Bantahan Keras Istana Terhadap Kritiikan “The Economist”

Presiden Jokowi (Sumber:Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta, Baranews.co – Pemerintahan Presiden Jokowi dikritik keras oleh sebuah majalah ekonomi asal Inggris, The Economist. Majalah tersebut memiliki sejumlah poin kritikan mulai dari perekonomian Indonesia, angka kemiskinan, pengangguran, suku bunga, infrastruktur hingga tenaga kerja yang kurang terampil.

Namun kritik tersebut diklarifikasi oleh pihak istana kepresidenan, pasalnya ada poin yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dicapai oleh pemerintah Indonesia.

Bagaimana serangan balik pihak istana untuk The Economist? (kil/zlf)/Sylke Febrina Laucereno – detikFinance/bh

Berikut berita selengkapnya:

1 Ekonomi RI Tumbuh

Salah satu poin yang dikritik adalah Jokowi-JK yang dinilai tak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tak sesuai dengan kampanye yang menjanjikan ekonomi bisa tumbuh 7%.

Menanggapi hal tersebut staf khusus presiden Ahmad Erani Yustika menjelfejip xaskan saat ini indikator makroekonomi Indonesia masih tetap solid dan cenderung membaik.

“Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia justru naik pada 2014 tercatat 5,01%, ini terus meningkat pada 2018 menjadi 5,17% (data kuartal III 2018),” kata Erani dalam keterangannya, dikutip, Sabtu (26/1/2019).

Dia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren penurunan sejak 2011-2015. Pada 2011 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,4% dan turun menjadi 4,9% pada 2015,”

Dia menyampaikan setelah periode tersebut pertumbuhan ekonomi menanjak kembali secara perlahan. Ini berbeda dengan negara lain yang pertumbuhan ekonominya makin turun, termasuk China.

Selain tumbuh, ekonomi Indonesia saat ini memiliki kualitas yang lebih baik. Erani menyampaikan untuk pertama kalinya sejak 2016 pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menurunkan angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan secara bersamaan. Seperti diketahui, pada periode 2005-2014 ketimpangan pendapatan terus meningkat.

Karena pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan turun menjadi 9,6% pada 2018 dibandingkan periode 2014 11%. Kemudian angka pengangguran menjadi 5,3% pada 2018 turun dari periode 2014 sebesar 5,94%. Angka ketimpangan pendapatan turun menjadi 0,38 pada 2018 dan 0,4 periode 2014.

2 Balasan Kritik Rupiah dan Infrastruktur

Majalah ini menyebutkan prospek 2019 tidak terlalu baik, karena bank sentral juga telah menaikkan suku bunga acuan sebanyak 6 kali dalam 9 bulan terakhir untuk menahan penurunan mata uang.

Staf khusus presiden, Ahmad Erani Yustika menjelaskan pada 2018 kondisi ekonomi dunia tidak berada dalam kondisi yang bugar. Hal ini membuat sebagian negara besar menggunakan kebijakan yang cenderung ketat agar stabilitas ekonomi terjaga.

Misalnya, yang menjadi faktor pendorong adalah kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) atau The Federal Reserve (The Fed), kenaikan harga minyak dan dampak perang dagang AS dan China.

“Kondisi tersebut menyebabkan tekanan pada neraca transaksi berjalan dan nilai tukar. Dengan berbagai kondisi yang terjadi, kenaikan suku bunga dilakukan oleh hampir seluruh bank sentral dengan besaran yang berbeda,” kata Erani dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019).

Menurut data Bank Indonesia (BI) suku bunga acuan di Turki naik dari 8,25% pada Januari 2018 menjadi 24% pada Desember 2018. Korea Selatan naik dari 1,5% menjadi 1,75% Hong Kong naik dari 1,75% menjadi 2,75%.

India naik dari 6% menjadi 6,5% Filipina naik dari 3% menjadi 4,75%. Argentina naik dari 26,28% menjadi 60,31% dan Meksiko naik dari 7,25% menjadi 8,25%

“Selain lewat kebijakan moneter, pemerintah juga mengeluarkan beberapa langkah untuk menguragi tekanan pada neraca transaksi berjalan, seperti menaikkan PPh barang impor, penggunaan B20 untuk mengurangi impor BBM,” ujar Erani.

Kemudian infrastruktur juga masuk dalam poin kritik The Economist. Erani menjeaskan Rilis World Economic Forum 2017-2018, infrastruktur bukan lagi menjadi tiga masalah utama daya saing di Indonesia.

Dia menyebutkan pada tahun-tahun sebelumnya, infrastruktur bersama dengan korupsi dan inefisiensi birokrasi menjadi masalah utama di Indonesia.

Pembangunan infrastruktur telah menempatkan Indonesia menjadi negara yang berdaya saing. “Selain itu, infrastruktur juga mampu menekan inflasi ke level terendah dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Erani.

Pada bagian lain, infrastruktur menjadi cara pemerintah untuk menjamin keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Selama ini, pembangunan infrastruktur terfokus di Jawa dan kini sudah disebar ke seluruh kawasan,” imbuh dia.

Kemudian, pemerintah juga memastikan pembangunan infrastruktur akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang (kesinambungan pembangunan).

3 Kondisi Tenaga Kerja 

The Economist menyebut di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo sektor ketenagakerjaan masih kurang baik. Mereka menyebut tenaga kerja di Indonesia masih belum terampil namun menuntut upah yang tinggi.

Pihak istana memberikan tanggapan terkait kritik yang diberikan The Economist. Staf khusus presiden Ahmad Erani Yustika menjelaskan saat ini ada beberapa data yang menunjukkan perkembangan menggembirakan.

Pertama, Erani menyebut porsi tenaga kerja formal justru terus meningkat. Pada Agustus 2014 porsi tenaga kerja formal mencapai 40% dan meningkat menjadi 43% pada Agustus 2018.

“Hal ini menggambarkan kualitas tenaga kerja yang semakin membaik,” kata Erani dalam keterangannya, Sabtu (26/1/2019).

Kemudian dia menjelaskan untuk porsi tenaga kerja setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu menurun. Pada Agustus 2014, porsi tenaga kerja yang berstatus setengah penganggur dan pekerja paruh waktu masing-masing 22% dan 6,6% dari tenaga kerja, sedangkan pada Agustus 2018 masing-masing 22,7% dan 8,4%.

Selain angka pengangguran yang menurun. Produktivitas tenaga kerja Indonesia juga terus mengalami peningkatan.

Berdasarkan data International Labour Organization (ILO) menunjukkan produktivitas pekerja pada periode 2014-2018 tumbuh sebesar US$ 1.408 atau 18%. Peningkatan itu masih lebih baik dari periode 2009-2013 yang hanya naik sebesar US$ 1.122 atau 17 persen.

“Pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada aspek produktivitas semata, namun juga fokus pada peningkatan kualitas SDM agar dalam jangka panjang produktivitas tenaga kerja semakin baik,” tambah dia.

Sementara itu untuk mendorong produktivitas, pemerintah juga berupaya meningkatkan upah minimum yang disesuaikan dengan kemampuan pelaku industri. Rata-rata upah minimum provinsi (UMP) secara nasional sepanjang 2014-2019 naik 60%.

Untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang siap kerja dan ahli di bidangnya. Pemerintah saat ini telah mendorong program vokasi yang bekerja sama dengan pelaku industri. *

Be the first to comment

Leave a Reply