PERSATUAN INDONESIA: Kebijakan Daerah Otonom yang Perlu Ditinjau .…

Petani yang tergabung dalam Serikat Petani Karawang berunjuk rasa menolak rancangan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Karawang tahun 2011-2031 di halaman kantor Bupati Karawang, Jawa Barat, Senin (12/12). Rencana tata ruang dinilai mengancam petani dan sektor pertanian daerah lumbung padi itu akibat alih fungsi lahan secara masif. (Sumber: Kompas/Mukhamad Kurniawan)

Persatuan Indonesia terus menghadapi tantangan. Kebijakan yang lahir dari otonomi daerah perlu dikaji ulang dengan melihat dampak bagi masyarakat. Sebab, ada beberapa kebijakan di daerah otonom yang melandasinya dengan ajaran agama tertentu. Hal ini tentunya membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa tang dan ancaman bagi Idologi Pancasila.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, urusan agama merupakan urusan mutlak nasional. Untuk itu, kebijakan bercorak agama tertentu perlu dikaji ulang di daerah otonom.

“Agama di daerah otonom saat ini sudah masuk ke ranah kebijakan berbentuk peraturan daerah. Ada juga APBD yang dialokasikan untuk itu. Otonomi daerah seharusnya memberi ruang demokrasi bagi semua,” kata Robert dalam Diskusi Kebangsaan “NKRI, Federal, atau Teokrasi” di Jakarta, kemarin.

Selain Robert, hadir pula dalam diskusi tersebut Presiden Partai Keadilan Sejahtera Sohibul Iman, Pengajar Universitas Bung Karno Ade Reza Hariadi, dan Ahli Psikologi Politik UI Hamdi Muluk.

Robert mengatakan, otonomi daerah semestinya menaungi segala kepentingan komunitas lokal termarjinal. Hal itu merupakan wujud demokrasi bagi seluruh masyarakat pada tingkat kebijakan negara. Untuk itu, implementasi otonomi daerah perlu dikaji lagi secara proporsional.

Namun begitu, Robert mengatakan bahwa otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk memberi perhatian ke daerah. Meski penerapannya belum sempurna, ia mengatakan bahwa otonomi daerah mampu menjaga Indonesia tetap utuh. Keyakinan itulah yang harus dianut oleh setiap komponen bangsa Indonesia melihat persatuan dalam otonomi daerah.

Ia mengatakan, otonomi daerah bukan merupakan konsep murni dari federasi. “Kalau federasi, beberapa negara sepakat bergabung menjadi satu. Kalau otonomi daerah, kita sudah bersatu, kemudian diberi kemandirian untuk mengelola pemerintahan di daerah. Itu percampuran konsep dari beberapa fondasi ketatanegaraan di dunia yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia,” katanya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN (AIC)

Diskusi Perancang UU -Diskusi dan lokakarya yang di gelar Kemenkumham,di Jakarta, Selasa (17/11) mengambil tema “Peningkatan Profesionalitas Perancangan Perundang-undangan”. Hadir sebagai pembicara (dari kiri ke kanan) Widodo Ekatjahjana (Dirjen Peraturan Perundangan-undangan Kemenkumham), Karjono (Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganKemenkumham) moderator, Saldi Isra (Guru Besar Hukum Tata Negara UNAND) dan Kurniasih (Direktur Produk Hukum Daerah Kemendagri).

Sementara ahli Psikologi Politik UI Hamdi Muluk mengatakan, identitas kebangsaan Indonesia saat ini sudah final. Untuk menyempurnakan identitas itu, kebijakan-kebijakan bisa dibangun atas dasar kepentingan identitas kebangsaan Indonesia.

“Indonesia ini unik. Kita terdiri dari berbagai suku dan daerah yang berbeda-beda, tetapi memiliki imajinasi kebangsaan yang sama. Untuk itu, ini perlu dijaga,” ujar Hamdi menambahkan. (Sucipto)/SUHARTONO/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*