PERIKANAN: Kementerian Kelautan Perikanan Tangkap Dua Kapal Berbendera Malaysia

Ilustrasi: Kapal patroli KKP (Sumber: mukhtar-api.blogspot.com)

Jakarta, Baranews.co – Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap dua kapal berbendera Malaysia di WPP-NRI 571 ZEEI Selat Malaka. Penangkapan itu menambah daftar kapal ikan asing yang ditangkap karena masuk dan beroperasi di perairan Indonesia.

Terhitung sejak Januari hingga 11 Maret 2019, total kapal ikan ilegal yang ditangkap berjumlah 15 kapal, terdiri dari 11 kapal perikanan asing (KIA) dan 4 kapal perikanan Indonesia (KII). KIA terdiri dari 6 (enam) kapal berbendera Malaysia dan 5 (lima) berbendera Vietnam.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Agus Suherman, di Jakarta, Senin (11/3/2019) menyatakan, kedua kapal yang ditangkap, yaitu KM PKFB 1109 berukuran 50,99 gros ton dengan jumlah awak kapal 4 orang warga negara Myanmar.

Selain itu, petugas menangkap KM PPF 634 (49,07 gross ton) dengan jumlah awak kapal 5 orang warga negara Myanmar. Kapal-kapal itu ditangkap saat sedang melakukan penangkapan ikan di sekitar pukul 10.15 WIB.

SEPTIANDA PERDANA

Ilustrasi _ Dua buah kapal nelayan asing yang diledakkan di perairan Belawan Medan, Sumatera Utara, Senin (22/2).

Akhir pekan lalu, aparat pengawasan Kementerian Kelautan Perikanan menangkap 1 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam, tepatnya Jumat (8/3/2019), di perairan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) Laut Natuna Utara.

“Kapal-kapal tersebut ditangkap karena melakukan penangkapan ikan di WPP-NRI tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah RI serta menggunakan alat tangkap yang dilarang jenis trawl (pukat harimau),” kata Agus.

Kapal tersebut diduga melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar.

Saat ini, kapal-kapal itu dikawal menuju Stasiun PSDKP Belawan Sumatera Utara untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. (BM LUKITA GRAHADYARINI/Kompas Cetak)

Be the first to comment

Leave a Reply