PILPRES 2019: Tahun Politik Banyak Kabar Bohong

Peserta dari berbagai sekolah mengikuti pelatihan pembuatan audio visual melalui media sosial di Hotel Oak Tree, Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (3/11/2017). Acara yang diselenggarakan Maarif Institute tersebut untuk memberikan pemahaman penggunaaan media sosial untuk menangkal isu penyebaran kebencian, kabar bohong, hingga radikalisme. Mereka dilatih membuat video yang bertemakan keberagaman dan solidaritas. (Sumber: KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA)

Jakarta, Baranews.co – Memasuki tahun politik, kabar bohong dinilai akan semakin banyak. Untuk itu, masyarakat diharapkan mampu menyaring dan menyerap informasi yang disebarkan melalui berbagai media sosial. Masyarakat juga diajak agar tetap bersatu dan rukun, tak tergoyahkan oleh kepentingan politik yang memecah belah tersebut.

Ajakan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin, Pondokgede, Jakarta Timur, Rabu (10/10/2018).   Di ponpes, Presiden didampingi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Staf Khusus Presiden Abdulghofar Rozin, dan Kepala Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Presiden tak hanya mengingatkan Indonesia sebagai negara besar dan terdiri dari beragam suku, agama, adat istiadat, dan tradisi, tetapi juga penyelenggaraan pemilihan bupati/wali kota, pemilihan gubernur, serta pemilihan presiden yang digelar setiap lima tahun sekali. Tak semestinya masyarakat yang bersatu dalam keberagaman terbelah hanya karena pilihan politik berbeda.

”Ini (kabar bohong) bukan tata krama Indonesia, juga bukan nilai islami. Hati-hati, jangan terjebak dalam praktik politik yang menyebabkan kita terpecah-pecah karena hal itu,” tutur Presiden.

Berbagai isu yang muncul di media sosial sesungguhnya mudah diverifikasi. Presiden mencontohkan isu yang menudingnya sebagai anggota PKI. ”Ini diulang-ulang terus sampai empat tahun. Padahal, PKI dibubarkan 1965-1966, sedangkan saya lahir tahun 1961. Masak ada aktivis PKI yang masih balita. Kemudian ganti lagi, bapak ibunya, kakek neneknya (yang PKI),” ujarnya.

Pada masa keterbukaan seperti saat ini, sangat mudah sebenarnya mengecek kebenaran informasi ini. ”Aktivis LDII, misalnya, bisa mengecek di masjid besar milik LDII yang ada di dekat rumah Jokowi di Solo,” ujar Presiden.

Tak hanya itu, lanjut Presiden, ada pula gambar yang diedit. Gambar DN Aidit berpidato pada 1955 ditambahkan gambar Jokowi muda. ”Saya lahir saja belum, sudah ada di dekat DN Aidit. Kalau tak disaring, coba akibatnya apa? Ini cara politik kotor,” kata Presiden. Oleh karena itu, Jokowi tak bosan mengingatkan agar perkembangan teknologi disikapi dengan kearifan.

Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, mengatakan, hoaks sering dikomodifikasi sebagai bagian dari pertarungan politik. Oleh karena itu, politisi semestinya berinisiatif tak menggunakan hoaks dalam memenangi kontestasi. (NINA SUSILO/Harian KOMPAS)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*