BURUH MIGRAN: Putusan Pembebasan Siti Aisyah Diapresiasi

Siti Aisyah dikawal polisi saat meninggalkan ruang persidangan di Pengadilan Tinggi Shah Alam di Shah Alam, Malaysia, Kamis (22/3). (Sumber: Kompas/AP PHOTO/SADIQ ASYRAF)

Jakarta, Baranews.co – Lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam perlindungan hak buruh migran, Migrant Care, mengapresiasi pembebasan Siti Aisyah dari segala dakwaan oleh jaksa. Siti Aisyah, sebelumnya didakwa sebagai pembunuh kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, Kim Jong-nam, di Malaysia.

Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam, Malaysia, Senin (11/3/2019), membebaskan segala dakwaan untuk Siti Aisyah dalam perkara pembunuhan Kim Jong-Nam. Putusan itu didasarkan atas pencabutan dakwaan oleh jaksa penuntut umum atas permintaan pemerintah Indonesia.

“Kami mengapresiasi putusan bebas tersebut. Sejak kasus ini disidangkan, Migrant Care melakukan pemantauan atas proses sidang dan pemerintah Indonesia juga terlihat pro aktif membela dan memberi bantuan hukum serta langkah-langkah diplomasi,” kata Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo dalam rilis yang diterima di Jakarta.

Sebelumnya, Siti Aisyah dituntut maksimal hukuman mati karena dianggap terlibat dalam pembunuhan berencana bersama perempuan asal Vietnam, Doan Thi Huong (29). Kim Jong-nam tewas diduga akibat racun saraf VX yang diusapkan ke wajahnya pada 13 Februari 2017 di Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA).

“Migrant Care mendesak agar pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah yang komprehensif atas kepulangan Siti Aisyah, dengan memberikan upaya pemulihan nama baik dan reintegrasi sosial,” pungkas Wahyu.

KOMPAS/KRIS RAZIANTO MADA
Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana (kiri), Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI Lalu M Iqbal (kanan), pengacara Goi Soong Seng (kedua dari kanan), serta tim KBRI Kuala Lumpur, Kamis (16/8/2018), hadir dalam sidang kasus pembunuhan Kim Jong Nam, di Selangor Malaysia. Siti Aisyah asal Banten merupakan salah satu terdakwa dalam kasus yang mendapat perhatian luas dunia internaisonal.

Zulyani Evi, dari Divisi Data dan Publikasi Migrant Care, saat dihubungi terpisah, berharap pemerintah proaktif untuk membebaskan hukuman terhadap sejumlah warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Menurut catatan, ada 14 WNI di Saudi dan sekitar 112 WNI di Malaysia yang tengah menjalani proses hukum, maupun telah mendapat putusan tetap.

Moratorium

Putusan hukuman mati terhadap Siti Aisyah, menurut Migrant Care, juga tidak lepas dari perubahan politik hukuman mati Pemerintah Malaysia. Sejak akhir 2018, Pemerintah Malaysia mengambil keputusan politik hukum dengan menghapus ancaman pidana/hukuman mati terhadap 33 jenis tindak pidana yang tertuang dalam delapan Undang-Undang (UU).

Ini berbeda dengan Indonesia yang masih mencantumkan pidana mati pada sejumlah rumusan pasal. “Harapannya, Indonesia mengikuti langkah Malaysia,” imbuh Evi. (ERIKA KURNIA)/HAMZIRWAN HAMID/Kompas Cetak

Be the first to comment

Leave a Reply