Inalum Gandeng KPK, Berantas Korupsi di Tubuh Holding BUMN Tambang

Sumber: detikcom/Danang Sugianto

Jakarta, Baranews.co – PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggelar sosialisasi pencegahan praktik korupsi dan gratifikasi. Dalam acara ini juga dilakukan penandatangan MoU antara Inalum dan KPK.

Penandatangan MoU itu dilakukan langsung oleh Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dan Ketua KPK Agus Rahardjo. Isi berisi tentang komitmen Inalum untuk mencegah adanya korupsi dan gratifikasi di tubuh holding BUMN Tambang

“Pak Agus kita ingin agar BUMN yang ada di Inalum seperti Antam, Timah, PTBA dan Freeport bisa membantu KPK untuk membangun perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik. Untuk itu kami mohon bantuannya,” kata Budi sebelum penandatanganan MoU di Ritz Carlton Pacific Place, Jakarta (10/12/2018).

Budi mengatakan, holding BUMN tambang merupakan grup perusahaan yang sangat besar, apalagi sebentar lagi PT Freeport Indonesia akan bergabung. Ada banyak uang yang akan dipergunakan dalam hal operasional nantinya.

Expenses kita sekitar Rp 40 triliun itu di luar Freeport, kalau ditambah Freeport ada Rp 60 triliun, itu amount yang sangat besar. Dengan Freeport mungkin expenses kita Rp 60 triliun setahun,” tambahnya.

Niatan itu disambut baik oleh KPK. Agus mengatakan, memang dalam operasional sebuah perusahaan sangat erat dengan potensi adanya korupsi dan gratifikasi. Untuk itu perlu komitmen dari perusahaan itu sendiri untuk menjalankan bisnis dengan benar.

“Perjalanan kita dalam berusaha betul serta kaitannya dengan konflik interest. Seperti memberi hadiah atau gratifikasi. Dilarang memberikan suap. Contoh saya urus kok lama sekali izinnya tidak keluar. Tapi kalau seperti itu harusnya laporkan, bisa laporkan ke KPK,” tegasnya.

Dia pun meminta agar Inalum dan seluruh lingkungan holding BUMN benar-benar menjaga komitmen yang diteken hari ini. Agus mengingatkan bahwa penandatangan MoU belum tentu sebuah perusahaan benar-benar bebas dari korupsi ataupun gratifikasi.

“Saya tidak mau hanya berjanji. Saya sering lihat orang yang berjanji di depan kami terus kena OTT juga. Jadi jangan hanya sekedar tanda tangan perjanjian,” tegasnya. (fdl/fdl)/Danang Sugianto – detikFinance/bh

Be the first to comment

Leave a Reply