Rendang Atau Soto: Globalkan Kuliner Indonesia Pemerintah Diminta Solid

Pertemuan persiapan jelang Konferensi Global Ekonomi Kreatif (6-8 November 2018). (Sumber: ABC News/wcce.id)

Sejak awal tahun 2018, Pemerintah Indonesia telah menetapkan beberapa makanan lokal sebagai kuliner nasional. Namun sebagai penyumbang terbesar PDB ekonomi kreatif, gaung kuliner Indonesia di pasar global dinilai belum maksimal. Untuk mengatasi hal itu, sejumlah lembaga pemerintahan terkait diminta untuk lebih fokus dan solid.

Oleh: Nurina Savitri

Baranews.co – Tahun lalu, media asal Amerika, “CNN“, kembali menobatkan rendang sebagai salah satu makanan terlezat di dunia, setelah sebelumnya sajian khas Minang ini mendapat predikat serupa di tahun 2011.

Di dalam negeri, rendang ternyata hanyalah satu dari lima makanan lokal yang ditetapkan Kementerian Pariwisata Indonesia sebagai kuliner nasional. Empat makanan lainnya adalah soto, nasi goreng, sate dan gado-gado.

Di saat yang bersamaan, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Indonesia hanya menetapkan soto sebagai makanan nasional dari negara ini.

Kuliner sendiri adalah penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar dari sektor ekonomi kreatif di Indonesia.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, menyebutkan, kuliner menyumbang 41,40 persen dari PDB ekonomi kreatif. Fesyen adalah penyumbang terbesar kedua dengan besaran 18,01 persen, disusul oleh kriya dengan 15,4 persen.

Menurut Santhi Serad, praktisi kuliner dan pendiri komunitas Aku Cinta Makanan Indonesia (ACMI), faktor penyumbang PDB terbesar dari sektor kuliner adalah pasar dalam negeri. Industri makanan dan minuman, sebut Santhi, tengah meningkat di Indonesia.

“Walau waralaba luar banyak tetapi jika dihitung dengan warung-warung kecil ya memang besar sekali kontribusinya. Tetapi kalau lihat dari statistik untuk ekspor malah kecil.”

Di sisi lain, kata Santhi, meski industri kuliner Indonesia berkembang, polaritasnya masih kalah dibanding negara tetangga. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi.

“Sebagai contoh, Vietnam jika bermigrasi dalam jumlah besar ke suatu negara, mereka hidup dan berkembang. Ada kebutuhan bumbu bagi orang-orang yg tinggal di negara tersebut, dan akhirnya muncul resto-resto Vietnam,” jelasnya.

“Butuh bumbu dalam jumlah besar untuk support (mendukung) restoran Vietnam di negara tersebut.”

Sementara bisnis kuliner Indonesia di luar negeri, sebut Santhi, hingga saat ini masih belum merupakan bisnis yang serius dan bisa diperluas.

“Kebanyakan bisnis untuk “surviving” atau “mengisi waktu”. Bumbu-bumbu yang available (tersedia)-pun akhirnya hanya untuk skala kecil atau kebutuhan rumah tangga,” ujarnya.

Santhi juga menyoroti upaya promosi kuliner nasional yang dinilainya kurang maksimal.

“Sebenarnya upaya yang dilakukan saat ini sudah lumayan, sudah ada makanan yang ditetapkan sebagai makanan nasional, walapun makanan Indonesia itu banyak dan satu makanan belum bisa mewakili Indonesia.”

“Hanya saja kami, sebagai praktisi kuliner, masih bingung. Kemenpar punya daftar, Bekraf juga punya.”

Ia lalu berpendapat, upaya promosi kuliner di tingkat global seharusnya dilakukan secara solid dan berjangka.

“Bekraf sebenarnya sudah menetapkan soto sebagai kuliner nasional kan, tapi belakangan saya dengar mereka mengajukan kopi.”

“Bagus sebenarnya, hanya saja seharusnya dalam periode tertentu promosi itu harus fokus, dan semestinya antar lembaga saling bersinergi.”

“Artinya mau lembaga manapun selama mewakili Pemerintah Indonesia, semestinya harus mengangkat program yang sama,” tutur pemilik kebun herbal ini.

