PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA 2018: Kerja Sama Perkuat Tiga Sektor

Bali Fintech Agenda – (dari kiri ke kanan) Ketua Dewan Stabilitas Keuangan IMF Mark Carney, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Presiden Grup Bank Dunia Jim Yong Kim, Presiden RI Joko Widodo, Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Ketua Komite Moneter dan Keuangan Internasional IMF Lesetja Kganyago berfoto bersama dalam seminar “The Bali Fintech Agenda” yang menjadi bagian dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional – Bank Dunia 2018, di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10/2018). Bali Fintech Agenda akan menjadi kerangka kerja untuk mencapai Sasaran Pembangungan Berkelanjutan (SDGs) terutama bagi negara-negara berpendapatan rendah yang akses penduduknya terhadap layanan keuangan masih rendah. (Sumber: KOMPAS/WAWAN H PRABOWO).

Nusa Dua, Bali, Baranewsco –Sebanyak 189 negara anggota Dana Moneter Internasional-Bank Dunia sepakat memperkuat tiga sektor untuk menghadapi ketidakpastian perekonomian dan keuangan global. Upaya itu tertuang dalam tiga kunci pokok, yaitu peningkatan kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral, kerja sama moneter dan fiskal, serta memperbaiki fundamen perekonomian domestik.

Berbagai upaya itu juga perlu ditopang pengembangan teknologi digital dan ekonomi inklusif. Penguatan sumber daya manusia dan peran sektor swasta dalam menciptakan lapangan kerja juga mesti terus ditingkatkan.

Poin-poin itu tertuang dalam Komunike Komite Moneter dan Keuangan Internasional (IMFC) dan Komunike Komite Pembangunan IMF-Bank Dunia pada Jumat (12/10/2018) dan Sabtu (13/10) di Nusa Dua, Bali. Hasil sidang kedua komite itu merupakan agenda utama Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018.

Para pembuat kebijakan moneter dan keuangan juga menyepakati Piagam Tekfin Bali sebagai paduan dari kebijakan dalam pengembangan teknologi finansial (tekfin) yang dikeluarkan IMF dan Bank Dunia. Piagam yang diinisiasi Indonesia itu terdiri dari 12 prinsip pengembangan tekfin.

Ketua IMFC IMF-Bank Dunia Lasetja Kganyago mengatakan, kerentanan keuangan, ketegangan perdagangan dan geopolitik, serta kondisi utang global yang meningkat, mengancam prospek pertumbuhan ekonomi. Untuk mengatasinya, setiap negara perlu bekerja sama dan membangun kebijakan penyangga yang fleksibel dan adaptif terhadap ketidakpastian global.

“Kami bekerja sama untuk mengurangi ketidakseimbangan global melalui reformasi struktural, ekonomi infklusif, memperkuat jaring pengaman keuangan global, dan mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagaimana dikemukakan Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, utang yang meningkat meningkat bisa menembulkan kerentanan. Utang global, menurut data IMF, mencatat rekor, yakni 182 triliun dollar AS. Nilai itu -yang 60 persen lebih tinggi dari utang pada 2007- setara dengan 224 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Direktur Eksekutif IMF Juda Agung, mengungkapkan, dalam pertemuan IMFC itu, semua negara mendorong modernisasi perdagangan yang bebas, adil, dan saling menguntungkan. Kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral antarnegara, regional, dan global, perlu terus ditingkatkan.

Di sektor moneter, kerja sama bilateral dapat dilakukan untuk membangun jaring pengaman sistem keuangan dan moneter. Indonesia telah bekerja sama secara bilateral dengan bank sentral Singapura dan China.

“Di ranah domestik, setiap negara anggota IMF-Bank Dunia diharapkan memperbaiki fundamen ekonomi melalui reformasi struktural,” kata Juda.

Yang tak kalah penting, lanjut Juda, IMF merasa perlu memperkuat sumber daya agar perannya dalam jaring pengaman keuangan global semakin kuat. Salah satu caranya dengan memperkuat cadangan dalam bentuk penambahan kuota saham bagi negara-negara berkembang. Dengan tambahan kuota saham itu, suara negara berkembang di internal IMF semakin kuat dan porsi dana pinjaman bisa semakin besar.

Sementara itu, Komite Pembangunan IMF-Bank Dunia menyerukan, implementasi kebijakan penting untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Kebijakan itu, misalnya, membangun sistem keuangan yang berdaya tahan dan berkelanjutan, serta mengelola dan merestrukturisasi utang luar negeri.

Selain itu, pembangunan sumber daya manusia, pengembangan tekfin, dan ekonomi inklusif, tertuama bagi usaha mikro kecil dan menengah, perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Komite Pembangunan IMF-WB menyambut baik Program Proyek Pembangunan Sumber Daya Manusia, serta peluncuran Indeks Sumber Daya Manusia dan Agenda Tekfin Bali.

Mitigasi modal asing

Dalam diskusi panel kebijakan moneter bertema “Is there a new orthodoxy for monetary policy”, negara-negara berkembang telah berupaya mengatasi dan memitigasi arus modal asing yang keluar. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Gubernur Bank Sentral Thailand (BOT) Veerathai Santiprabhob, dan Gubernur Bank Sentral Malaysia Nor Shamsiah Mohd Yunus. hadir.

DOKUMENTASI BANK INDONESIA

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kanan) berdiskusi dengan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Jerome Powell di sela-sela Pertemuan Tahunan Dana IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Jumat (12/10/2018). Mereka membicarakan, antara lain, perkembangan ekonomi global, normalisasi kebijakan moneter di negara maju, dan dampaknya terhadap negara-negara berkembang.

Perry mengatakan, respons atas ketidakpastian global difokuskan pada tiga tujuan utama, yaitu menjaga stabilitas harga, target inflasi, dan independensi bank sentral. BI sangat hati-hati menyusun kebijakan makroprudensial dan manajemen arus modal keluar.

Tahun ini, BI menargetkan inflasi 2,5-4,5 persen. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi Januari-September 2018 sebesar 1,94 persen.

Menurut Perry, ekonomi dan fiskal berkorelasi dalam satu siklus, sehingga jika harga komoditas global naik, maka arus modal masuk akan tinggi. Kondisi sebaliknya akan terjadi ketika harga komoditas lesu. Oleh karena itu, bank sentral harus jeli menentukan waktu mengelola arus modal keluar dan kebijakan makroprudensial bisa dilakukan.

Veerathai Santiprabhob mengatakan, tekanan arus modal keluar dari pasar Thailand bisa dimitigasi dengan implementasi target inflasi dan target investasi secara konsisten. Kerangka kebijakan investasi disusun secara detail agar penanaman modal asing masuk ke Thailand.

Nor Shamsiah Mohd Yunus menambahkan, pendalaman pasar keuangan dalam negeri harus terus dilakukan guna memitigasi arus modal keluar. (HEN/KRN)/HENDRIYO WIDI ISMANTO/KARINA ISNA IRAWAN/Harian KOMPAS

Be the first to comment

Leave a Reply