Jokowi Tanggapi Prabowo Tolak Penghitungan Pemilu Curang

Jokowi Tanggapi Prabowo Tolak Penghitungan Pemilu Curang Calon presiden petahana Joko Widodo. (Sumber: CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)

Jakarta, Baranews.co – Presiden Joko Widodo menanggapi pernyataan capres penantangnya, Prabowo Subianto, yang menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bila terbukti curang.

Dia menyerahkan semua persoalan terkait penghitungan suara kepada KPU sebagai pihak penyelenggara dan pemilik kewenangan.

“Itu kita serahkan semuanya ke KPU, kepada penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU. Serahkan ke KPU,” kata Jokowi usai menghadiri acara buka puasa bersama di rumah Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Jakarta Selatan (15/5).

Dia pun menuturkan semua mekanisme telah diatur di dalam konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

“Semua mekanismenya ada. Jadi mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi,” ujarnya.

Jokowi lebih lanjut mengatakan sejumlah kebijakan telah mengatur tentang mekanisme penanganan dugaan kecurangan. Hal-hal itu, lanjutnya, dapat dilaporkan ke Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi.

“Negara kita ini aturan mainnya sudah jelas, konstitusinya jelas, undang-undangnya jelas, aturan hukumnya jelas, ya ikuti,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan KPU bila hasil perhitungan tersebut terbukti curang.

“Kami masih menaruh secercah harapan, tapi yang jelas sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang,” kata Prabowo saat menutup acara Pemaparan Data Kecurangan Pemilu 2019.

Pada acara ini, kubu 02 berdasarkan hitungan dari C1 yang mereka kumpulkan, kubu 02 mengklaim kemenangan 54,24 persen.

Namun, belum ada paparan data riil soal kecurangan yang diklaim oleh kubu 02 dalam acara itu. Sandi, misalnya, hanya menyinggung soal politik uang yang dilakukan oleh orang di lingkaran kekuasaan dalam kasus penyebaran 400 ribu amplop yang ditangani KPK.

Kubu 02 juga sudah melaporkan dugaan kecurangan itu kepada Bawaslu. Namun, belum ada data-data rinci yang diungkap ke publik. (mts/pmg)/cnnindonesia/if