Rabu (22/5/2019). Aksi berakhir ricuh saat peserta aksi melakukan pelemparan ke pasukan pengaman. (Sumber: KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO)

Jakarta, Baranews.co – Sebagian warga Jakarta menolak aksi massa terkait dengan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menganggap aksi massa itu berpotensi rusuh dan merugikan kepentingan umum.

Penolakan ini disampaikan warga setelah melihat aksi massa menolak hasil pemilu 21 dan 22 Mei yang berakhir rusuh. Ketika itu, terjadi kerusuhan antara lain di Bawaslu RI, Tanah Abang, dan Asrama Brimob Petamburan. Akibat kerusuhan, aktivitas warga dan perekonomian terhenti.

Tokoh masyarakat Tambora, Jakarta Barat, Ustadz Endang Subandi bersama warga sekitar menolak rangkaian aksi massa yang berpotensi rusuh. “Kami tidak ingin situasi memanas sampai berujung pada kerusuhan seperti tahun 1998. Kerusuhan merugikan orang Jakarta,” ucap Endang (12/06/19) di Jakarta.

Berkaitan dengan itu, Endang mengimbau masyarakat Jakarta, khususnya di wilayah Jakarta Barat agar tidak mudah terprovokasi oleh konten negatif maupun berita bohong yang beredar. Setiap konten yang beredar baik melalui grup WhatsApp, Facebook, dan Instagram harus disaring terlebih dahulu guna memastikan kebenarannya. “Karena kami tidak mau ada korban dan Jakarta tetap aman. Kami menolak semua bentuk aksi kekerasan yang akan merusak bangsa,” katanya.

 

FORUM BETAWI REMPUG KEMBANGAN

Salah satu spanduk tolak kerusuhan yang dipasang warga di Kembangan, Jakarta Barat.

Sebelumnya, Majelis Adat Masyarakat Betawi turut menolak aksi massa yang berbuntut kerusuhan. Mereka meminta semua pihak untuk legawa apapun putusan Mahkamah Konstitusi.

Tokoh Majelis Adat Masyarakat Betawi antara lain Ketua Umum Bamus Betawi Zainuddin, KH Ahmad Jaelani, Ketua Umum Forum Betawi Rempug Forum Betawi Rempug Lutfi Hakim, Sekretaris Jenderal Forkabi Muhammad Ihsan, Ketua Asosiasi Silat Tradisi Betawi Anwar menyampaikan penolakan itu dalam pertemuan di Jakarta (12/6/2019).

“Tidak ikut apabila ada rangkaian aksi yang berpotensi rusuh saat proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Kalau rusuh orang-orang bisa pulang kampung, tetapi orang Jakarta mau pulang ke mana? Rumahnya di sini (Jakarta),” ucap Zaiuddin.

Lutfi Hakim menambahkan, peserta pemilu harus legawa apapun putusan Mahkamah Kontitusi. Sikap legawa agar Jakarta tetap kondusif. “Menolak upaya dari orang-orang yang mencoba membuat rusuh dan kerusakan di Jakarta dengan alasan apapun,” kata Lutfi. (FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY)/Kompas Cetak