PEMBERANTASAN KORUPSI: Hukuman Koruptor Masih Rendah, Butuh Kesamaan Persepsi Penegak Hukum

Sejumlah pembicara dalam Diskusi Publik “Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dan Peluang Penerapannya dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” di Jakarta, Kamis (25/4/2019). (Sumber: KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO)

Jakarta, Baranews.co – Formulasi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak relevan dengan kondisi kejahatan korupsi di Indonesia belakangan ini. Revisi terus didorong, meski perlu juga untuk mengatur keseragaman pemahaman dalam mengajukan tuntutan dan menjatuhkan putusan agar pidana yang diberikan memberi efek jera.

Indonesia Corruption Watch kembali mengeluarkan kajian terkait tren vonis korupsi 2018. Di Kantor ICW Jakarta, Minggu (28/4/2019), disebutkan rata-rata keseluruhan putusan untuk terdakwa perkara korupsi pada 2018 adalah selama 2 tahun 5 bulan dengan rata-rata tuntutan yang diajukan 3 tahun 4 bulan. Hasil diperoleh dari pantauan terhadap 1.053 perkara korupsi dengan 1.162 terdakwa yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung.

Sedangkan lebih rinci, rata-rata vonis yag dijatuhkan pengadilan terhadap terdakwa yang dituntut KPK adalah 4 tahun 7 bulan. Rata-rata putusan terhadap terdakwa dari kejaksaan adalah 2 tahun 2 bulan. Hal ini dipengaruhi besaran tuntutan yang diajukan jaksa. KPK menuntut terdakwa dengan rara-rata 5 tahun 6 bulan, sedangkan kejaksaan rata-rata tuntutannya 3 tahun.

“Maksimalisi tuntutan diperlukan dengan kesepahaman yang sama bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. Begitu pula dengan para hakim. Sebab, rata-rata putusan di tiap tingkat pengadilan ini berbeda. Ini menunjukkan adanya ketidaksamaan pandangan atau standar di antara para hakim dalam memutus perkara korupsi. Mahkamah Agung perlu membuat rujukan bagi para hakim,” peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri hanya 2 tahun 3 bulan. Kemudian, rata-rata vonis di Pengadilan Tinggi selama 2 tahun 8 bulan, sedangkan Mahkamah Agung menjatuhkan rata-rata pidana penjara selama 5 tahun 9 bulan. Dari 1.162 terdakwa, sebanyak 918 memperoleh vonis ringan yakni kisaran 1 tahun-4 tahun.

Padahal jumlah pelaku korupsi terus meningkat. Dari data KPK saja, perkara yang disidik pada 2018 mencapai 199. Sedangkan pada 2017, perkara di tingkat penyidikan sebanyak 121 kasus dan 99 kasus pada 2016. Jumlah operasi tangkap tangan juga terus meningkat. Pada 2018, KPK melakukan 30 operasi dan merupakan yang terbanyak sepanjang KPK berdiri sejak 2004.

KOMPAS/ERIKA KURNIA

Aksi teatrikal ICW bertajuk “Klinik Sunat Putusan Koruptor” di depan Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Jumat (29/3/2019). Aksi itu menyindir hakim Mahkamah Agung kerap memangkas hukuman terpidana korupsi melalui putusan di tingkat peninjauan kembali.

Selain itu, pidana tambahan berupa uang pengganti juga perlu dioptimalkan. Berdasarkan kajiannya, ICW membuktikan ketidakoptimalan upaya pengembalian kerugian negara melalui pidana tambahan berupa uang pengganti.

Dengan kerugian negara sebesar Rp 9,29 triliun, jumlah uang pengganti yang masuk kas negara dari putusan pengadilan tercatat hanya Rp 805 miliar dan 3 juta dollar Amaerika Serikat. Besaran tersebut hanya sekitar 8,7 persen dari total kerugian negara. Di sisi lain, langkah untuk mengganti kerugian negara melalui tindak pidana pencucian uang juga minim yakni hanya 3 terdakwa yang diputus juga melakukan TPPU sepanjang 2018.

Secara terpisah, dosen hukum pidana dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan menjelaskan disparitas yang terjadi dalam pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari undang-undang yang mendasari. Jaksa dan hakim mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menyusun tuntutan dan menjatuhkan vonis.

Meski sebagian pasal dalam regulasi tersebut telah mengatur sanksi pidana penjara yang berat, praktiknya hasilnya hanya berupa pidana ringan. “Korupsi itu instrumental crime. Harusnya menggunakan kalkulasi cost and benefit dalam pemidanaannya. Itu rasional. Bukan menjatuhkan pidana karena emosional, hasilnya malah tidak optimal,” ujar Agustinus.

Di sisi lain, pembenahan mengenai pengertian uang pengganti juga diperlukan. “Kalau uang yang diterima dikembalikan itu bukan sanksi namanya. Kalau mau sanksi, pengganti kerugian seluruhnya. Salah satunya menghitung social cost. Kalau dimodifikasi seperti itu, putusan bisa 10 tahun tapi denda bisa sampai Rp 2,5 triliun. Dengan cara itu, cost yang menakutkan karena mesti mengganti segala kerugian yang ditimbulkan dari perilakunya,” tutur Agustinus.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah, menjelaskan tuntutan yang diajukan KPK dibuat dengan mempertimbangkan berbagai hal detil dan spesifik mengacu tiap kasus. Alasan meringankan dan memberatkan, serta sikap kooperatif terdakwa turut dihitung saat menyusun tuntutan. Akan tetapi, KPK tetap berupaya menuntut dengan besaran pidana yang dinilai adil untuk publik.

Febri justru menyoroti pembenahan lembaga pemasyarakatan. “Yang menjadi pekerjaan bersama ke depan, agar pelaksanaan hukuman untuk koruptor benar-benar bisa menjerakan adalah tidak ada perlakuan khusus di Lapas. KPK terus menjalankan fungsi trigger mechanism terhadap Ditjen Pemasyarakatan supaya pengelolaan Lapas dilakukan secara serius,” ujar Febri.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri juga menyampaikan, penyusunan tuntutan tidak bisa disamaratakan untuk tiap pelaku korupsi. Jenis kasus dan sikap selama proses hukum berlangsung turut menjadi pertimbangan, termasuk upaya pengembalian uang saat penyidikan berjalan. (RIANA A IBRAHIM)/Kompas Cetak

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Jaksa Agung H.M. Prasetyo (kiri), berjabat tangan usai mengadakan pertemuan tertutup di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (1/4/2019), Selanjutnya kedua pejabat mengadakan jumpa pers. Isi jumpa pers menjelaskan mengenai Kejaksaan Agung memenangkan gugatan IMFA 469 juta.