KPK Tetapkan Dirut PLN Jadi Tersangka

Terdakwa Idrus Marham, mantan Menteri Sosial dan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, setelah mengikuti sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa (23/4/2019). Majelis hakim menjatuhkan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider 2 bulan kepada Idrus Marham karena ia terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo dalam kasus proyek pembangkit listrik PLTU Riau-1. (Sumber: KOMPAS/RADITYA HELABUMI)

Jakarta, Baranews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Sofyan Basir sebagai tersangka suap terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU Riau-1. Namun, kuasa hukum Sofyan, Soesilo Aribowo, mempertanyakan landasan KPK menetapkan kliennya sebagai tersangka.

Dengan penetapan tersangka ini, artinya KPK telah memproses hukum lima orang dalam kasus yang sama. Mereka adalah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar Eni Maulani Saragih, mantan Menteri Sosial yang juga Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, pengusaha Johannes Budisutrisno Kotjo, dan pemilik PT Borneo Lumbung Energi & Metal, Samin Tan.

”SFB (Sofyan Basyir) diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Saragih dan Idrus Marham,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam jumpa pers di Gedung KPK, Selasa (23/4/2019).

Pada hari yang sama, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghukum Idrus dengan pidana 3 tahun penjara dan denda Rp 150 juta karena terbukti menerima suap Rp 2,25 miliar dari Kotjo. Atas putusan itu, Idrus menyatakan pikir-pikir. Demikian pula jaksa penuntut umum pada KPK.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim yang diketuai Yanto menyebutkan bahwa Idrus yang saat itu Penanggung Jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar mengarahkan Eni meminta uang senilai 2,5 juta dollar AS ke Kotjo. Kotjo pun memberikan uang Rp 2 miliar. Sebagian uang yang diterima Eni itu dipergunakan untuk Munaslub Golkar atas kehendak Idrus. Eni saat itu sebagai bendahara umum munaslub.

Penunjukan

Sementara itu, menurut Saut, setelah mencermati penyidikan dan fakta yang muncul dalam persidangan hingga pertimbangan hakim, KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup akan keterlibatan Sofyan. Ia diduga membantu Eni dan Kotjo mendapatkan kontrak kerja sama dalam proyek senilai 900 juta dollar AS atau setara Rp 12,8 triliun itu.

”Nanti akan ditegaskan seperti apa peran si A dan si B dalam kasus ini. Dalam hal ini, tidak ada keraguan kami, bagaimana di situ dijelaskan kronologi yang melibatkan SFB, ada beberapa kali pertemuan, memutuskan, menyarankan, sehingga ada proyek ini,” ujarnya.

Sofyan dinilai melanggar Pasal 12 Huruf a atau b atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor. Namun, Soesilo Ariwibowo mengatakan, pihaknya tak menemukan fakta persidangan terkait penerimaan uang atau fee oleh Basyir. ”Memang ada pertemuan-pertemuan dengan pihak lain, tetapi itu untuk bisnis,” ujarnya.

Mengacu pada berkas tuntutan Eni, pada pertemuan pertama, Sofyan yang didampingi Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN bertemu dengan Setya Novanto selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pertemuan itu, Novanto meminta proyek PLTGU Jawa III kepada Sofyan, tetapi dijawab sudah ada kandidat untuk proyek itu. Novanto diminta mencari proyek pembangkit listrik lain. Selanjutnya, Eni berkoordinasi dengan Supangkat terkait proyek PLTU Riau-1.

Lalu, awal 2017, Eni memperkenalkan Kotjo kepada Sofyan. Keterlibatan Sofyan diduga terjadi saat dia menunjuk perusahaan Kotjo pada 2016 untuk mengerjakan proyek itu. Padahal, saat itu aturan yang menugaskan PT PLN sebagai penyelenggara pembangunan infrastruktur kelistrikan belum terbit.

Sementara itu, Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara Imam Apriyanto Putro mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum terhadap Sofyan. Terlepas dari kasus itu, manajemen PLN diminta memastikan operasional PLN tetap berjalan dengan baik. (BOW/ERK/ARN)/Kompas Cetak