PEMBERANTASAN KORUPSI: KPK Usut Peran Pejabat Kemenag

Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy menutup wajahnya dengan menggunakan masker tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan, Jumat (15/3/2019). Hari itu KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Rommy di Surabaya, Jawa Timur, berkaitan dengan kasus suap pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag). (Sumber: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO)

Haris Hasanuddin tidak termasuk dalam tiga nama yang diusulkan ke Kementerian Agama. Tetapi diduga ada kerja sama dengan pihak tertentu, sehingga ia lolos dan dilantik menjadi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Jakarta, Baranews.co – Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran pejabat Kementerian Agama setelah penangkapan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangun Romahurmuziy (15/3/2019). Lewat konperensi pers, KPK Sabtu, mengumumkan status Romahurmuziy sebagai tersangka.

Romy diduga sebagai penerima suap dari dua tersangka lainnya yakni Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Dinas Kementerian Agama Kabupaten Gresik Muafaq Wirahadi.

“KPK sangat khawatir praktik seperti ini dilakukan oleh pihak lain, terutama yang menjabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di Gedung KPK Jakarta, Sabtu (16/3/2019).

Dalam kasus ini, Romy diduga telah menerima uang Rp 250 juta dari Haris pada 6 Februari 2019. Uang tersebut diperuntukkan agar Haris dapat lolos dalam seleksi sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Pemberian selanjutnya sebesar Rp 50 juta dari Muafaq untuk mendaftar sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik belum diterima karena terjadi operasi tangkap tangan.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Penyidik menunjukkan barang bukti yang berhasil dibawa dari operasi tangkap tangan yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rommy ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Dalami hubungan

Untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat di Kementerian Agama, KPK telah memeriksa Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nur Kholis Setiawan pada Jumat malam dan tak tertutup kemungkinan untuk memeriksa kembali yang bersangkutan. KPK, kata Laode juga akan meminta keterangan dari Menteri Agama. Saat ini, KPK telah menyegel ruang kerja kedua pejabat tersebut.

Laode mengungkapkan, KPK akan mendalami kemungkinan adanya modus jual beli jabatan serupa di daerah lain. Hal itu tergantung pada perkembangan pemeriksaan saksi dan hasil penggeledahan yang dilakukan KPK. Namun untuk saat ini, KPK masih fokus pada kasus di Surabaya dan Gresik.

Laode memaparkan, HRS (Haris Hasanuddin) sebelumnya mengikuti proses seleksi terbuka “Sistem Layanan Lelang Jabatan Calon Pejabat Pimpinan Tinggi” 2018/2019. Pertengahan Februari 2019, Kementerian Agama menerima informasi bahwa nama HRS tidak termasuk tiga nama yang akan diusulkan ke Menteri Agama RI. Hal itu karena ia diduga pernah mendapatkan hukuman disiplin sebelumnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberikan keterangan terkait operasi tangkap tangan yang melibatkan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rommy ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

“Namun, kemudian, diduga terjadi kerja sama oleh pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut. Pada awal Maret 2019, HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur,” kata Laode.

Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Waluyo menjelaskan, catatan kedisiplinan dalam lima tahun terakhir, menjadi salah satu penentu dalam seleksi jabatan seorang ASN.

“Kami sudah merekomendasikan kepada Menteri Agama untuk tidak memilih dia karena dalam data kami, yang bersangkutan pernah terkena hukuman disiplin dalam lima tahun terakhir,” kata Waluyo yang dikontak melalui sambungan telepon.

Waluyo pun menyayangkan ketidakprofesionalan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang berwenang menyeleksi satu dari tiga calon pejabat yang dipilih panitia seleksi, bentukan Komisi ASN. Padahal, proses seleksi sebagian besar sudah dilakukan secara terbuka. Menurutnya, ketidakprofesionalan itu kerap dipengaruhi unsur politik.

“Kalau mau ini dibereskan, baiknya kewenangan PPK untuk menyeleksi pejabat ASN digabungkan dengan pejabat yang berwenang (PYB), dalam hal ini sekretaris daerah. PYB memiliki karir profesional yang tidak akan terintervensi politik, berbeda dengan PPK kepala daerah yang dipilih karena jalur politiknya,” tuturnya.

Bersifat personal

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam jumpa pers di kantor Kemenag Sabtu malam menyatakan penyesalannya atas dugaan kasus suap jual beli jabatan di lingkungan kementerian yang dipimpinnya. Ia menegaskan, peristiwa penangkapan dua pejabat Kemenag di daerah itu merupakan peristiwa hukum yang bersifat personal, bukan kelembagaan.

