PEMILU 2019: Riuh Politik Nihil Adu Gagasan

Dari kiri, Cawapres Nomor Urut 01, KH Ma’ruf Amin, Capres Nomor Urut 01, Joko Widodo, Capres Nomor Urut 02, Prabowo Subianto, Cawapres Nomor Urut 02, Sandiaga Uno sebelum dimulainya Deklarasi Kampanye Damai Pemilu Serentak 2019 di Lapangan Monumen NAsional, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Dalam acara yang juga dihadiri perwakilan partai politik, dan sejumlah caleg tersebut mendeklarasikan kampanye anti politisasi sara, anti politik uang, dan anti hoax. (KOMPAS/WISNU WIDIANTORO)

Belum sampai tiga pekan sejak masa kampanye Pemilu 2019 dimulai, panggung politik sudah riuh oleh “saling serang” antar kubu calon presiden/calon wakil presiden. Demi kepentingan elektoral, apapun bisa diserang. Hanya sayang, serangan masih minim menampilkan adu gagasan ataupun program.

Ketika 15 menteri Kabinet Kerja dimasukkan dalam jajaran Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden (Capres) petahana Joko Widodo-Calon Wakil Presiden (Cawapres) Ma’ruf Amin, ruang publik seketika sarat oleh serangan terhadap kubu Jokowi-Ma’ruf.

Ini termasuk yang intens dilancarkan oleh kubu kandidat lainnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno.

ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kiri) menyapa pendukung saat akan menghadiri acara ramah tamah dengan tim kampanye di Gedung Smesco, Jakarta, Minggu (23/9/2018). Partai Gerindra meluncurkan jingle #2019PrabowoSandi dan melakukan ramah tamah dengan petinggi partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Menteri sebagai pembantu Presiden dianggap tidak etis masuk dalam tim sukses karena tugasnya membantu Presiden melayani publik. Masuknya menteri, tak hanya berpotensi membuat menteri tidak lagi fokus menjalankan tugas utamanya tetapi sekaligus rawan memanfaatkan fasilitas negara ataupun mempolitisasi birokrasi demi kepentingan pemenangan petahana.

Menghadapi itu, kubu Jokowi-Ma’ruf tak tinggal diam. Seribu satu alasan dibuat dan sekaligus menyerang balik.

Salah satunya seperti diungkapkan Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf dari Partai Nasdem Johnny G Plate dan Wakil Sekretaris TKN dari Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni dalam program Satu Meja yang dipandu Pemimpin Redaksi Kompas Budiman Tanuredjo, dan ditayangkan di Kompas TV, Rabu (10/10).

Selain Johnny dan Raja, hadir pula Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang juga masuk dalam TKN Jokowi-Ma’ruf, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari, dan dua narasumber dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, yaitu Ferry Juliantono dari Gerindra dan Jansen Sitindaon dari Demokrat.

“Undang-Undang Pemilu tidak melarang dan sudah mengatur bagi menteri, kepala daerah yang masuk dalam tim sukses. Norma di undang-undang ini dulu juga disepakati Fraksi Gerindra di DPR. Namun kini, yang dulu sudah setuju, berubah mengkritisinya. Ini inkonsistensi dari kubu Prabowo-Sandiaga,” ujar Johnny.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Presiden Joko Widodo saat memberikan pernyataan terkait dipilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf di Rumah Pemenangan Cemara, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Raja Juli menambahkan tak hanya di Pemilu 2019, menteri, kepala/wakil kepala daerah ikut masuk dalam tim sukses. Dalam pemilu sebelumnya, tak sedikit pula kepala daerah yang mendukung Prabowo. Bahkan saat Pilkada Jawa Tengah 2018, Sandiaga Uno ikut kampanye untuk memenangkan calon yang diusung Gerindra.

Alasan yang kemudian coba dipatahkan kembali oleh Ferry dan Jansen. Dari perdebatan yang terjadi, Muhammad Qodari menilai, bahwa seharusnya aturan di undang-undang, dijadikan acuan. Jika memang aturan membolehkan, setiap orang, termasuk partai pendukung Prabowo-Sandiaga, konsisten dengan aturan itu. Apalagi mereka ikut terlibat saat pembahasan aturan tersebut.

Hanya saja dengan kekhawatiran yang muncul bahwa menteri akan mengabaikan tugas utamanya melayani publik, diharapkan ada introspeksi dari menteri yang masuk tim sukses ataupun Presiden Jokowi. Jika memang beban kerja menteri terlampau berat, tak perlu menteri ataupun Presiden memaksakan diri.

Dia pun mengusulkan agar pembentuk undang-undang belajar dari silang pendapat yang terjadi. Usul itu berupa, menentukan menteri apa saja yang boleh dan tidak, masuk tim sukses. Ini dengan mempertimbangkan tugas pokok dan beban kerja menteri. Dengan demikian, tidak ada lagi kekhawatiran penyelenggaraan negara dan pelayanan publik terganggu sekalipun ada menteri yang ikut memenangkan calon ataupun partai di pemilu.

Kabar bohong

Isu belasan menteri yang masuk dalam tim sukses kemudian tergeser oleh kabar bohong penganiayaan mantan Juru Kampanye Nasional Prabowo-Sandiaga, Ratna Sarumpaet. Kali ini, yang menjadi sasaran serangan, kubu Prabowo-Sandiaga.

