4 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Jalankan Kemandirian Ekonomi

Dalam empat tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat. Di tengah perlambatan global, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen di semester I tahun 2018, lebih tinggi dari semester I tahun sebelumnya yang hanya 5,01 persen.

Manado, Baranews.co – Dalam empat tahun kepemimpinan Joko Widodo-Jusuf Kalla, fundamental ekonomi Indonesia relatif kuat. Di tengah perlambatan global, pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen di semester I tahun 2018, lebih tinggi dari semester I tahun sebelumnya yang hanya 5,01 persen.

Tak hanya sekedar tumbuh, ekonomi nasional juga berkualitas. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dalam empat tahun terakhir, indikator sosial Indonesia membaik. Tingkat kemiskinan di level satu digit, yaitu sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Rasio gini dan tingkat pengangguran tahun 2018 menurun masing-masing sebesar 0,389 persen dan 5,13 persen.

“Momentum ini harus kita kuatkan dengan menciptakan masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Mental dan pola pikir masyarakat perlu diubah dari yang sederhana hanya pada pemenuhan kebutuhan menjadi memiliki jiwa wirausaha,” ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono dalam Rembuk Nasional Gerakan Indonesia Mandiri bertajuk “Kemandirian Ekonomi untuk Indonesia Maju”, di Hotel Four Point, Manado, Sabtu (27/10).

Ia mengatakan untuk mengubah pola pikir, pemerintah menjalankan berbagai kebijakan yang mendorong kemandirian masyarakat. Misalnya meningkatkan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Sejak Januari 2018, suku bunga KUR efektif per tahun telah diturunkan menjadi 7 persen dari semula 9 persen. Selain itu, penyaluran KUR diprioritaskan ke sektor produksi seperti pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan,” kata Susiwijono.

Untuk sektor kehutanan, pemerintah mendorong kemandirian ekonomi melalui percepatan proses pengurusan dan pembagian izin hutan sosial sebagai bagian reforma agraria. Aset tersebut nantinya dapat digunakan rakyat sebagai modal menciptakan sumber ekonomi mandiri, produktif, dan berkelanjutan.

Langkah yang sudah terlaksana adalah penyederhanaan dan perpanjangan masa berlaku Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pemberian subsidi biaya sertifikasi SVLK dan biaya penilikan (surveillance), serta pelatihan bagi UMKM.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan vokasi yang terstandarisasi. Kebijakan ini dituangkan dalam roadmap kebijakan pengembangan vokasi di Indonesia tahun 2017-2025.

Sebagai contoh, saat ini sudah dilaksanakan pilot project kurikulum SMK Kopi pertama di Indonesia. Pendidikan ini diharapkan akan menghasilkan SDM yang mumpuni dari hulu ke hilir dalam hal kopi, yang sangat relevan dengan tren di dunia.

Pemerintah juga membangun infrastruktur seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun Non-PSN untuk meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya ekonomi. Di luar itu pemerintah membangun infrastruktur nonfisik seperti Kawasan Industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjalankan sistem perizinan terintegrasi (Online Single Submission). “OSS sudah memberikan pelayanan perizinan berusaha yang mengeluarkan satu identitas perizinan berusaha (NIB) dan satu format perizinan berusaha (Izin Usaha dan Izin Operasional/Komersial) secara elektronik,” tutur Susiwijono.

 

Sumber: Investor Daily

Be the first to comment

Leave a Reply