KPU Coret WNA dengan KTP-el dari DPT

Ilustrasi (Sumber: geotimes.co.id)

Jakarta, Baranews.co – Komisi Pemilihan Umum telah mencoret 174 warga negara asing atau WNA dengan kartu tanda penduduk elektronik dari daftar pemilih tetap Pemilu 2019. KPU RI pun menginstruksikan jajaran KPU di daerah untuk terus menyisir kemungkinan masih adanya WNA dengan KTP-el di DPT.

Anggota KPU, Viryan Aziz (7/3/2019), di Jakarta, menyampaikan, pihaknya mendapat laporan bahwa 11 KPU provinsi telah mencoret 73 WNA dari DPT. Jumlah itu di luar data 101 WNA dengan KTP-el yang diberikan Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya, Kemendagri mengungkap adanya 1.680 WNA dengan KTP-el, 101 WNA di antaranya ada dalam DPT.

Menurut Viryan, beranjak dari fakta lapangan dan juga untuk menjaga kepercayaan publik, KPU RI meminta KPU di daerah untuk terus menyisir dan langsung mencoret nama WNA dari DPT jika menemukannya. Selain itu, KPU juga membuka pos pelaporan WNA untuk menjaring informasi mengenai hal yang sama.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Fadli Ramadhanil menyampaikan, jika ditilik dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, masuknya WNA yang mempunyai KTP-el ke DPT merupakan pelanggaran administrasi.

”Sebab, memasukkan orang dalam DPT itu, kan, sudah melalui proses coklit (pencocokan dan penelitian). Makanya, penting segera dikoreksi agar tak dijadikan alat untuk menyatakan pemilu bermasalah,” ujarnya.

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Rahmdanil pada hari yang sama menyampaikan jika ditilik dari aspek manajemen penyelenggaraan pemilu, hal yang terjadi itu merupakan pelanggaran administrasi pemilu oleh KPU.

“Karena memasukkan orang dalam DPT itu kan sudah melalui proses coklit. Makanya penting segera dikoreksi oleh KPU, agar tidak menggelinding kemana-mana dan dijadikan sebagai alat untuk menjadikan instrumen bahwa pemilu bermasalah,” ujarnya.

Ia mengatakan, yang penting dipastikan adalah penyelesaian bagaimanan membersihkan seluruh WNA dari dalam DPT. Ini membutuhkan konsolidiasu antarlembaga seperti KPU, Bawaslu, dan Kemendagri.

“Tarik menarik siapa yang harus membuka data dan memberi data harus dihentikan. Fokusnya sekarang adalah membersihkan DPT dari WNA,” kata Fadli. (Kompas Cetak)

Be the first to comment

Leave a Reply