KASUS PROYEK MEIKARTA: Bupati Bekasi Cicil Pengembalian Uang Suap

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif memberi keterangan tentang penangkapan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dugaan penerimaan hadiah (Sumber: SUCIPTO UNTUK KOMPAS)

Jakarta, Baranews.co – Sejumlah tersangka dalam perkara suap terkait pengurusan perizinan proyek Meikarta mulai mengembalikan uang yang pernah diterimanya. Selain Bupati Bekasi, Jawa Barat, non aktif, Neneng Hasanah Yasin, juga Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Bekasi, Jabar, Neneng Rahmi yang menyerahkan uang kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Rabu (7/11/2018), Neneng Hasanah sudah mengembalikan uang dengan cara mencicil. Pengembalian tahap pertama sebesar Rp 3 miliar diserahkan ke penyidik KPK. Diduga, total dana suap yang diterimanya mencapai Rp 7 miliar. “Secara bertahap akan dilakukan pengembalian berikutnya,” kata Febri.

KOMPAS/WAWAN H PRABOWO

Tersangka kasus suap izin Meikarta yang juga Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta, usai menjalani pemeriksaan, Senin (22/10/2018). Ini merupakan pemeriksaan perdana Neneng setelah menjadi tahanan KPK terkait kasus suap izin proyek Meikarta.

Neneng Rahmi sebelumnya juga telah mengembalikan uang sebesar 90 dollar Amerika Serikat saat KPK melakukan penangkapan pada 15 Oktober lalu. “Kami hargai sikap kooperatif ini dan mengingatkan pihak-pihak Lippo atau pemerintah Kabupaten Bekasi agar bersikap kooperatif dalam proses pemeriksaan yang masih berlangsung ini, dan tidak menyembunyikan informasi sebenarnya,” ujar Febri.

Sikap kooperatif, tambah Febri, akan membantu meringankan siapapun, baik perorangan maupun korporasi. Sejauh ini, dari rangkaian pemeriksaan KPK terhadap lebih dari 40 saksi dan tersangka, sejumlah keterangan yang disampaikan menguatkan indikasi dugaan suap yang diberikan terkait kepentingan perizinan Meikarta sebagai proyek atas nama korporasi.

Juru bicara KPK Febri Diansyah memberi pernyataan kepada wartawan tentang penetapan tiga tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan suap pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (7/11/2018). Ketiga tersangka baru tersebut yakni mantan Wakil Bupati Malang periode 2010-2015 yang berperan sebagai pihak swasta Ahmad Subhan, Direktur PT Sumawijaya Achmad Suhawi, dan pihak swasta Nabiel Titawano. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Perkara ini berawal dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada 15 Oktober 2018. Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro diduga berupaya memuluskan perizinan pembangunan Meikarta seluas 774 hektare yang dikerjakan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), anak perusahaan Lippo Group. Upayanya dilakukan dengan menyuap pejabat di pemerintah Kabupaten Bekasi.

Dari total komitmen Rp 13 miliar, realisasi pemberian diduga baru Rp 7 miliar. Dana tersebut diberikan kepada Kepala Dinas Kabupaten Bekasi dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Pemberian dilakukan sejak April hingga Juni 2018.

PRAYOGI DWI SULISTYO UNTUK KOMPAS

CEO Lippo Group James Riady

Saat proses pemeriksaan saksi, sejumlah pejabat dari Lippo Group maupun PT MSU turut diminta keterangan KPK terkait persoalan pemberian uang dalam pengurusan izin yang mengacu pada aturan perusahaan. Bahkan CEO Lippo Group James Riady pun diminta keterangannya pekan lalu.

Secara terpisah, Rimawan Pradiptyo dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, menyatakan, mengacu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, korporasi dapat diminta pertanggunjawabannya jika tak ada upaya pengendalian anti korupsi di perusahaan. “Dari kecenderungan suap mengindikasin tak adanya sistem pengendalian,” kata Rimawan. (RIANA A IBRAHIM/Kompas Cetak)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*