REKONSILIASI KEBANGSAAN: Elite Politik Diminta Berbagi Peran

Capres Nomor Urut 01, Joko widodo (kiri) dan capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto bergandengan tangan saat berjalan menuju tempat duduk usai Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Pasangan capres-cawapres menaruh harapan dari dukungan para relawan di saat partai koalisi juga harus berkkonsentrasi menghadapi pemilu legislatif. (Sumber: KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Jakarta, Baranews.co – Tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Suluh Kebangsaan, meminta elite politik berbagi peran. Hal itu menjadi bagian dari rekonsiliasi setelah Pemilu 2019 usai.

Pada Jumat, (17/5/2019), rombongan Gerakan Suluh Kebangsaan, yang dipimpin Mahfud MD, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Mahfud ditemani rohaniawan Franz Magnis-Suseno Rohaniwan dan Benny Susetyo. Hadir juga putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Alissa Wahid.

Mahfud menerangkan, kedatangan Gerakan Suluh Kebangsaan ke rumah Megawati merupakan upaya untuk membangun rekonsiliasi seusai Pemilu 2019. “Rekonsiliasi itu artinya kita berbagi peran politik, kita akan menyampaikan itu ke presiden kelima,” katanya saat hendak memasuki rumah Megawati.

Pertemuan bertajuk “Silaturahim Kebangsaan” itu berlangsung sekitar dua jam. Setelah pertemuan, tokoh bangsa itu keluar tanpa didampingi Megawati.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI
Pada Jumat, (17/5/2019), rombongan Gerakan Suluh Kebangsaan yang dipimpin Mahfud MD, mengunjungi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Mahfud menjelaskan, Megawati merupakan tokoh senior yang ikut mengendalikan negeri ini. Menurutnya, Mega berpesan agar semua pihak mematuhi konstitusi.

“Pada akhirnya kita akan menyelenggarakan negara ini secara gotong royong. Tidak bisa yang menang mengambil seluruhnya. Terus yang kalah tersingkir seluruhnya, itu tidak biasa di Indonesia,” kata Mahfud.

Rekonsiliasi

Benny Susetyo meyakini, rekonsiliasi politik akan berjalan. Ketegangan politik hanya di tingkat elite, tidak sampai ke tingkat akar rumput. “Indonesia tidak pernah politiknya betul-betul panas karena ada power sharing, itu lah yang akan menyelamatkan bangsa ini,” katanya.

Power sharing itu, menurutnya, mewujud dalam berbagi peran di pemerintah dan di DPR. “Ini badai kecil, kok. Bangsa ini akan bisa mengatasinya,” katanya.

Sebaliknya, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menilai, Indonesia justru mengalami pembelahan sosial politik. Untuk itu, ia menyarankan agar rekonsiliasi politik digagas tokoh bangsa yang tidak terlalu berpihak kepada kedua kubu. Dalam pemilu kali ini, Joko Widodo kembali bertemu dengan Prabowo Subianto.

“Jadi silaturahim kebangsaan atau apa pun namanya, harus bersifat lintas perkubuan politik,” katanya.

Jalur konstitusi

Menanggapi hal itu, Mahfud menyatakan bahwa semua tokoh harus memiliki kesadaran sama untuk rekonsiliasi. Dia menilai tidak usah mengotak-ngotakkan tokoh bangsa.

“Sulit mencari yang benar-benar di tengah. Mari kita yang punya kesadaran untuk mendorong rekonsiliasi,” katanya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga mengimbau elite politik untuk memilih jalur konstitusi. Sebab, agenda ketatanegaraan harus terus berjalan.

KOMPAS/INSAN ALFAJRI
Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan Mahfud MD mengunjung kediaman Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Jumat (17/5/2019), di Jakarta.

Pada tanggal 22 Mei 2019, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil pemilu. Pihak yang menolak hasil pemilu bisa mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Jika tiga hari setelah pengumuman tidak ada gugatan, tanggal 26 Mei 2019, Indonesia sudah punya presiden baru,” katanya. (INSAN ALFAJRI/kompas.com/if).