PEMERINTAHAN: Hanya 70% Peserta Seleksi PPPK yang Lolos “Passing Grade”

Para pengurus Korpri berebut untuk bersalaman dengan Presiden Joko Widodo seusai sesi foto bersama di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (26/2/2019). Sesi foto dilakukan seusai pembukaan Rakernas Korpri di Istana Negara. (Sumber: KOMPAS/NINA SUSILO)

Jakarta, Baranews.co – Proses rekrutmen calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK sudah berlangsung untuk tenaga penyuluh pertanian, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan. Namun, disinyalir hanya 70 persen peserta seleksi yang melampaui ambang batas kelulusan (passing grade).

Lebih dari 73.000 orang mengikuti ujian nasional berbasis sepanjang 22-24 Februari 2019. Mereka mengikuti tes di 417 titik.

“Kira-kira, 30 persen (dari peserta seleksi yang nilainya) di bawah passing grade,” kata Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Menurut Bima, panitia seleksi nasional masih akan membahas data yang ada. Kemungkinan untuk memberikan kebijakan afirmasi masih akan didiskusikan oleh Panselnas bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bila kebijakan afirmasi diambil, dikhawatirkan hal ini akan membuat kualitas pendidikan ke depan jalan di tempat.

Selain itu, skor dari sertifikasi maupun kriteria lainnya belum dihitung. Faktor-faktor ini juga akan diperhitungkan dalam kelulusan para calon PPPK dari tenaga honorer kategori II (yang aktif bekerja mulai 2005). Keputusan maupun hasil rekrutmen PPPK ini, tambah Bima, akan diumumkan sebelum Pemilu 2019 berlangsung. Dalam jadwal yang ada, pengumuman akan dilakukan ‪1 Maret 2019‬.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin memastikan bahwa tidak akan ada kebijakan khusus bagi pelamar PPPK yang tak lolos nilai ambang batas.

KOMPAS/NIKOLAUS HARBOWO

Menpan RB Syafruddin ditanyai wartawan usai acara “Refleksi 2018 dan Resolusi 2019 Kemenpan RB”, di Jakarta, Kamis (31/1/2019).

“Enggak, enggak ada lagi (kebijakan khusus),” ujar Syafruddin.

Syafruddin menuturkan, hasil seleksi calon PPPK dari 360 pemerintah kabupaten/kota sudah diterima BKN. Data itu kini berada di Kemenpan RB untuk dibawa dalam rapat bersama tim panitia seleksi nasional PPPK, yang di dalamnya juga ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Masih dilihat hasilnya dulu. Tanggal 1 Maret baru akan diumumkan (hasilnya),” kata Syafruddin.

Tak perlu kebijakan khusus

Sementara itu, menurut pengajar kebijakan publik Universitas Padjajaran Bandung, Yogi Suprayogi Sugandi, kebijakan khusus bagi pelamar yang tak lolos memang tak diperlukan. Sebab, itu dapat mengganggu proses seleksi ketat yang telah dijalankan pemerintah dalam upaya mencetak tenaga honorer profesional.

“Itu, kan, sudah standar yang ditentukan, jadi (pemerintah) tetap saja pada aturan. Tidak masalah yang lolos hanya 30 persen, berarti itu bagus penyaringannya. Mereka yang masuk adalah yang terbaik,” tutur Yogi.

Yogi melanjutkan, sebenarnya yang perlu menjadi perhatian pemerintah pusat selanjutnya adalah masalah pembebanan gaji PPPK yang diserahkan kepada pemda. Sebab, kemampuan fiskal setiap daerah berbeda-beda.

“Pemda ada uangnya tidak? Jangan sampai, nanti mereka (PPPK) sudah direkrut tetapi, pemerintah tidak pernah tahu kapasitas fiskal daerah itu. Ini bisa jadi masalah baru,” ujar Yogi.

Rekrutmen PPPK akan dilakukan dalam dua fase. Pertama dilakukan pada Februari 2019 dan kedua pada Mei 2019. Secara keseluruhan, jumlah PPPK yang akan direkrut berkisar 150.000 orang.

Seleksi PPPK ini dilakukan untuk mengakomodir tenaga honorer yang sudah mengabdi lama tetapi tak bisa mengikuti tes CPNS. Umumnya, tenaga honorer ini sudah melampaui batasan usia maksimal 35 tahun untuk menjadi CPNS yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dari 438.590 tenaga honorer yang tercatat di basis data BKN, hanya 13.347 yang memenuhi syarat usia untuk mengikuti tes CPNS lalu. Sisanya tertahan syarat usia tadi. Adapun PPPK bisa diikuti tenaga honorer dengan usia antara 20 tahun sampai satu tahun sebelum batas usia jabatan tertentu. (NINA SUSILO Dan NIKOLAUS HARBOWO/Kompas Cetak)

Be the first to comment

Leave a Reply