Kegelisahan senada juga dialami Nilam Sari, salah satu pemilik PT Baba Rafi Indonesia -waralaba yang menjual makanan kebab dengan cita rasa Indonesia.

Ia mengatakan, tak penting jumlah makanan nasional yang diusung, asalkan semua pihak terkait mau bersatu untuk mengkomunikasikan kepada warga Indonesia apa makanan yang ditonjolkan dan bagaimana cara memperkenalkannya.

“Sayangnya pihak-pihak terkait ini seakan berlomba menghabiskan anggaran bukannya duduk bersama membicarakan tujuannya apa. Masing-masing instansi punya target sendiri ketimbang duduk bersama kemudian memformulasikan strategi bagus bagaimana makanan Indonesia ini supaya terkenal,” utara pemilik 1300 gerai di 9 negara ini.

Menurut Nilam, upaya mempromosikan kuliner Indonesia di pasar Global masih jauh dari berhasil karena Pemerintah, dinilainya, tidak membantu memfasilitasi supaya makanan Indonesia bisa dibawa ke level internasional.

“Mereka selalu bilang ‘kami sudah memfasilitasi, lewat expo, lewat pameran, dimasukkan ke media’, cuma sebatas itu? tidak ada langkah lanjut yang kongkret.”

Ia lantas mencontohkan upaya serupa di Malaysia di mana pengusaha kuliner yang sukses di negara itu bisa mendapat bantuan maksimal.

“Kalau misalkan di Malaysia, mereka (pengusaha) punya brand kuliner, kemudian sukses di negaranya, lebih dari satu tahun berdiri PT-nya, kemudian mau ekspansi ke luar negeri, dia akan dikasih pinjaman, biaya hidup setidaknya, dan 90 persen dari biaya yang dia perlukan.”

Nilam kemudian menambahkan, “Itu nol persen bunga dan bisa dikembalikan sampai 30 tahun. Di Indonesia kan nggak ada. Saya pernah mencoba bicara dengan Bekraf, mereka bilang cuma regulator, saya bicara dengan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), mereka bilang mereka hanya pembuat kebijakan sesuai dengan Undang-Undang.”

Harapan adanya perubahan regulasi

Tahun ini, Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Global Ekonomi Kreatif (WCCE) pertama di dunia, yang berlangsung pada tanggal 6-8 November 2018 di Bali.

Bagi praktisi kuliner seperti Santi, pertemuan seperti WCCE diharapkan bisa mengubah beberapa regulasi penting terkait keberlangsungan industri ekonomi kreatif, utamanya kuliner.

“Kalau misalnya Pemerintah ingin mengangkat kopi, konferensi seperti WCCE inilah sebenarnya saatnya beberapa regulasi bisa diperbaiki. Seperti aturan Kementerian soal roastery (tempat pengolahan kopi) yang mengatakan roastery itu harus dari yang besar-besar.”

“Justru sekarang yang sedang booming itu micro-roastery, yang skalanya kecil-kecil.” jelasnya.

Ekonomi kreatif dinilai potensial

Berbicara kepada ABC sebelum WCCE berlangsung, Kepala Bekraf, Triawan Munaf, mengatakan, sumbangan sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia merupakan yang terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Korea Selatan.

“Kita jauh di atas negara-negara lain, artinya peran si eknomi kreatif sebagai penopang ekonomi itu sangat tinggi. Untuk itu, kita dengan populasi yang sedemikian besarnya, dengan keragaman budaya yang sedemikian luasnya dan juga talenta-talenta yang kita miliki, sudah saatnya kita mengatakan bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep yang inklusif, untuk siapa saja,” utaranya.

Ekosistem ekonomi kreatif, sebut Triawan, berpeluang menyediakan potensi yang tak terbatas.

“Ekonomi kreatif itu kan semuanya, modalnya, gagasan, ide, imajinasi, tidak akan ada habisnya terutama dikaitkan dengan budaya kita yang seharusnya bisa kita capitalize, bisa kita monetisasi dengan ekosistem yang benar,” paparnya. (ABC News/swh).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*