PEMILU 2019: Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Berkonsultasi ke Bawaslu

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait dipilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018). (Sumber: KOMPAS/PRADIPTA PANDU)

Jakarta, Baranews.co – Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin melakukan audiensi terkait evaluasi pelaksanaan kampanye ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Langkah itu bertujuan untuk memastikan tim kampanye Jokowi-Ma’ruf berada pada jalur dan koridor yang berlaku.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, saat mendatangi kantor Bawaslu di Jakarta, Kamis (25/10/2018), menyampaikan, kunjungan ke Bawaslu adalah untuk berkonsultasi tentang aturan kampanye dan mendalami peraturan yang berlaku.

“Kunjungan ini agar kami paham terkait dengan aturan kampanye yang ada di UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu. Peraturan tersebut juga harus sama dengan sudut pandang komisioner Bawaslu dan jajarannya di tingkat bawah,” ujar Arsul.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Sekjen PPP Arsul Sani

Arsul menjelaskan, selain untuk mendalami peraturan tentang kampanye, kunjungannya juga bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait perbedaan pandangan antara pihaknya dengan Bawaslu.

“Kami sampaikan pandangan kami dan pandangan Bawaslu ada perbedaan atau tidak sehingga dapat diselaraskan. Ini harus jelas agar apa yang kami anggap katakanlah tidak melanggar tetapi dipandang Bawaslu sebagai potensi pelanggaran tidak berkelanjutan,” tuturnya.

Arsul datang bersama dengan Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf, Erick Thohir. Namun, Erick enggan berkomentar lebih jauh mengenai kunjungannya tersebut.

KURNIA YUNITA RAHAYU

Komisioner Badan Pengawas Pemilu RI Ratna Dewi

Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menilai kunjungan TKN Jokowi-Ma’ruf merupakan langkah positif partai politik di dalam kegiatan kampanye. Hal ini karena tim kampanye ingin mendengarkan, berdiskusi, dan berkonsultasi tentang hal-hal apa saja yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye.

“Bawaslu punya kewenangan pengawasan terhadap penegakan hukum. Kami hanya mengarahkan kegiatan atau hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kampanye. Kami lebih mengarahkan pesan-pesan sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi kesalahan dan jangan sampai terjadi pelanggaran,” katanya. (PRADIPTA PANDU/Harian KOMPAS)

Be the first to comment

Leave a Reply