Jokowi Minta Panglima, Kapolri, dan BIN Jaga Keamanan Pascapemilu

Jokowi Minta Panglima, Kapolri, BIN Jaga Keamanan Pascapemilu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN menjaga stabilitas, ketertiban, serta mengantisipasi gangguan di tengah masyarakat pascapemungutan suara Pemilu 2019. (Sumber: CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Jakarta, Baranews.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri, kepala lembaga, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menjaga stabilitas, keamanan dan ketertiban pascapemungutan suara Pemilu 2019.

“Saya minta agar stabilitas keamanan dan ketertiban terus dijaga agar kondisi yang ada betul-betul kondusif,” kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna, di Ruang Garuda, Istana Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat (23/4).

Menurut Jokowi, riak-riak kecil dalam pesta demokrasi lima tahunan adalah hal biasa. Namun, calon presiden petahana itu meminta agar riak-riak tersebut tak mengganggu keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat secara masif.

“Saya lihat biasa dalam pesat demokrasi ada riak-riak kecil. Tapi jangan sampai mengganggu keamanan, ketertiban, dan rasa aman masyarakat,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mewanti-wanti kepada semua pihak tidak membuat gerakan massa yang mengganggu ketertiban umum usai Pemilu 2019.

Wiranto mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tak akan mengizinkan gerakan massa yang hanya berdasarkan klaim dari salah satu pihak.

“Kami sudah wanti-wanti, kami sudah peringatkan jangan,” kata Wiranto usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta (22/4).

Wiranto menyadari bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum membolehkan seseorang menyampaikan pendapat dan mengajak orang melakukan demonstrasi.

Namun, kata Wiranto, dalam aturan tersebut juga diatur batasan dalam menyampaikan pendapat, yakni tidak mengganggu kebebasan orang lain dan tak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

“Jadi kita negara hukum kan ada hukumnya. Ada yang melanggar hukum kan tinggal ditindak,” ujarnya.

Proses pemungutan suara Pemilu 2019 telah berlangsung pada 17 April 2019. Hal yang paling berisiko menimbulkan keriakan atau perpecahan di masyarakat dalam gelaran kontestasi demokrasi itu adalah hasil Pilpres 2019 yang diikuti dua kandidat capres yakni Jokowi sebagai petahana dan penantangnya Prabowo Subianto. (fra/kid)/cnnindonesia/bh