Sekjen PBB Guterres Puji Indonesia Soal Rohingya

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Sekretaris Jendral PBB Antonio Guterres (kanan) (Sumber: dw.com)

Nusa Dua, Bali, Baranews.co – Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-bangsa, Antonio Guterres, membawa pesan yang sama seperti pada KTT ASEAN 2017 di Manila ketika bertemu Presiden Joko Widodo di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Setelah memuji penanganan bencana gempa bumi dan tsunami di Sulawesi, bekas perdana menteri Portugal itu menekankan pentingnya peran Indonesia di ASEAN dan PBB.

“Indonesia memiliki kekuatan dan keinginan untuk aktif di dalam upaya menciptakan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Jadi kemitraan Indonesia dan PBB dinilai oleh Sekjen PBB sangat excellent,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers Istana Negara.

Sekjen PBB mengapresiasi posisi Indonesia terhadap upaya perdamaian di Palestina. Selain itu, Indonesia juga dianggap sebagai mitra vital bagi PBB dalam membantu perdamaian di kawasan konflik, antara lain sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap pengiriman pasukan perdamaian PBB.

Saat ini Indonesia mengirimkan 2.854 personil militer dan polisi untuk mengikuti sembilan misi perdamaian PBB di seluruh dunia. Dengan angka tersebut Indonesia berada di peringkat enam negara Asia dengan kontribusi paling besar dan peringkat 12 di seluruh dunia.

Bersama Jokowi, Guterres juga membahas penanganan masalah Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar. Dia menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia berada dalam posisi yang tepat untuk membantu PBB dan ASEAN mengakhiri bencana kemanusiaan di Rakhine.

Guterres menilai model pendekatan yang digunakan Indonesia cocok untuk isu Rohingnya.

“Sekjen PBB mengatakan bahwa cara Indonesia mendekati isu tersebut dinilai pas sehingga Indonesia dapat memberikan kontribusi walaupun situasinya tidak mudah. Kemajuan (penanganan) juga masih terus didorong, tetapi Indonesia diyakini dapat terus berkontribusi dalam upaya menyelesaikan situasi di Rakhine State,” Tutur Retno lagi.

Indonesia telah berkomitmen akan menggunakan status anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk membantu penanganan isu Rohingya. Agustus silam pemerintah mendesak Myanmar untuk mengikuti anjuran Tim Pencari Fakta PBB yang menuding militer bertanggungjawab atas pembantaian kelompok etnis minoritas. [rzn/yf/dw.com/swh].

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*