Ini terutama karena kubu Prabowo-Sandiaga begitu mudahnya terperdaya oleh kesaksian Ratna. Kesaksian Ratna langsung dikapitalisasi untuk menjatuhkan pemerintah yang dipimpin capres petahana, tanpa terlebih dulu memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Serangan kian kuat dengan memunculkan dugaan bahwa Ratna bukan aktor tunggal tetapi ada rekayasa yang memang sengaja dibuat untuk melemahkan Jokowi-Ma’ruf Amin.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Badan Pemenangan Nasional Koalisi Indonesia Adil Makmur yang dipimpin langsung oleh calon presiden Prabowo Subianto beserta wakilnya Sandiaga Uno di Rumah Kartanegara, Jakarta, Rabu (3/10/2018) malam, meminta maaf kepada semua masyarakat terkait menyebarnya berita bohong penganiayaan Ratna Sarumpaet.

Tak hanya itu, mutu kepemimpinan Prabowo turut dipertanyakan. Dia yang mengaku grasak-grusuk setelah mendengar cerita Ratna, dikhawatirkan akan bersikap serupa jika terpilih menjadi Presiden kelak. Padahal dalam memimpin negara, kehati-hatian penting sebelum kebijakan diambil.

Menghadapi serangan bertubi-tubi yang diantaranya digerakkan kubu Jokowi-Ma’ruf, seribu satu alasan pun dicari oleh kubu Prabowo-Sandiaga, dan juga menyerang balik.

Ferry misalnya, mengungkap kembali kisah pengangkatan  Arcandra Tahar sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pertengahan Tahun 2016. Padahal dia memiliki kewarganegaraan ganda, sehingga seharusnya tak bisa menjadi menteri.

“Presiden Jokowi yang memiliki akses ke perangkat negara seperti BIN dan Kepolisian saja, masih jebol, Archandra bisa jadi menteri. Jadi kalau Pak Prabowo yang tidak punya akses ke perangkat negara, jebol, ya wajar saja,” tambah Jansen.

Qodari melihat sangat memungkinkan Ratna menjadi aktor tunggal. Ini terutama jika melihat pengalaman dia sebagai pemain teater, penulis skenario, dan sutradara. “Dia sedang menulis skenario terbesar dengan Indonesia sebagai panggung, dan Pak Prabowo dan rekan-rekannya sebagai pemainnya. Tujuannya supaya dapat perhatian dan diingat bangsa sepanjang zaman,” ujarnya.

Namun terlepas apakah dia memang betul aktor tunggal atau ada dalang di baliknya, saat ini, kondisi tidak menguntungkan dialami oleh Prabowo-Sandiaga. Kasus itu bisa menghantam elektabilitas pasangan ini. Makanya tidak heran, kubu Prabowo-Sandiaga terlihat ingin segera mengakhiri isu Ratna.

AKUN TWITTER FADLI ZON

Akun twitter Fadli Zon memposting sebuah pemberitaan media terkait dugaan penganiayaan aktivis dan juru kampanye tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ratna Sarumpaet

Terlebih kubu Jokowi-Ma’ruf terus mengkapitalisasi persoalan Ratna tersebut demi kepentingan elektoral Jokowi-Ma’ruf. “Yang semula kalau kasus Ratna tidak dibongkar Kepolisian dan Ratna tidak mengaku, Prabowo-Sandi bisa mendapatkan efek elektoral dari kasus Ratna,” katanya.

“Sebab, akan terjadi proses delegitimasi terhadap capres petahana Jokowi. Apalagi ada politisi yang menyebut adanya preman-preman pemerintah yang menganiaya Ratna. Ini bisa menciptakan rasa ketakutan publik, sehingga nanti muncul penilaian, pemerintah tidak kuat,” tambahnya.

Adu program

Kabar bohong Ratna turut pula disayangkan Mendagri Tjahjo Kumolo yang menyebut kabar bohong merupakan racun demokrasi, selain politik uang dan politisasi suku, agama, ras, dan antar golongan. Hal-hal itu, harusnya dihindari dalam proses konsolidasi demokrasi yang kini berlangsung di Indonesia.

Kini dengan kasus Ratna sudah ditangani oleh Kepolisian, dia berharap segenap pihak mempercayakan kepada Kepolisian untuk mengusut tuntas kasus Ratna tersebut.

ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY

Tersangka kasus penye aran berita bohong Ratna Sarumpaet, Jumat (5/10/2018) pukul 00.12 digiring menuju mobil usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya

Sementara bagi peserta pemilu, baik itu pasangan capres/cawapres, calon anggota legislatif atau partai politik, diharapkan mengedepankan adu gagasan, konsep atau program.

Ini memang yang sepertinya dilupakan selama hampir tiga pekan masa kampanye berjalan. Ruang publik lebih banyak dipenuhi oleh isu-isu yang jauh dari gagasan atau program yang ditawarkan setiap peserta pemilu. Jika ini dipertahankan, lantas bagaimana demokrasi kita akan semakin berkualitas? (ANTONIUS PONCO ANGGORO/Harian KOMPAS).

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*