PENYAKIT TIDAK MENULAR: Penanganan Kanker Agar Jadi Prioritas Nasional

Pembukaan diskusi “Pentingnya Perlindungan Hak Pasien Kanker Perempuan atas Akses Pelayanan Kesehatan di Era JKN” oleh Ketua Umum Organisasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Erni Guntarti Tjahjo Kumolo, Kamis (8/11/2018), di Kementerian Kesehatan, Jakarta. (Sumber: INSAN ALFAJRI UNTUK KOMPAS)

Jakarta, Baranews.co – Sebanyak 279.078 penderita kanker terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat pada 2016. Jumlah ini termasuk tinggi dan belum mencerminkan total jumlah penderita kanker. Komitmen bersama diperlukan untuk menjadikan penanganan kanker dan penyakit tidak menular lainnya sebagai prioritas pembangunan kesehatan, terutama terkait upaya deteksi dini.

Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan, prevalensi kanker di Indonesia naik dari 1,4 persen (2013) menjadi 1,8 persen. Sementara statistik kanker global atau Globocan 2018 mencatat terdapat 348.809 kasus baru kanker terjadi di Indonesia. Kasus kanker payudara cukup mencolok, yaitu 58.256 (30,9 persen) dari 188.231 total kasus kanker pada perempuan.

”Kanker payudara menempati urutan teratas, yaitu 24,3 persen. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menyelamatkan bangsa ini,” kata dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Budi Hidayat, dalam diskusi Pentingnya Perlindungan Hak Pasien Kanker Perempuan atas Akses Pelayanan Kesehatan Berkualitas di Era JKN, Kamis (8/11/2018), di Kementerian Kesehatan, Jakarta.

Budi mengatakan, tingginya kasus kanker di Indonesia disebabkan proses deteksi dini kanker belum maksimal. Sekitar 65 persen kasus kanker, baru diketahui ketika sudah stadium lanjut (3 dan 4). Selain pengobatan yang memakan biaya besar, pengidap kanker stadium lanjut juga berisiko meninggal dua kali lebih besar ketimbang kanker stadium awal.

“Melihat kondisi ini, kita perlu menjadikan kasus kanker sebagai isu nasional. Di samping itu, proses deteksi dini kanker harus berkelanjutan,” kata dia.

Budi berpendapat, komitmen bersama diperlukan untuk menjadikan penanganan kanker dan penyakit tidak menular lainnya sebagai prioritas pembangunan kesehatan. Ini bisa dimulai dengan membuat sistem deteksi dini kanker di seluruh wilayah di Indonesia.

”Artinya, deteksi dini kanker ini dijadikan sebagai program nasional, diterapkan di seluruh wilayah, dan tidak berhenti sekadar imbauan,” katanya.

Dia mencontohkan tentang deteksi dini kanker di Inggris. Dari 100 perempuan, ada 96 perempuan yang dinyatakan tidak terdeteksi kanker. Sementara 4 perempuan lainnya harus menjalani tes lanjutan. ”Meski tidak terdeteksi kanker, 96 perempuan tersebut tetap diperiksa pada tiga tahun berikutnya. Di Indonesia, hal seperti ini yang belum ada,” kata Budi.

Lintas sektor

Kepala Subdit Penyakit Kanker dan Pembuluh Darah Kementerian Kesehatan, Asik, mengatakan, untuk menjadikan kanker sebagai isu nasional, pelaksanaannya harus lintas sektor. Peran pemerintah daerah juga penting untuk memastikan deteksi dini kanker bisa berjalan di wilayah masing-masing.

 

“Deteksi dini kanker sudah berjalan, tetapi memang belum masif,” kata dia.

Di satu sisi, kata Asik, ini disebabkan oleh fasilitas deteksi dini kanker yang belum ada di semua puskesmas di Indonesia. Di sisi samping itu, untuk deteksi dini kanker payudara juga membutuhkan anggaran karena proses tersebut tidak ditanggung Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

“Dengan menempatkan kanker sebagai isu nasional, paradigma melihat persoalan tersebut harusnya berubah dari pengobatan ke pencegahan,” kata Asik.

Ketua Cancer Information and Support Cencer (CISC) Aryanthi Baramuli Putri mengatakan, penanganan kanker sebagai isu nasional diperlukan untuk mempercepat program deteksi dini kanker payudara dan serviks yang dimulai sejak 2015. Program itu diselenggarakan oleh Organisasi aksi solidaritas Era Kabinet Kerja.

“Harapannya deteksi dini kanker ini bisa mencakup perempuan di seluruh Indonesia,” kata dia. (INSAN ALFAJRI)/YOVITA ARIKA/Kompas Cetak

Be the first to comment

Leave a Reply