PEMBERANTASAN KORUPSI: KPK Dalami Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji

Direktur Bina Haji Kementerian Agama Khoirizi H Dasir (kanan) menyapa jemaah Kloter I Palembang sebelum pulang ke Tanah Air dalam acara pelepasan di Hotel Kiswah, Mekkah, melalui Bandara Jeddah, Arab Saudi, Minggu (26/8/2018). (Sumber: KOMPAS/NASRULLAH NARA)

Jakarta, Baranews.co – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kembali dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung KPK Jakarta (22/5/2019). Kehadirannya bukan terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama, melainkan pengusutan kasus baru terkait penyelenggaraan haji tahun anggaran 2016-2019.

Lukman tiba di Gedung KPK, Jakarta, sekitar pukul 09.00 dan langsung menuju ke ruang pemeriksaan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan ini dimintai keterangan selama kurang lebih 4 jam. Usai diperiksa, Lukman tidak banyak berkomentar saat ditanya wartawan dan hanya meminta maaf kepada awak media yang sudah menunggunya.

”Mohon maaf saya puasa, saya sudah ditunggu. Mohon maaf sekali,” ujar Lukman.

Pada 8 Mei 2019, Lukman diperiksa untuk tersangka mantan Ketua Umum PPP Muhammad Romahurmuziy (Romy) terkait kasus dugaan jual beli jabatan di Kementerian Agama. Saat itu, Lukman bersedia menjelaskan terkait adanya uang Rp 10 juta yang disebut KPK diterimanya dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin yang juga jadi tersangka dalam perkara yang sama dengan Romy.

Kendati demikian, Lukman menolak memberikan pernyataan tentang uang Rp 600 juta yang ditemukan di ruang kerjanya ketika digeledah lembaga antirasuah.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengonfirmasi kedatangan Lukman untuk penyelidikan perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji 2016-2019. Akan tetapi, Febri belum bersedia menyampaikan secara rinci duduk perkaranya.

”KPK telah memberikan rekomendasi agar penyelenggaraan haji dilakukan tanpa penyimpangan,” ungkap Febri.

Dugaan korupsi dalam penyelenggaraan haji bukan kasus pertama yang ditangani KPK. Menteri Agama Suryadharma Ali juga harus berurusan dengan KPK setelah diketahui melakukan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan haji tahun 2011-2013.

Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 2016, Suryadharma terbukti melakukan pelanggaran dalam hal penunjukan petugas penyelenggara ibadah haji, penggunaan sisa kuota haji nasional, proses pendaftaran haji, penyediaan perumahan haji, dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Terkait penyelenggaraan haji, Febri pun menyampaikan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, pengaruh, dan posisi untuk mencari keuntungan pribadi atau untuk kelompok tertentu. ”Apalagi, dalam penyelenggaraan haji yang dalam waktu tidak terlalu lama akan diselenggarakan kembali,” kata Febri.

Perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama dengan tersangka Haris dan Muafaq Wirahadi akan segera disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Pada Senin (20/5/2019), jaksa KPK telah menyerahkan berkas untuk dua tersangka tersebut ke pengadilan untuk segera memperoleh jadwal sidang. (IAN)/Kompas Cetak