Cina 30 Tahun Setelah Peristiwa Tiananmen: Ekonomi Maju, Kebebasan Mundur

Sumber: dw.com

Tiga puluh tahun setelah aksi protes massal di Lapangan Tiananmen, Cina kini telah menjadi salah satu perekonomian terbesar dunia. Namun penindasan politik makin keras dari sebelumnya.

Baranews.co – Para demonstran idealis yang dimotori tokoh-tokoh mahasiswa di lapangan Tiananmen bulan Mei sampai Juni 1989 menuntut kebebasan dan pembagian keuntungan ekonomi yang lebih adil. Namun aksi protes itu berakhir dengan pertumpahan darah, ketika militer menyerang para dengan dengan brutal pada malam tanggal 3-4 Juni 1989. Sekarang, tiga puluh tahun setelahnya, penindasan politik atas nama “kestabilan” makin  menjadi-jadi, kata mantan aktivis 1989.

“Insiden 4 Juni mengubah arah sejarah Cina,” kata Zhang Lifan, yang tahun 1989 sedang menjalani program sarjana di Akademi Ilmu Sosial Tiongkok dan ikut aktif dalam aksi protes Tiananmen. “Harapan bahwa Cina akan bangkit secara ekonomi dan menjadi negara yang normal dan stabil melalui proses reformasi politik, dihancurkan.”

Pemerintah Cina setiap tahun memang mengajukan argumen kemajuan ekonomi dalam menanggapi peringatan tragedi Tiananmen. Dalam tiga dekade sejak protes massal itu, Cina bangkit menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia, dan menerapkan kemajuan teknologi dari kereta api berkecepatan tinggi hingga kecerdasan buatan dan komunikasi seluler 5G.

Hongkong Eröffnung Museum zum Gedenken an Tiananmen-Massaker (Reuters/T. Siu)Pemberitaan pertumpahan darah di Tiananmen disimpan di Museum Pembantaian Tiananmen di Hongkong, yang dibuka awal 2019

Kemajuan ekonomi tanpa kebebasan politik

Angkatan Laut Cina kini menjelajah di seluruh dunia. Program luar angkasanya telah meluncurkan setengah lusin misi berawak, dan berbagai proyek infrastruktur yang digalang Cina memperluas pengaruhnya dari Afrika sampai ke Eropa.

Namun secara politis, Cina berkembang menjadi yang jauh lebih represif dibanding 30 tahun lalu. Pembatasan kebebasan berbicara yang duklu diterapkan secara ketat di media cetak dan elektronik, kini diperluas ke internet dan media sosial. Pelanggaran sekecil apa pun dapat memicu respon keras yang hampir seketika dari pihak berwenang. Aparat keamanan beroperasi dengan sewenang-wenang, pengakuan paksaan disiarkan di televisi pemerintah. Para pengritik kebijakan pemerintah dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan muali dari “menyulut pertengkaran” sampai menyebarkan “hasutan untuk subversi.”

Partai Komunis Cina menolak melonggarkan kendali sedikit pun. Badan-badan perwakilan di semua tingkatan diisi dengan orang-orang yang ditunjuk partai. Kongres Nasional Cina hanya berfungsi sebagai stempal bagi pemerintah. Tahun lalu, Xi Jinping terpilih lagi sebagai Presiden dan Ketua Partai Komunis Cina dengan 2970 melawan 0 suara di Kongres Nasional.

Xi Jinping mengambil kesempatan baik itu untuk mengubah konstitusi dan menghapus pembatasan masa jabatan presiden, menjadikan dirinyanya presiden seumur hidup jika ia menghendakinya. Melalui kampanye anti korupsi yang memberlakukan juga sanksi hukuman mati, dia mengendalikan lawan-lawan politiknya.

Pemerintah bela kebijakan keras Tiananmen

Berbicara di sebuah forum pertahanan regional di Singapura pada hari Minggu (2/6), Menteri Pertahanan Cina Wei Fenghe membela tindakan keras pemerintah terhadap protes Tiananmen tahun 1989.

“Bagaimana kita dapat mengatakan bahwa Cina tidak menangani insiden Tiananmen dengan tepat? Insiden itu adalah turbulensi politik dan pemerintah pusat mengambil langkah-langkah untuk menghentikan turbulensi, yang merupakan kebijakan yang benar,” kata Feng.

“Pada saat pemerintah memerintahkan tentara menembaki rakyatnya sendiri, dia sudah kehilangan legitimasinya,” kata Rowena Xiaoqing, salah satu aktivis Tiannanmen yang sekarang menjadi dosen tamu di universitas bergengsi Princeton di New Jersey, AS

“Tentu saja, pihak penguasa selalu bisa memanipulasi sejarah. Namun manipulasi sejarah dan penindasan akan menimbulkan berbagai distorsi, secara sosial, politis dan psikologis”, tambahnya.

Sarjana sosial Zhang Lifan  mengatakan, justru ketika menikmati kemajuan ekonomi, Cina seharusnya “melunasi utang-utang historisnya,” dengan melakukan reformasi politik. [hp/ap (ap, rtr, afp)/dw.com/swh].