SITA NURAZMI MAKHRUFAH UNTUK KOMPAS

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddun menggelar konferensi pers pasca tertangkapnya dua pejabat Kementerian Agama dalam Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta Pusat, Sabtu (16/3/2019)

“Kementerian Agama segera memberhentikan pegawai yang terlibat OTT (operasi tangkap tangan) KPK dan tidak akan memberi bantuan hukum apapun,” kata Lukman.

Namun, ia mengungkapkan, pihaknya akan menjadikan peristiwa penangkapan itu sebagai peringatan keras untuk seluruh aparatnya serta menjadi dasar langkah korektif dalam sistem kepegawaian di Kemenag.

Terkait pelantikan Haris sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur pada 5 Maret 2019, Lukman menegaskan hal itu sudah sesuai dengan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Itu masuk materi hukum dan tentu harus ditanyakan ke KPK. Intinya kami lakukan proses pengisian jabatan sesuai regulasi,” kata Lukman.

Lukman menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan KPK dan memberikan akses seluas-luasnya kepada KPK untuk menyidik kasus itu.

Diganti Suharso

Secara terpisah dalam rapat Pengurus Harian PPP, Sabtu, politisi senior PPP Suharso Monoarfa ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum partai, menggantikan Romahurmuziy. Suharso Monoarfa merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Ia ditunjuk atas usul Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair.

“Mestinya pengganti Romahurmuziy adalah wakil ketua umum. Tetapi tidak ada yang sanggup. Saya setuju kalau Pak Suharso jadi pelaksana tugas,” ucap Mbah Moen, panggilan Maimun Zubair, di DPP PPP.

DOK PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Surat pengunduran diri Ketua Umum PPP Romahurmuziy yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi

Rapat pengurus harian berlangsung sejak sore. Sebanyak 70 pengurus DPP PPP terdiri dari anggota mahkamah partai, majelis pakar, majelis pertimbangan maupun majelis syariah turut hadir. Rapat dipimpin oleh Sekjen PPP Arsul Sani.

Hadir pula Wakil Ketua Umum DPP PPP, antara lain Mardiono Amir Uskara, Fernita Darwis, Wardatul Asriah, Reni Marlinawati, dan Ermalena Muslim.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Amir Uskara mengatakan, Romahurmuziy diberhentikan secara tetap sebagai ketua umum dan seluruh pengurus sepakat mengangkat Suharso Monoarfa sebagai pelaksana tugas ketua umum.

“Suharso akan dikukuhkan sebagai pelaksana tugas ketua umum dalam mukernas khusus yang akan diputuskan dalam waktu dekat,” ujar Amir.

Sementara itu, Suharso mengatakan, dirinya hadir sebagai solusi dari persoalan yang sedang mendera PPP. Ia menegaskan, menjelang pemilu serentak, PPP harus membuktikan eksistensinya yakni lolos ambang batas parlemen 4 persen.

Romy merasa dijebak

Seusai diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Romahurmuziy mengatakan, ”Saya dijebak.”

Setelah diperiksa sejak Jumat malam, Romy keluar dari lobi Gedung Merah Putih KPK di Jakarta Selatan,  pada Sabtu sekitar pukul 11.30. Ia mengenakan kacamata hitam dan rompi oranye. Pada kesempatan tersebut, Romy meminta wartawan membaca ”Surat Terbuka untuk Indonesia”, yang ditulisnya di sela-sela menjalani pemeriksaan.

”Saya ingin memulai dengan pepatah Arab: Musibah yang menimpa suatu kaum akan menjadi manfaat dan faedah untuk kaum yang lain. Saya merasa dijebak dengan sebuah tindakan yang tidak pernah saya duga, saya pikirkan, atau saya rencanakan. Bahkan, firasat pun tidak. Itulah kenapa saya menerima sebuah permohonan silaturahmi di sebuah lobi hotel yang sangat terbuka dan semua tamu bisa melihatnya. Ternyata, niat baik ini justru menjadi petaka,” tulisnya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Tulisan tangan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Rommy yang diberikan kepada wartawan saat meninggalkan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Sabtu (16/3/2019). Rommy ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama.

Rommy juga mengirimkan surat ke DPP PPP yang menyatakan, pengunduran diri secara permanen sebagai Ketua Umum PPP masa bakti 2016-2021 terhitung sejak 16 Maret pukul 15.00.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Mahfud MD di Semarang mengatakan, kasus ini jangan dikait-kaitkan dengan pilpres.

“Itu tak bagus. Hukum harus tegak, ada pilpres atau tak ada pilpres,” ujar mantan Ketua MK itu.

Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, ketika jabatan politik menjadi jatah bagi orang-orang parpol, maka sangat rawan untuk disalahgunakan.

“Parpol menjadi pengendali di belakang layar kantor-kantor kementerian,” ujar Dadang. (IAN/E21/DIT/NIK/E17/E12)/Kompas Cetak